artikel


Adaptasi Lingkungan: Mengukur Efisiensi Sejumlah Solusi Banjir

Nawa Tunggal

Serasah-serasah bekas bungkus rokok, kulit jeruk, dan kertas tisu dipungut Didin dari tempat sampah plastik di kiosnya dan dibuang satu per satu ke dalam aliran limpasan air hujan yang mengalir di pinggir ruas jalan persis di depan kiosnya. Jika perilaku seperti Didin ini tetap dipelihara, niscaya Jakarta akan terus menuai bencana. Warga jadi bulan-bulanan penderitaan.

Didin, yang berusia 40-an tahun, itu kembali seperti bocah. Sambil duduk, begitu asyik ia menikmati pelepasan satu per satu buangan serasah sampah itu. Itu seperti bermain kapal-kapalan yang dihanyutkannya ke sungai.

Kamis (15/2) sore itu, Jakarta memang diguyur hujan deras. Didin, pemilik kios rokok di pinggir Jalan Utan Kayu, Jakarta Pusat, itu ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuang sampah, apalagi ia membuang sampah tanpa perlu beranjak keluar dari kios rokoknya yang memang sempit.
(lebih…)

Law, floods and power manipulation

Frans H. Winarta, Jakarta

Massive floods hit Jakarta in 2002 and five years later, on Feb. 1, 2007, severe flooding again submerged much of Jakarta, lasting for seven days. Economic and other activities were paralyzed, and the floods caused much misery for residents.

This constitutes another case in which the Indonesian government has shown itself incapable of surmounting a natural disaster. Strangely, in spite of predictions about imminent floods in January and February 2007, the Jakarta regional administration took no concrete steps to reduce the impact of the coming floods, such as river dredging, proper maintenance of drains and the development of water resorption areas. With such precautions, the adverse effects of the floods, which immobilized Jakarta for several days with trillions of rupiah lost, could have been mitigated.
(lebih…)

Setelah Banjir Usai

AGNES ARISTIARINI

“Man has lost the capacity to foresee and to forestall. He will end by destroying the earth” (Manusia telah kehilangan kemampuannya meramal dan mencegah. Ia akan berakhir jika ia merusak Bumi.)

Albert Schweitzer, 1875-1965.

Sebagaimana makhluk hidup, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bedanya, hewan mengandalkan adaptasi biologis, manusia dengan peradaban.

Namun, cara hewan berinteraksi dengan alam tak berubah, sementara perilaku manusia terus berkembang—walau tidak selalu pas. Kemajuan peradaban, misalnya, membuat manusia lepas kontrol mengeksploitasi alam. Hancurlah lingkungan, seperti yang diramalkan filsuf Jerman, Albert Schweitzer.

Begitulah yang terasa hari-hari ini, ketika air sempat merendam hampir 80 persen wilayah DKI Jakarta. Banjir itu datang ketika belum genap dua bulan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum menyatakan, situ di Jabodetabek sebagai daerah tangkapan air tinggal 30 persen. Awalnya 2.337 hektar kini 875 hektar.
(lebih…)

Banjir Donasi, Banjir Promosi

Hamid Abidin, PIRAC

Jakarta kembali terendam banjir. Namun, bencana banjir kali ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga menimbulkan banyak kerusakan dan korba jiwa. Besarnya dampak dan kerusakan yang ditimbulkan banjir ini memicu keprihatinan banyak pihak. Tak lama setelah berita bencana banjir itu tersiar, berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pengusaha, tokoh agama, ibu-ibu rumah tangga, media massa sampai anak-anak sekolah, secara spontan bergerak mengumpulkan bantuan. Dalam sekejap, spanduk, poster, pamflet dan papan penumuman yang berisi informasi posko pengumpulan bantuan, baik uang, barang dan tenaga relawan, bermunculan di berbagai tempat.
(lebih…)

Penanganan Depresi Pasca Banjir

Goenardjoadi Goenawan

Saat ini pembersihan rumah-rumah dari banjir telah hampir selesai, lumpur tebal telah dibersihkan, pembersihannya memakan waktu 4 hari. Bagaimana kondisi para korban banjir? Apakah masalah utama yang timbul yang dialami pasca banjir ini? Mengapa para korban banjir mengalami depresi berat? Apakah penyebab deresi tersebut?

Jangankan para korban banjir, yang rumahnya tidak kebanjiran namun mati listrik, dan mati PAM saja sudah sangat tersiksa. Kondisi gelap, panas, pengap, tidak bisa mandi, tidak ada kipas angin, dan tidak bisa melakukan hal yang paling simple, seperti charge handphone. Contohnya ini sharing teman kita yang kena banjir.

Baru bisa gabung lagi setelah lebih dari 1 minggu “terkukung” dalam “kegelapan”. Maklum rumah kebanjiran dan harus jadi nomaden. Dan terus terang saya mengalami depresi yg cukup berat selama periode kebanjiran kemarin itu. Saya paksakan untuk menulis posting ini karena mengharapkan hal ini bisa mengurangi stress saya tsb.

Kejadian kebanjiran di rumah saya ini adalah ke 3 kalinya (yg terhitung ‘huebat’); dari 1996, 2002 dan 2007 ini. Seperti juga mungkin dialami teman2 lainnya, banjir di Jakarta 2007 ini memang lebih parah juga menimpa saya sekeluarga. Tapi saya ingin tetap bisa mengambil “pelajaran” dari musibah ini.

Dari segi ‘kebutuhan’ (yg lagi lumayan ramai didiskusikan juga di sini), saya tiba2 merasakan suatu kebutuhan yg tinggi sekali dan tak dapat terpenuhi saat kebanjiran itu; yaitu kebutuhan atas INFORMASI. Saya tidak peduli dgn gak bisa makan/minum ataupun rasa aman….boro2 aktualisasi diri (ini istilah2 dari Maslow yah hehe). Stress saya adalah karena saya benar2 kekurangan informasi. Area saya tiba2 kalau malam hari seperti lautan luas yang gelap gulita dan sunyi. Tidak ada TV, orang pada takut keluar, gak ada koran yg datang karena siapa yg mau mengantarkan koran ke daerah yg banjirnya sudah sedada? Paling2 mendapat ‘sedikit’ berita dari radio saku dgn baterei saya….”sialnya” isinya nyaris seragam semua yaitu: pintu air A sudah sekian meter, banjir di daerah B masih tinggi, macet total di daerah C dan sejenisnya. Bukannya bikin gembira, eh ini informasi malah bikin aku makin stress. Pengen banget bisa akses internet…tapi pakai apa? HP saya batereinya sudah sangat tipis sehingga saya batasi hanya untuk SMS krn kalau habis, mau charge dimana? Saya belum baca bukunya mas Goen yg terakhir (BTW, saya beli 1 buku anda dan belum sempat saya baca, sekarang sudah jadi bubur kertas :-)….tapi moga2 mas Goen sudah memasukan adanya kebutuhan atas Informasi ini disana yah :-) Yang pasti ketidak-mampuan saya memenuhi kebutuhan atas informasi itu rasanya benar2 membuat saya jadi org ‘bego’ selama seminggu itu.

Saat siang hari, saya mengalami situasi yang lain lagi. Bila saya keluar menembus banjir, maka saya bertemu dengan berbagai macam individu yg ‘senasib’ dan tiba2 bisa dgn mudah berakrab-ria dengan mereka. Tolong-menolong jadi demikian mudah dan indahnya. Yg satu kasih segelas aqua, yg lain sebatang rokok dan yg lain lagi sekedar sharing informasi….wah lega dan rada terlepas sedikit stress-nya….padahal di sekitar kita air bercampur sampah campur aduk dgn baunya yg alamak banget….tp kita bisa tersenyum juga bersama disitu (walaupun ada juga bbrp org yg nimbrung ngobrol dgn umpatan2-nya hehe). Rasanya kalau dalam kondisi begini, gak perlu itu ada latihan kompati hehe….semua tiba2 jadi ahli berempati dgn org lain :-) Hilang perbedaan apakah kita WNI asli atau bukan,
apakah dia Muslim atau bukan, apakah dia kaya atau miskin dlsb. Mungkin inilah kekuatan ‘alam’ yang bisa menyatukan empati antar manusia yah. Mungkin ini PR buat Vincent dkk agar bagaimana kekuatan alam seperti itu selalu ada dalam diri kita masing2.

