MENYUSUL BANJIR, IBUKOTA HARUS DIPINDAH

Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengusulkan agar ibukota Jakarta setelah kebanjiran ini dipindahkan saja. Upaya pemindahan ibukota ini sebetulnya bukan hal yang baru. Pada zaman pemerintahan presiden Soekarno sudah ada rencana serupa yaitu memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Untuk saat ini apakah biaya pemindahan itu tidak menjadi lebih besar jika dibanding memperbaiki manajemen dan tata kota Jakarta? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep dengan Setiadi Reksoprodjo, mantan menteri listrik dan energi pada kabinet Dwikora di zaman Bung Karno dulu:

Pemikiran untuk memindahkan ibukota Jakarta memang sudah ada pada zaman pemerintahan Soekarno saat pembuatan konstitusi tahun 1955. Saat itu ada pembicaraan apakah ibukota tetap di Jakarta atau dipindahkan ke tempat lain. Waktu itu ada rencnaa ke Palangkaraya. Namun rencana itu gagal karena dianggap kurang praktis untuk masa itu. Alasannya karena letak Palangkaraya lebih sentral secara geografis. Untuk itu kota di Kalimantan tersebut tepat untuk menjadi ibukota. Namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata, pemindahan itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Selain itu akses ke Palangkaraya juga belum ada saat itu. Puluhan tahun setelahnya upaya memindahkan ibukota itu tertiup lagi oleh usulan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Upaya tersebut dinilai sebagia seuatu rencana yang sangat rumit. Di samping masalah biaya juga penyesuaian lainnya harus dilakukan seperti misalnya saja masalah administrasi dan peraturan pemerintah yang nantinya bakal dirubah. Terlebih lagi bukan alasan yang tepat jika karena banjir ibukota harus pindah. Yang pertama harus dipikirkan adalah apakah biaya pemindahan itu tidak menjadi lebih mahal dibanding hanya dengan memperbaiki manajemen air kota Jakarta?

Ikuti wawancara selanjutnya di situs web kami: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/indonesia060905/Ibukota_pindah070209

sumber: Warta Berita – Radio Nederland, 09 Februari 2007

About these ads