Hal lain yang saya perhatikan adalah bahwa memang situasi kritis/darurat akan lebih memacu kreatifitas manusia. Beberapa warga di RW saya tiba2 berubah profesi menjadi ‘ojek rakit’. Bahan rakitnya bermacam-macam sekali, ada yang pakai botol aqua galon, ada yg tetap ‘tradisional’ pakai bambu, ada yg pakai tong sampah, ada yg pakai gerobak sampah RT yg disulap jadi rakit, ada yg pakai ban mobil bekas, ada yang pakai kasur basah, macam2 deh. Dan penghasilan mereka sangat menarik lho….per orang bisa kena biaya Rp. 10rb hanya unt. jarak sekitar 300-400 meter (ya cuma jalannya di air yah :-)). Apakah mungkin bencana alam yg akhir2 ini terjadi di Indonesia adalah salah satu ‘jalan Tuhan’ agar insan Indonesia bisa lebih kreatif? Moga2 demikian!

Di saat yang bersamaan, saya juga bisa ‘menikmati’ perilaku angkuh dari sebagian orang. Lah sudah lihat di depan banjir sedada, ada saja org dgn motor dan mobil yang mencoba ‘nekad’ melewatinya. Ada satu mobil toyota jeep dgn. stiker angkatan di kaca belakangnya ditambah stiker perkumpulan berburu, ditambah pengemudinya yang pakai topi koboi, nekad dan mogok dan jadi bahan tertawaan para ojek rakit :-) Kacian deh loe!

Bagi sebagian orang lagi mungkin “cahaya” adalah kebutuhan pokok juga. Akibatnya setelah bbrp hari tidak ada listrik, tiba2 saya melihat cukup banyak ojek rakit membawa genset ke rumah2 yg masih dihuni. Saya dengar Carefour kena serbu org2 yg ingin beli genset sampai harganya melambung….dan org sudah tidak peduli lagi apakah itu genset buatan amerika, eropa, china or made in pulogadung :-) Saya sih masih cukup puas dengan lilin dan senter baterei saya saja.

Perasaan terisolasi cukup kental saat itu. Walaupun saya akhirnya harus mengungsi juga ke rumah teman, tapi tidak bisa jauh-jauh karena area saya boleh dibilang ‘terkurung’ banjir. Rumah teman tempat saya mengungsi juga kebanjiran walaupun hanya sebatas halamannya saja. Tapi ya tetap saja di rumah itu tidak ada listrik (untung PAM masih menyala). Di rumah teman itulah saya jadi merasa mendapat ‘teman karib baru’…krn sebelumnya saya hanya bertemu dia belum tentu 1 bulan sekali…tiba harus bertemu tiap hari untuk beberapa malam. Guyonannya cukup membuat saya mampu berkomunikasi dgn baik lagi.

Hal lain yg harus saya terima dgn iklas adalah bahwa usia memang tidak bisa dibohongi. Saat banjir 1996 seingat saya, saya masih kuat mengangkat perabotan rumah saya agar selamat dari air. Tp saat banjir kemarin, tiba2 saya merasa tenaga saya sudah sangat berkurang dibandingkan 11 thn lalu sehingga akibatnya lebih banyak perabotan rumah saya yang hancur. Yang paling saya sayangkan adalah buku2 saya yg jadi bubur kertas! Padahal ada sebagian buku2 itu yg belum tuntas saya baca atau bahkan belum sempat saya sentuh (masih mulus terbungkus plastiknya!)

Saya yakin ada rekan lain yg mengalami hal yg lebih parah daripada saya. Yah…semoga seberapapun parahnya musibah yang menimpa anda, ada pelajaran yang bisa kita peroleh. Teman saya bilang “Tuhan tidak akan memberikan musibah yang tidak dapat ditanggung manusia”. Saya percaya itu juga, khususnya dalam pengertian, mungkin tubuh kita tidak dapat menanggungnya, tapi jiwa dan iman kita seharusnya jauh lebih kuat dari tubuh fana kita.

Salam damai selalu

Saya ikut prihatin anda mengalami horor berhari-hari tanpa kejelasan, terkucilkan, terisolir, dan itu membuat anda depresi berat. KEBUTUHAN Manusia itu bukan makan minum saja, manusia bisa tidak makan berhari-hari dan bisa survive, kebutuhan dasar Manusia adalah kebutuhan untuk Didengar / berkomunikasi. Bila jeritan hati ini tidak didengar (tidak bisa saling berbagi), maka depresi akan menjadi gejala sakit. Sakit apalagi, kalau bukan sakit jiwa.

Yang menyelamatkan anda adalah kebutuhan kedua, yaitu KEBUTUHAN untuk empati, anda masih menerima kebaikan orang lain, dan dengan demikian anda amsih bisa memiliki harapan. Oleh karena itu, janganlah segan-segan untuk mengungkapkan kondisi anda kepada teman terdekat, ungkapan perasaan anda yang didengar akan membuat anda kembali pulih, istilahnya “aligning your spirit”, mengembalikan jiwa anda. Ini membuktikan bahwa membaca berita, membaca koran, misalnya adalah bukan demi berita, namun lebih berfungsi dalam keadaan tak pasti, informasi ketakutan bersimpang siur, kita memiliki pedoman, memiliki Kompas.

Ada istilah Crach syndrome, apad sebuah kejadian kaget luar biasa, atau tabrakan, maka tubuh akan mengalami goncangan jiwa, dan oleh karena itu 5 menit pertama adalah menenangkan diri, dengan berdoa, dengan minum air, sebab bila tidak, besar kecenderungan terjadinya metabolism breakdown bukan karena organ terbentur, atau terhantam, namun karena jiwa yang terguncang, sehingga tidak mampu mengendalikan metabolisme fungsi hati, jantung, paru-paru, penglihatan mata.

Buku-buku anda sudah hanyut menjadi bubur, namun anda menemukan buku anda yng paling mahal, yaitu buku hati anda. Mohon anda dapat menuliskan apa yang
terbaca dari hati anda, untuk apa manusia hidup? mengapa beban kok terasa semakin berat? mengapa hidup ini penuh penderitaan?

Bacalah, maka anda akan menemukan surga di hati anda.

salam,
Goenardjoadi Goenawan

sumber: http://groups.google.com/group/milis-fpk/browse_thread/thread/1e50745c9d478d1b/3e901a05d439448e?lnk=st&q=banjir+jakarta&rnum=4#3e901a05d439448e

Press Release:

Hasil Pemantauan Penggalangan Sumbangan Banjir di Jakarta

Seperti pada kejadian bencana alam sebelumnya, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), sebuah lembaga nirlaba independen yang concern pada kegiatan kedermawanan sosial (filantropi), melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan penggalangan dan penyaluran sumbangan untuk korban banjir di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan penggalangan dan penyaluran sumbangan yang terjadi di lapangan, serta berbagai kegiatan penggalangan dana yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik. Pemantauan ini bertujuan untuk mendorong kegiatan kedermawanan untuk korban bencana dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel. Kegiatan pemantauan kali ini difokuskan pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam melakukan penggalangan dan penyaluran sumbangan.

Berikut kami sampaikan beberapa temuan dari hasil pemantauan tersebut yang dilakukan mulai
3 Pebruari 2007:

1. Seperti bencana alam sebelumnya, masih banyak anggota masyarakat, aktivis lembaga sosial, pelajar dan mahasiswa yang melakukan penggalangan dana di jalan-jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan keamanan pengguna jalan. Selain itu, agak susah memantau pertanggungjawaban dari kegiatan yang bersifat sporadis tersebut. Tanpa berniat mengecilkan niat baik dan kepedulian mereka, pihak-pihak yang ingin melakukan penggalangan sumbangan hendaknya berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial yang sudah berpengalaman dan punya kompetensi dalam menggalang sumbangan. Dengan demikian, kegiatan penggalangan sumbangan bisa dilakukan dengan lebih terorganisir, lebih bertanggungjawab dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

2. Hal yang sama juga berulang pada penggunaan rekening pribadi untuk menggalang sumbangan masyarakat. Masih banyak pengelola sumbangan yang menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana publik ini. Salah satu lembaga yang melakukannya adalah Partai Keadilan Sosial (PKS) yang mengiklankan program kedermawananya secara besar-besaran di beberapa harian nasional. Dalam iklan tersebut PKS menghimbau masyarakat untuk menyalurkan dana lewat nomor rekening pribadi, yaitu BCA No.229145.9261 atas nama Sahrullah (Bendahara PKS). Penggunaan rekening pribadi semacam ini tidak bisa dibenarkan karena melanggar asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bencana. Untuk organisasi kecil atau penggalangan dana dalam lingkungan terbatas, penggunaan rekening pribadi masih bisa dimaklumi. Lembaga sebesar PKS yang sudah sering terlibat dalam pengelolaan dana bencana selayaknya menggunakan rekening khusus, seperti yang dilakukan oleh lembaga sosial lainnya. Hal itu diperlukan agar dana masyarakat tidak tercampur aduk dengan dana pribadi atau partai yang masuk ke rekening tersebut.

3. Selain itu, masih banyak pihak-pihak yang mempolitisasi kegiatan penyaluran sumbangan banjir untuk kepentingan politik praktis. Beberapa partai politik dan bakal calon gubernur DKI Jakarta mencoba memanfaatkan momentum bencana ini untuk berkampanye. Bahkan, sebagian dari mereka secara khusus “mengiklankan” kepeduliannya secara besar-besaran di surat kabar. Tentu saja promosi kedermawanan ini tidak gratis. Berdasarkan tarif iklan yang ditetapkan oleh masing-masing surat kabar, parpol serta para bakal cagub harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah untuk “promosi kedermawanan” itu.
Politisasi kegiatan kedermawanan ini memang tidak melanggar hukum, namun bisa dipersoalkan secara etis. Kegiatan kedermawanan harus dikembalikan pada esensinya sebagai aktivitas sosial yang dilakukan secara tulus dalam rangka membantu sesama. Para aktifis parpol dan bakal calon gubernur juga harus mempertimbangkan perasaan masyarakat yang ditimpa bencana dan tidak justru memanfaatkannya untuk kepentingan politik praktis. Selain itu, alangkah lebih baik dan bermanfaat jika dana yang digunakan untuk “iklan kedermawanan” itu disalurkan dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat diperlukan oleh korban banjir.

4. Tim PIRAC juga menemukan adanya indikasi pengelabuan masyarakat pada penggalangan sumbangan banjir lewat program SMS Donasi Nasional yang dikelola oleh Departemen Sosial dan Haltek Group. Indikasi tersebut terungkap berdasarkan pengaduan beberapa donatur yang menyumbang pada program tersebut lewat SMS yang dikirimkannya. Tim PIRAC kemudian melakukan pengecekan dan pembuktian dengan melakukan SMS secara langsung ke nomor yang dimaksud. Kasus ini terutama dialami oleh penyumbang yang menggunakan kartu Mentari (Indosat), Matrix (Indosat), IM3 (Indosat), Simpati (Telkomsel), Kartu Hallo (Telkomsel), Kartu AS (Telkomsel), Flexi (Telkom), dll

Seperti diketahui, Depsos bekerja sama dengan PT. HALTEK MULIA MEDIA (HALTEK GROUP) menyelenggarakan program SMS Donasi Nasional. Program ini dilakukan dengan menyediakan nomor khusus (7505) bagi masyarakat yang ingin menyumbang lewat SMS. Program ini juga melibatkan semua operator telepon seluler dan beberapa organisasi sosial sebagai penerima bantuan. Depsos dan lembaga peserta program tersebut kemudian mempromosikannya di beberapa media massa. Program ini juga dipromosikan pada saat banjir melanda Jakarta oleh beberapa lembaga di beberapa media dengan tujuan menggalang sumbangan bagi korban banjir. Dalam promosi tersebut disebutkan bahwa dengan mengetik nama lembaga spasi program yang didukung (misal, ACT DONASI atau LM ACK) dan dikirim ke 7505, maka penguna telepon seluler akan menyumbang korban bencana sebesar Rp.5000. Pengelola program selanjutnya akan menyalurkan sumbangan tersebut kepada lembaga yang dituju oleh donatur. Pada iklan program yang dimuat beberapa media massa maupun web site Depsos, tidak disebutkan adanya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pengirim SMS. (lihat http://donasi.tvkemanusiaan.org/depsosRI atau http://www.tvkemanusiaan.org, serta iklan dan pemberitaan seputar program di beberapa media)

Namun, praktek yang terjadi di lapangan ternyata menyimpang dari apa yang diiklankan. Dana yang diambil lewat pemotongan pulsa ternyata jauh lebih besar dari jumlah yang diiklankan. Hal itu dikeluhkan oleh beberapa pengguna telepon seluler yang menyumbang lewat program tersebut kepada Tim PIRAC. Pulsa yang terpotong untuk SMS tersebut ternyata sebesar Rp.6.600, bukan Rp.5000 seperti yang diiklankan. Sebagian besar donatur merasa tertipu karena dalam iklan tidak disebutkan adanya dana tambahan di luar sumbangan sebesar Rp.5000. Mereka juga mempertanyakan ke mana larinya selisih dana sebesar Rp.1600 yang mereka salurkan. Beberapa donatur dan Tim PIRAC sudah mencoba mengadukan kasus ini pada SMS Pusat Pengaduan (5505) yang disedikan Depsos dan Haltek, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Promosi program yang tidak dilakukan dengan tepat dan transparan ini jelas merupakan pelanggaran dalam penggalangan sumbangan masyarakat. Terlebih lagi, jika didalamnya juga didapati pengutipan dana di luar sumbangan yang sudah disepakati. Hal ini melanggar peraturan mengenai pengumpulan sumbangan, yakni UU No. 9 tahun 1961, PP No. 29/1980 dan Kepmensos No.1/HUK/1995. Peraturan-peraturan tersebut mensyaratkan pengumpulan sumbangan dilakukan secara terang-terangan/transparan, sukarela, tidak dengan paksaan atau cara-cara lain yang meresahkan masyarakat. Pelanggaran terjadi karena program SMS Donasi Nasional yang dikelola Depsos dan Haltek Group tersebut dipromosikan secara tidak transparan. Unsur pemaksaan juga ditemui dalam pelaksanaan program itu karena pemungutan selisih dana sebesar Rp.1600 tidak dilakukan atas kerelaan masyarakat. Depsos dan Haltek Group sebagai penyelenggara program juga tidak menjelaskan ke mana dan untuk apa selisih dana tersebut disalurkan.

Jika selisih dana sebesar Rp.1600 itu digunakan untuk pembiayaan program, maka tindakan itu juga melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, yakni pasal 4 keputusan Mensos No.1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana. Dalam peraturan tersebut dinyatakan: ”Pembiayaan untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan penyalurannya, tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.” Dengan kata lain, seluruh sumbangan yang diberikan oleh pengguna telepon seluler sebesar Rp.6.600 tidak boleh dipotong untuk penyelenggaraan/ operasional program maupun organisasi penerimanya dan harus diserahkan sepenuhnya kepada korban banjir.

Karena adanya pelanggaran-pelanggaran di atas, PIRAC mendesak kepada Depsos dan Haltek Group untuk:
1. Menarik program SMS Donasi Nasional ini dan memperbaikinya jika ingin diluncurkan kembali ke masyarakat. PIRAC menyadari bahwa program ini penting dan bermanfaat, khususnya bagi korban bencana. Namun, penyelenggaraannya tidak boleh melanggar peraturan dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumbangan.
2. Menjelaskan kepada masyarakat penyumbang mengenai pemanfaatan dana sebesar Rp.1600 per SMS yang merupakan selisih dari dana Rp.6600 yang ditarik dari masyarakat penyumbang
3. Depsos sendiri harus mempertimbangkan keterlibatannya sebagai penyelenggara program-program semacam ini dan menyerahkan penyelenggaraannya kepada lembaga-lembaga sosial, seperti praktek yang terjadi sebelumnya. PP No. 29/1980 mengenai ”Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan” telah mengamanatkan kepada Depsos untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan pengawas dalam pengelolaan sumbangan. Fungsi tersebut akan sulit dijalankan jika Depsos sendiri terlibat sebagai penyelenggara program penggalangan sumbangan, seperti dalam kasus SMS Donasi Nasional. Dengan kata lain, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program itu, Depsos tidak mungkin bisa mengawasi dan memberi sanksi kepada dirinya sendiri.

Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pemantauan ini dapat menghubungi:
Hamid Abidin/ Yuni Kusumastuti
Di Kantor PIRAC
Jl. M. Ali No. 2 Tanah Baru, Beji, Depok
Telp: 021 7756071/ 7752699 atau Hp.08164841438
Email: pirac@cbn.net.id
Website: http://www.pirac.web.id

sumber: “PIRAC”

banjir – sudah saatnya untuk bertindak!

Banjir di Jakarta memang udah bukan hal yg aneh. Tp banjir yg terjadi kali ini membuat perasaan sy campur aduk antara prihatin, marah, sedih, dan bersyukur. Oleh krn itu sy ingin sekali mengungkapkan perasaan sy ini kpd semua rekan2, tp maap sekali kl tulisan sy ini kacau-balau. Krn sebenernya sy tdk terbiasa utk menulis ttg perasaan sy.

Kenapa sy sampai bersyukur? Sy beryukur krn tempat sy tdk kena banjir sama sekali, tidak terkena mati lampu, tdk mengalami kekurangan apapun (bahkan tukang sayur di rumah sy tetap berkeliling walaupun hujan lebat sekalipun). Paling hanya saluran telp aja yg bermasalah. Tp kan msh ada HP jd tdk perlu terlalu dimasalahkan. Sy juga bersyukur menjadi seorang ibu rmh tangga yg pd saat banjir ini tdk perlu bingung masuk kantor apa tdk, dan terkena macet yg gila2an di jalan krn banjir. Sy juga bersyukur anak msh kecil2 (2th & 8bl), blm pd sekolah. Jd tdk perlu mersakan macet di jalan. Jd dg semua keadaan yg sy terima sekarang sudah sepantasnya kan sy mengucapkan syukur yg sedalam2nya?

Tp sy merasa sedih & prihatin sekali krn banjir yg katanya terhebat ini terjadi di Jabodetabek. Setiap hari sy melihat beritanya di TV bahkan banyak komplek2 perumahan di sekitar sy jg mengalami banjir hingga 2m lebih! Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Untuk itu sy mengucapkan prihatin yg sedalam2nya kepada para korban banjir. Semoga diberi ketabahan.

Siapa yg harus disalahkan dg adanya kejadian ini? Menurut sy sebelum kt saling menyalahkan (tdk ada gunanya jg. Masalah gak selesai malah bertambah), kenapa kita gak introspeksi aja? Kita bisa aja nyalahin pemerintah yg membuat proyek2 pembangunan tp memperhatikan lingkungan. T papa kita juga udah bebas dr kesalahan? Dr hal2 yg paling sederhana aja. Apa kita masih suka buang sampah sembarangan? Bayangin aja kl setiap hari kita buang 1 plastik sampah, mungkin buat kita gak seberapa. Tp kl semua penduduk Jkt buang 1 plastik sampah. Bayangin berapa byk tuh jumlahnya!! Itu br satu hari, kl di lakukan tiap hari? Salah satu buktinya adalah ada gak sungai2 di Jkt yg airnya bersih? Bebas dr sampah? Kyknya gak ada y…. Kl kita semua udah berdisiplin utk tdk buang sampah sembarangan mungkin tdk otomatis membebaskan Jkt dr banjir. Tp setidaknya bs mengurangi kan?

Fenomena Alam & Siklus 5 Tahunan. Byk yg bilang banjir di Jabodetabek ini krn Fenomena Alam & Siklus 5 tahunan. Mungkin sy bodoh, tp jujur aja sy gak ngerti dg pernyataan ini. Kl memang ini hy fenomena alam & siklus 5 tahunan berarti kita seharusnya sudah bs memprediksi kan? Kl kita sudah bs memprediksi harusnya kita bisa mencegah atau plg tdk mengurangi. Tp yg terjadi setelah 5 tahun terakhir banjirnya kok malah tambah dahsyat? Kl begitu apa 5 thn ke depan kita harus mengalami banjir yg lebih dahsyat lg dari ini? Aduh jangan sampe deh!! Ada jg yg bilang yg penting nyawa selamat, harta bisa di cari. Bener bgt tuh! Tp kl dipikir2 apa kita rela susah payah, siang malem cr uang u/ keluarga dll, eh begitu banjir dtg semua harta yg kita kumpulkan terbuang begitu saja dan itu mungkin akan terjadi 5 th sekali!

Sy malu sbg warga Jakarta. Jabodetabek, terutama Jakarta selama ini dilihat sebagai kota yg glamour, penuh kemewahan, pembangungan di mana2, Jakarta jg menjadi ibukota dr RI. Gak heran sp sekarang msh banyak aja org dr luar Jakarta yg tergiur utk mengadu nasib di Jkt. Tp liat aja deh begitu Jkt diterjang banjir, hampir semua aktifitas lumpuh! Tp gak mungkin kan sy keluar dr Jkt krn masalah ini? Harusnya Jakarta sbg ibukota Negara tuh bisa jd proyek percontohan. Tdk hanya dlm pembangunannya tp juga dlm hal menjaga lingkungannya.

Sy yakin masih ada jalan kok untuk memperbaiki keadaan. Ada cerita, orang tua sy br aja pulang dr menunaikan ibadah haji. Ini yg kedua kalinya. Menurut orang tua sy, keadaan di Arab sudah sangat berbeda. Dulu (kira2 10 th yg lalu), tanah Arab masih gersang. Sekarang Pohon dimana2. Pokoknya rimbun, banyak burung beterbangan). Bayangin deh, Arab yg selama ini kita tau sebagai tanah yg gersang (padang pasir & byk gunung2 batu), kok bisa jd rimbun? Sy mungkin tdk ngerti bgmn caranya, byk ahli yg lbh tau. Tp pasti bisa kan? Asal kita mau. Nah sekarang kita yg terlahir di tanah yg ktnya kaya dg SDA, kok bukannya berkah yg dateng tp malah bencana terus sih? Salahnya dimana?

Menurut sy ini bukan cm cobaan & musibah aja. Tp Allah jg udh marah & ksh peringatan ke kita. Ibaratnya kl Orang tua melihat anaknya berbuat salah pasti di hukum spy anaknya nurut. Tp krn anaknya gak nurut, maka orang tua akan beri hukuman yg lebih berat lg. Begitu seterusnya. Mungkin Allah jg sedang memperingatkan umatnya y? Tp krn umatnya gak nurut2 jg, ya tambah berat deh hukumannya.

Jd yuk buat rekan2 mulai sekarang kita jgn cuma bisa membantu ketika banjir datang, tp udah saatnya kita mulai berusaha mencegah supaya bencana banjir jgn sp terulang lagi.

Tulisan sy ini bukan untuk memprovokasi atau memaksa, sy hy menulis sesuai dg apa yg sy rasa & pikirkan. Kl ada peduli dg tulisan sy, sy ucapkan terima kasih byk. Tp bg yg tidak berkenan sy mohon maap sebesar-besarnya. Dan untuk yg mengalami kebanjiran sy mengucapkan turut prihatin sedalam2nya, semoga diberi ketabahan dl menghadapi musibah ini)

Myra

sumber: “myra anastasia” (myra1577@yahoo.com)

Natural Disasters or Mass Murder?

Bahasanya lugas. Tapi memang itu kenyataannya kan? Membiarkan deforestasi, ilegal logging, dst. akhirnya sama dengan membiarkan bencana terjadi dan membiarkan orang lain menjadi korban.
Ayo perkuat program advokasi dan empowerment.

Natural Disasters or Mass Murder?

Andre Vltchek
Worldpress.org correspondent
January 16, 2007

http://www.worldpre ss.org/Asia/ 2637.cfm

Another day, another unnecessary loss of lives: at least 28 people were killed and 7 are still missing on the small island of Tahuna, off Indonesia’s Sulawesi, in the aftermath of ravaging Jan. 12 landslides caused
by heavy rains and flooding.

At an alarming rate, Indonesia is replacing Bangladesh and India as the mostdisaster-prone nation on earth. Whenever the word “Indonesia” appears on the list of headlines on Yahoo news, chances are that another enormous – and often unnecessary – tragedy has occurred on one of the islands of this sprawling archipelago.

Airplanes are disappearing or sliding off the runways, ferries are sinking or simply decomposing on the high seas, and trains crash or get derailed at average rate of one per week. Illegal garbage dumps bury desperate communities of scavengers under their stinking contents. Landslides are taking carton-like houses into the ravines; earthquakes and tidal waves are destroying coastal cities and villages. Forest fires from Sumatra are choking huge areas of Southeast Asia.

The scope of disasters is unprecedented, and it absurd to discount them simply as the nation’s bad luck, or to blame the wrath of the gods or nature. Corruption, incompetence and simple indifference by the ruling elites and government officials are mostly to blame. It is poverty, and a lack of public projects that kill hundreds of thousands of desperate Indonesian men, women and children.

Since the 1965 U.S.-sponsored military coup that deposed Sukarno and installed the corrupt military regime of staunch anti-communist, pro-market dictator General Suharto, Indonesia has escaped serious scrutiny by the West’s media and governments. After Suharto stepped down in 1998, the country has been hailed by said media as an emerging and increasingly tolerant democracy.

Some of these disasters are man-made; almost all of them are preventable. With closer scrutiny, it becomes obvious that people die due to almost non-existent prevention, lack of education (Indonesia spends the third least amount on education as percentage of its GDP, after Equatorial Guinea and Ecuador) and a savage pro-market economic system which allows enrichment of very few at the expense of the majority – who live on under 2 dollars a day. Ugly conclusions can be drawn, which casts an unflattering light on the way the present-day Indonesian society functions. However, continuing to avoid exposure would doubtlessly lead to further loss of many precious lives.

Indonesia is profit-driven to the extreme. It is also one of the most corrupt nations on the face of the earth, and there seems to be no immediate profit to be made from implementing preventive measures. Dams and anti-tsunami walls are considered as public works almost everywhere else. It seems that the word “public” has almost disappeared from the lexicon of those who make decisions in Indonesia. Short-term profits for a particular group of individuals are given much higher priority than long-term gains for the entire nation. The moral collapse of the nation is reflected in the scale of values – corrupt, but rich, individuals command incomparably higher respect than those who are honest but poor.

Ferries are sinking not because of high winds and waves, but due to overcrowding and poor maintenance. More precisely, they are allowed to be overcrowded and badly maintained. Everything is for sale, even the safety of thousands of passengers. Companies care only about their profits, while government inspectors are mainly interested in bribes. The recent well-publicized sinking of a ferry, Senopati Nusantara, killed more than 400 people, but it was just one of hundreds of maritime disasters that occur in Indonesia each year. While there are no exact statistics available (for predictable reasons, the Indonesian government makes sure to avoid publishing comprehensive comparative data), some maritime routes lose three or more vessels a year.

The Indonesian airline industry has one of the worst safety records in the world. Since 1997, at least 666 people have died in eight separate airplane crashes in the country. Some of the pilots are so badly trained that planes sometimes skip off the runway, or miss it altogether. Maintenance is another issue: flaps often don’t function properly; wheels cannot retract properly after take-off; and seldom-changed tires have a tendency to blow out upon
touchdown. It is a mystery as to how some airplanes – particularly old Boeing 737s flown by almost all Indonesian airlines – make it through the inspections.

After consulting with local civil aviation officials (who obviously do not want to be identified), it was ascertained that the navigation systems at several major Indonesian airports are in disastrous state – particularly those at Makassar in Sulawesi, and Medan in Sumatra.

On average, there is one deadly train accident every six days in Indonesia, many caused by the lack of gates at its approximately 8,000 crossings. By comparison, Malaysia suffered no fatal train accidents for the 13 years up to and including 2005 (the last year for which statistics are available).

Despite the fact that Indonesia has a relatively small number of cars per capita, its roads are the “most used” of any nation in the world (second only to Hong Kong, which is not a country) – 5.7 million vehicle-kilometers per year on the road network (2003, “Pocket World in Figures”-The Economist Books, 2007 Edition). Despite this epic congestion and the generally slow pace of traffic, more than 80 people die on average every day on Indonesian roads, mostly due to the terrible state of the infrastructure and poor law-enforcement, according to The Financial Times.

Earthquakes alone do not kill people. Poor construction of houses and buildings are the main culprits, together with the lack of preventive measures and education. It is a well-known fact that Indonesia is prone to natural disasters; that it is located on the Pacific Ocean’s “ring of fire” of volcanoes and earthquakes. But the poor can count on no massive public housing projects (like those in neighboring Malaysia), which could withstand earthquakes. Almost every family is on its own; members have to design and build their own dwelling. Major earthquakes kill hundreds, sometimes thousands of people, leaving hundreds of thousands homeless. At least 5,800 people died and 36,000 injured on May 27, 2006 during a 6.3-magnitute earthquake, which hit central Java near the historic city of Yogyakarta. Primitive infrastructure, inadequate medical facilities and corruption in distribution of aid are to blame for the unacceptably high number of casualties after each major tremor.

Illegal logging and deforestation are the main reasons for the landslides, which often occur after heavy rains and flooding. The individuals who are responsible for the forest fires in Sumatra and elsewhere are commonly known, but officials are reluctant to make arrests as those to blame for de-forestation are often rich and well connected in a country where even justice is for sale. There are countless solutions to this problem, including law-enforcement, inspections and providing an alternative means of livelihood to those communities that are so desperate that they are literally forced to participate in digging their own graves by destroying the environment, that in return annihilates entire communities. But almost nothing is done, as illegal logging is a huge, lucrative business that can afford to grease hundreds of willing palms.

Last month, dozens of people were killed in landslides and flush floods in northern Sumatra Island, which forced some 400,000 people to flee their homes. In June 2006, floods and landslides triggered by heavy rains killed more than 200 people in a southern Sulawesi province.

Tidal waves, known as tsunamis, killed more than 126,000 people in Aceh province in December 2004. Not only was response of the Indonesian government and military inexcusably slow and inadequate, large portions of the massive amounts of foreign aid disappeared in corruption. Instead of helping victims, many members of the Indonesian military were extorting bribes from relief agencies and destroying precious supplies or drinking water and food in cases where the bribes were not paid.

In a scandalous land-grab sponsored by the government, many victims were prevented from returning to their own land while children were forcefully separated from their parents (who lost birth certificates during the tragedy) and “adopted” by religious organizations, some falling victim to human trafficking. More than two years after this devastating tragedy, hundreds of thousands are still living in temporary housing.

Many victims of yet another tsunami, which hit the coast of southern Java on July 17, 2006, are still waiting for any substantial help. By the official count 600 people died, but the real number was almost certainly much higher. Indonesian officials received an early warning from Japan but refused to act, later claiming that there was not much they could do, as the area was not equipped with the sirens or loudspeakers.

Indonesia often suffers from some man-made disasters beyond any comprehension and comparison. A recent “mud flood” inundated entire villages right outside Surabaya. It occurred due to inadequate safety procedures by a gas exploration company (co-owned by one of the cabinet ministers). This “accident” displaced more than 10,000 people and covered over 1,000 acres of land with hot mud, destroying Surabaya’s only motorway as well as the major railway line. Garbage buried entire communities of poor scavengers at an illegal dumping site outside Bandung. There are many more cases of a similar nature, but the complete list would require too much space – probably an entire book would need to be dedicated to the subject.

The question is when will the Indonesian people say that enough is enough, and demand accountability and justice, exact statistics and concrete blueprints for solutions? In almost any other country, two recent disasters – the grizzly sinking of the Senopati Nusantara and the “disappearance” of Adam Air Boeing 737 with 102 people on board – would be more than enough to force cabinet ministers to resign. In Indonesia, these tragedies are seen (or presented) as yet another misfortune without holding anyone responsible or accountable.

The Indonesian press and mass media report each and every disaster in detail. However, they are failing to establish that what is happening there is extraordinary and intolerable; that there is probably no other major country in the world that is experiencing such unnecessary and devastating loss of human lives due to calamities that are either man-made or easily preventable. To link the enormous number of lost human lives in countless disasters with corruption and the socio-economic system is actively discouraged. For example the Jakarta Post, the leading daily newspaper in Indonesia, recently suppressed this article, refusing to publish it.

Since December 2004, Indonesia has lost around 200,000 people in various disasters, not counting car accidents and military conflicts ranging all over its archipelago. That’s more than Iraq lost in the same period of time, and more than Sri Lanka or Peru during their long civil wars. Indeed, many Indonesians are experiencing lives that are as dangerous and hazardous as those in war-torn parts of the world. However, most of them don’t realize it, as comparative statistics are not available or are suppressed.

Indonesia is poor, but it is still in the position to protect some of its most vulnerable citizens. The main problem is that there is no political will. There is plenty of concrete and bricks to build dams and walls against tsunamis, and to reinforce the hills around towns that are in danger of being buried by landslides. One just has to look around Jakarta where dozens of unnecessary new shopping malls are growing in several locations, and where kitschy palaces of corrupt officials cover acres of land.

The unwillingness to deal with the problems is rooted mostly in corruption. Local companies and officials have developed a unique ability to make profits from everything, even from disasters and the suffering of millions of fellow citizens. In simple terms, corruption is stealing from the public. But when the overall toll has to be calculated in hundreds of thousands of lost human lives, it becomes mass murder.

sumber: amelia fauzia (amelia_fauzia@yahoo.com)

Angin Goreng Sutiyoso 2
Eddi Santosa – detikcom

Den Haag – Sutiyoso tahu itu. Dulu ikan-ikan yang berenang di sana, kini warga Jakarta beserta segala isinya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mengapa negeri bangsa taat beragama ini tiada henti dilanda bencana? Padahal mereka siang malam memanjatkan doa di masjid, gereja, vihara dan pura? Ratusan ribu haji juga tiap tahun mendoakan keselamatan dan kesejahteraan negeri. Tapi mengapa tak kunjung terkabul jua?

Jawabnya, karena doa-doa itu disabot oleh para elite bangsa. Caranya? Ya, seperti yang umum terlihat: merusak, berbuat durjana, melanggar sumpah, dusta, khianat, abai pada si miskin, kkn, dan tak lupa menindas. Sementara terhadap alam keseimbangan anugerah Tuhan diacak-acak demi fulus. Situ-situ jadi sini-sini, fulus situ mengalir ke kocek sini.

Saya ingat, dulu sebelum berangkat ke Belanda, Jakarta ramai wacana menentang pembabatan hutan bakau di Pantai Kapuk (Jakut) dan pengurukan daerah sekitarnya seluas 2.000 Ha. Ini setara 2.000 lapangan sepakbola! Tapi tabiat penguasa negeri ini mencuat: dalih dan dalil bisa disulap. Hap! Jadilah perumahan mewah. Tak peduli merusak keseimbangan lingkungan, mematikan penghidupan nelayan, dan kelak ikut andil menenggelamkan Jakarta.

Ratusan situ lainnya diuruk, dimatikan, dimampatkan. Situ-situ diplesetkan jadi sitos-sitos. Jadilah mal-mal dan jutaan kubik beton. Terbentuklah kulah-kulah ideal penampung air hujan. Dulu air yang parkir di sana, kini mobil-mobil dari yang butut sampai mewah. Dulu ikan-ikan yang berenang di sana, kini semua warga Jakarta beserta segala isinya. Tenggelam!

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Sutiyoso, para gubernur pendahulunya, para wakil rakyat dan elite bangsa alaihim, tahu persis apa yang saya ceritakan di atas itu.

Masalah banjir itu kasat mata kok. Jika Jakarta tidak hujan, tapi tenggelam, maka kemungkinan karena luapan air sungai kiriman dari hulu dan sungainya bermasalah. Tapi jika Jakarta hujan, hulu cerah, lalu Jakarta tenggelam, ya -meminjam lidah Srimulat- kapokmu kapan?

Silakan dibuat model untuk pembuktian, dengan struktur geologi, morfologi dan kemiringan yang sama dengan Bogor-Jakarta, termasuk sungai-sungainya. Satu model memiliki daerah resapan air cukup, tak banyak beton. Satunya lagi dibuat sama dengan kondisi Jakarta kini. Lalu turunkan hujan dengan kombor di hulu, lihat perilaku air dan apa yang terjadi. Turunkan lagi hujan di atas Jakarta, atau Jakarta dan kawasan hulu sekaligus. Mana yang tenggelam?

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Masihkah mau jualan angin goreng? Banjir itu siklus lima tahunan (2007, 2002, 1997, 1992…), siklus 30 tahunan (2007, 1977, 1947, 1917…), betulkah? Ataukah akibat akumulasi dari salah urus tata ruang?

Sumpah jabatan dilanggar. Keseimbangan lingkungan ditelikung. Lain di muka warga, lain pula di muka taikun (tycoon, konglomerat). Setelah bencana menerjang, mereka ramai-ramai datang mengulurkan bantuan. Tebar pesona.

Bencana dijadikan proyek politik. Padahal mereka, melalui tandatangannya, adalah biang penyebab bencana. Ngeri! Teganya lagi, ada menteri yang kurang peka penderitaan warganya, “Korban masih bisa tertawa,” kata dia. Lho? Menteri ini tidak sadar, bahwa jika rakyat yang dipimpinnya bukan rakyat Indonesia, tentu bukan lagi bisa tertawa tapi sudah revolusi. Mengamuk menumpahkan darah, menggulingkan penguasa.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Warga Jakarta sudah lelah, sakit hati, sakit badan, sia-sia mati, rugi harta benda. Bahkan periuk, pakaian dan kasur pun sudah hanyut, tinggal yang tersisa melekat di badan, gara-gara salah urus Jakarta.

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah DKI yang digaji warga dari pajak untuk mengurus Jakarta dengan baik, termasuk menghukum warga yang membuang sampah sembarangan. Apa kerja mereka kalau pemandangan papan larangan buang sampah di mana-mana, sementara sampah menggunung di bawahnya? Siapa yang meneken daerah resapan air menjadi kolam-kolam beton?

Warga Jakarta juga perlu berubah: saatnya kini menjadikan angin goreng para pejabat sama dengan sampah. Jangan salah pilih pemerintah, agar siklus lima tahunan tinggal sejarah. Jangan pula pilih gubernur yang tak mengerti berhitung: mau ditambah angpao dari taikun beberapa miliar, tapi rugi triliuan sampai tak terhingga akibat air bah. (es/es)

sumber: http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/13/time/151207/idnews/741653/idkanal/10, 13/02/2007 15:12 WIB Kolom

Kolom
Angin Goreng Sutiyoso
Eddi Santosa – detikcom

Den Haag – Banjir karena siklus lima tahunan? Ah, Gubernur Sutiyoso sedang jualan angin goreng. Kok warga Jakarta mau melahapnya begitu saja.

“Yang terjadi kali ini adalah banjir siklus lima tahunan,” (Sutiyoso, 4/2/2007).

Warga Jakarta, yang dirugikan harta, benda, kehidupan sosial dan psikisnya, kok diam saja? Coba periksa statistik sejarah, apa betul ada siklus lima tahunan banjir bandang menenggelamkan Jakarta? Sejak kapan?

Menyimak pernyataan Sutiyoso dan tayangan tangis-derita warga Jakarta di NOS, VRT Belgia dan CNN, saya langsung meraih pena. Warga Jakarta, bicaralah dan ambillah sikap. Pernyataan ini kata ungkapan Belanda: gebakken lucht. Secara harfiah “angin goreng” alias omong kosong, atau menurut bahasa kampungnya Sutiyoso (Semarang): nggedebus.

Mengapa Sutiyoso tidak secara ksatria mengatakan, “Maaf saudara-saudara, kami telah keliru membuat kebijakan tata kota, sehingga saudara menanggung derita dan kerugian tiada terkira?”

Jawabnya simpel saja: kalau Sutiyoso jujur seperti itu dan pasang badan memikul tanggung jawabnya, maka itu sama saja harakiri. Padahal kabar burung mengatakan bahwa dia masih berambisi jadi presiden. Bisa wassalam dia.

Tenggelamnya Jakarta itu lebih disebabkan oleh kombinasi moral hazzard, disintegritas dan inkompetensi pejabat DKI, dengan penanggungjawab akhir: gubernur, dari sejak sebelum Sutiyoso. Dan soal siklus lima tahunan itu Sutiyoso ada benarnya. Setiap ada pergantian gubernur, pelenyapan daerah hijau dan resapan air selalu terulang.

Berapa kali sudah Perda tentang Tata Ruang dilanggar, ribuan hektar daerah hijau dan resapan air dikorbankan dan disulap menjadi beton-beton “penampung air”? Jika dibandingkan dengan masterplan tata ruang warisan Belanda, yang sudah ratusan tahun berpengalaman mengatur Jakarta, berapa besar sudah yang diacak-acak?

Adalah lucu menangani kawasan ibukota yang begitu luas dan letaknya rendah dengan hanya meributkan Banjir Kanal Timur (BKT), seolah-olah ini satu-satunya jawaban mengatasi banjir. Simpul masalah utama adalah ketiadaan daerah resapan karena telah berubah jadi beton. Sehingga setiap hujan, Jakarta menjadi kolam beton terbesar di dunia, menenggelamkan semuanya.

Sekiranya daerah resapan mencukupi, air akan cepat reda, merembes ke tanah. Baru kelebihannya akan mengalir di atas permukaan tanah, mencari kanal-kanal. Kanal-kanal itu, kalau dilihat di Belanda, fungsinya sekunder, sebagai saluran akhir dari luapan curah hujan. Sudah daerah resapan air tiada, kanal-kanal di Jakarta tidak dirawat pula. Ya, banjirlah.

Sutiyoso rupanya tidak sendirian dalam jualan angin goreng. Menteri PU Djoko Kirmanto, mengutip Menristek, juga sami mawon dengan bungkus terkesan ilmiah, “…return period banjir kali ini 30 tahun,” Aduh! Sudah begitu, bulan purnama disalahkan juga. “Bulan purnama menjadi salah satu penyebab.”

Karena bangsa Indonesia adalah bangsa beragama, maka kalau bulan purnama ikut menjadi penyebab, ya ini artinya juga kesalahan Tuhan. Enak nian pejabat Indonesia tinggal menyalahkan alam dan Tuhan. Lalu apa gunanya akal dan segala sumber daya yang sudah dikaruniakan? Apa pula gunanya ilmu yang disandang? Seharusnya semua fenomena alam itu dikenali, dikendalikan dan ditundukkan, dengan perencanaan dan pembangunan yang baik.

Negeri Belanda itu letaknya rendah di muara Laut Utara dan sekitar 60% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. “Negeri” ini bisa dihuni berkat tanggul-tanggul dan kanal-kanal. Bandara Schiphol itu berada -3m dapl. Tapi meskipun hujan badai mengamuk, air laut pasang, Schiphol tidak tenggelam.

Kecelakaan pernah sekali terjadi di 1953. Tanggul Zeeland jebol, mengakibatkan separuh wilayah Belanda tenggelam, 1.836 orang tewas, ribuan lainnya mengungsi. Sebenarnya sejak 1920 DPU-nya Belanda sudah mendeteksi ada kelemahan di tanggul itu, namun kabinet saat itu lebih memprioritaskan pembangunan tanggul Botlek, Brielse Maas (1950) dan Braakman (1952). Ini menunjukkan, tanpa kendali manusia Belanda tiada.

Lain cerita negeri orang, lain cerita kita. Ketika hari cerah, para pemimpin kita berpolah, melanglang buana bak raja diraja dari negeri dongeng. Uang dihamburkan, salah prioritas, keliru penggunaan. Siapa mengurusi kanal dan kali? Berapa kali dalam periode kali dikeruk? Siapa menjatuhkan sanksi kalau sampah dibuang sesuka hati?

Kini? Gambar-gambar televisi internasional menjadi karikatur yang menyedihkan: Jakarta seperti kampung Indian di muara Amazone. Presiden, gubernur seolah tidak becus mengurus secuil Jakarta. Dan lagi-lagi kita menengadahkan tangan menerima uluran bantuan.

Salah siapa? Masihkah menyalahkan bulan dan Tuhan ataukah ini semua akumulasi dari kebobrokan dan ketidakbecusan pejabat kita? (es/es)

sumber: http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/08/time/100301/idnews/739488/idkanal/10, 08/02/2007 10:03 WIB

BANJIR JAKARTA – Tanggungjawab Individu vs Kolektif

Salam,

Saya menonton salah satu liputan televisi (RCTI) tentang banjir Jakarta yang mulai surut kemarin. Wartawan RCTI menelusuri Kali Ciliwung, memperlihatkan rumah pinggir kali yang porak-poranda dan timbunan sampah.

Narasi dari sang wartawan kira-kira begini: “Banjir di Jakarta disebabkan oleh ulah warga sendiri, yang membangun rumah di bantaran sungai dan membuang sampah sembarangan.”

Liputan seperti ini, menurut saya, adalah liputan yang tidak memiliki perspektif dan cenderung misleading.

Liputan seperti ini memberi justifikasi keliru tentang rencana pemerintah mentransmigrasikan puluhan ribu jiwa yang mukim di pinggir Ciliwung ke luar Jawa. [Lagi-lagi, orang miskin lah yang harus dihukum menyusul banjir besar Jakarta!].

Liputan itu juga secara tak langsung menjustifikasi proyek ratusan miliar pembangunan Banjir Kanal Timur (ups… Kanal Banjir Timur) seolah-olah itu akan menjadi jawaban ampuh melawan banjir. Dan karena lama Gubernur Sutiyoso telah mengusulkan ini, namun pemerintah tak cukup biaya, para pemirsa/pembaca diajak mafhum bahwa kesalahan tidak terletak pada sang gubernur.

Banjir di Jakarta, seperti juga soal kemacetan lalu lintas dan polusi, seharusnya mengingatkan kita tentang fungsi dasar pemerintah kota. Bahwa di kota besar seperti Jakarta, tanggungjawab terutama ada di pundak pemerintah, bukan individu.

Bukan berarti setiap warga, setiap individu, bebas dari tanggungjawab. Tapi, tanggungjawab terbesar secara kolektif terletak pada gubernur. Seseorang takkan bisa mencerap problem kolektif Jakarta dengan magnitude yang sangat besar.

Sebagai dasar, untuk membangun kebijakan kolektif kita perlu memahami betapa besar penduduk Jakarta, dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Jumlah penduduk DKI sekitar 11 juta, dan belum termasuk penduduk sekeliling: Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

SAMPAH

Bahkan jika tidak dibuang sembarangan, jumlah sampah yang diproduksi warga Jakarta sangat besar. Makin kaya orang, makin banyak sampah yang dihasilkannya.

Jika kita asumsikan setiap orang menghasilkan 1/4 kg sampah per hari maka jumlah sampah kolektif bisa mencapai 3.000 ton per hari, dan 90.000 ton per bulan.

Tanpa ada ajakan mengurangi gaya hidup serba mewah di kalangan kaya, dan tanpa ada manajemen pengelolaan sampah yang baik, puluhan ton sampah itu tetap akan “terbuang sembarangan”.

Ajakan individual tidak membuang sampah sembarangan, seperti kita lihat sekarang ini, jelas tidak memiliki arti apa-apa. Adalah pemerintah, Pak Gubernur, yang bertanggungjawab menyelenggarakan manajemen persampahan secara baik, secara kolektif.

KANAL BANJIR

Keampuhan Kanal Banjir sebagai pengelak banjir terlalu dibesar-besarkan dan bahkan cenderung menjadi mitos. Bahkan jika warga pinggir kali digusur dan Kanal Banjir diperbesar, banjir serupa kemarin masih akan terjadi jika masalahnya tidak coba diudari secara sekasama.

Air hujan deras langsung masuk ke sungai atau dataran yang lebih rendah karena besarnya run-off akibat pembangunan fisik kota secara keseluruhan, bukan hanya bangunan orang miskin di pinggir kali.

Menjadi watak individu untuk memaksimalkan kenyamanan dan keuntungan membangun gedung/mall yang menghilangkan lahan resapan air. Hanya pemerintah yang bisa mengendalikan kecenderungan individu seperti ini ke dalam kebijakan kolektif yang benar. Lagi-lagi, pemerintah kota lah yang paling bertanggungjawab di sini.

KEMACETAN

Menjadi watak individu untuk memaksimalkan kenyamanan dengan mengendarai mobil/motor pribadi yang kini menyesaki kota. Hanya pemerintah yang bisa mengendalikan kecenderungan individu seperti ini ke dalam kebijakan kolektif transportasi umum yang nyaman dan murah.

Meski masih superfisial, pembangunan busway bisa dianggap sebagai jalan keluar. Namun, jika tarifnya dinaikkan (seperti yang saya dengar belakangan ini) dan terlalu mahal, warga akan tetap memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Pemerintah lah yang bertanggungjawab mengarahkan kecenderungan individu. Pemerintah bisa melakukannya melalui:

– peraturan yang konsisten dan adil
— pajak (disinsentif)
— subsidi (insentif)

Kemacetan, misalnya, bisa dikurangi dengan menerapkan pajak setinggi-tingginya kepada pemilik mobil pribadi, dan memberikan subsidi substansial pada angkutan umum massal. Jika kita masih berpikir “subsidi itu candu yang memanjakan rakyat” (seperti argumen seseorang dalam perdebatan pencabutan subsidi BBM tempo hari) maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah.

Walhasil, meski tiap individu tidak bisa lepas tangan, tanggungjawab terbesar terletak pada pemerintah. Kewajiban warga adalah membayar pajak, kewajiban pemerintah adalah mengelola kebijakan kolektif secara benar.

Hal itu belum menjadi renungan mendasar di kalangan pejabat kota. Maka saya sarankan setiap warga Jakarta kini mulai menyiapkan perahu karet di garasi rumah… untuk menghadapi banjir yang sama.

Farid Gaban

sumber: “Farid Gaban” (faridgaban@yahoo.com)

Kota Bebas Banjir?

Kawan-kawan yb.

Terlampir beberapa gagasan untuk mengatasi banjir sebagai sumbangan pikiran. Mungkin salah, mungkin benar. Mohon tanggapan, untuk kepentingan kita bersama mencari jalan terus menerus. Mari kita
jangan bicara banjir hanya ketika banjir berlangsung, tetapi seterusnya, sepanjang tahun.

Salam,
Marco Kusumawijaya

—————————-

Kota Bebas Banjir?

Marco Kusumawijaya
(Arsitek perkotaan, Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta (2006-2009))

Siklus Banjir

Banjir terjadi karena ada selisih positif antara jumlah air yang turun ke bumi dengan jumlah air yang diserap dan dialirkan melalui jalur-jalur yang dikhususkan baginya, pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Selisih ini mengalir atau menggenang di tempat-tempat yang tidak dimaksudkan untuknya.

Siklus banjir tidak sama dengan siklus cuaca atau hujan. Siklus banjir adalah siklus dari selisih air tersebut di atas. Jumlah air yang menguap dari, dan turun kembali ke, bumi adalah sama setiap tahunnya hingga beberapa dasawarsa terakhir, ketika pemanasan global membuatnya cenderung terus bertambah, dan air ini jatuh ke bumi dalam rentang waktu yang cenderung makin pendek. Jumlah air ini tidak bersifat siklis. Yang bersifat siklis adalah kemampuan prasarana (buatan manusia!) mengalirkan air dan permukaan bumi menyerap air (yang tergantung kepada perilaku manusia juga).

Saluran dirancang dengan parameter beban tertentu yang diperkirakan akan mencapai maksimum dalam jangka waktu tertentu, misalnya lima atau sepuluh tahun ke depan. Beban ini akan naik karena peningkatan kegiatan dan pembangunan oleh manusia, di samping peningkatan jumlah uap air oleh pemanasan global. Siklus terbentuk karena selisih di atas menjadi positif ketika parameter itu dilampaui, dan menjadi negatif kembali ketika prasarana baru dibangun, sampai menjadi positif lagi ketika kapasitas prasarana tambahan itu terlampaui lagi. Kapasitas resapan juga bersiklus seperti di atas dikarenakan sebab yang sama.

Yang ingin ditekankan adalah bahwa yang bersifat siklus itu banjirnya, bukan cuaca atau hujannya. Yang menentukan siklus itu adalah kemampuan suatu wilayah mengalirkan dan menyerap air. Dan yang menentukan ini adalah MANUSIA, bukan alam.

Tata kota dapat mengurangi banjir sejauh ia memberi ruang untuk suatu sistem menyerap dan mengalirkan air sedemikian rupa sehingga tidak terjadi selisih positif yang liar di atas.

Berbagai sebab banjir dan genangan

Kampung Melayu banjir oleh luapan Ciliwung. Kawasan Cipinang oleh luapan sungai lain lagi. Sedang Kelapa Gading tergenang oleh air hujan yang terjebak di dalamnya, tersebab sistem saluran yang tidak sampai mengalirkan air ke tempat parkir terakhir yang mencukupi (laut atau waduk penampung). Halaman kompleks Sarinah dan Jalan Thamrin di depannya tergenang karena saluran yang rusak, tidak memadai, atau terlampaui kapasitasnya. Pada sungai yang meluap, faktor “kiriman” menonjol, sedang pada genangan kawasan yang jauh dari sungai, faktor hujan menonjol. Tetapi semuanya tidak dapat dipisahkan 100% satu dari lainnya, ada kait-mengait di antara semuanya.

Empat dimensi penanganan: hulu, hilir, menyerap dan mengalir

Beberapa prinsip di bawah ini kiranya dapat dijabarkan lebih lanjut untuk menata kota menanggulangi banjir:

1. Keseimbangan antara menyerapkan dan mengalirkan air.

Untuk mengalirkan air diperlukan sungai dan saluran membawa air ke tujuan akhir, misalnya laut atau waduk, sehingga tidak mengganggu kegiatan manusia.

Untuk menyerapkannya diperlukan ruang terbuka dengan tanah yang menyerap air. Umumnya tanah berupa campuran lempung yang menggenangkan air, dan pasir yang menyerapkan air. Meningkatkan daya serap tanah berarti meningkatkan (sifat) pasir dari tanah. Tumbuhan dapat memperlambat jatuhnya air ke tanah (berarti: menunda air mengalir di permukaan dan menyerap ke dalam tanah) dan memegang air lebih lama pada daerah di sekitar akarnya.

Umumnya sifat tanah asli Jakarta mengandung banyak lempung, sehingga memang kemampuan menyerapnya relatif rendah. Jadi meningkatkan daya serap kota Jakarta terhadap air tidak cukup hanya dengan memperluas ruang terbuka, tetapi harus dibarengi dengan mengubah tanahnya agar lebih menyerap air. Ruang terbuka yang tertutup aspal tidak berguna sebagai penyerap air. Ruang-ruang terbuka yang besar dan bersifat khalayak makin menyusut di Jakarta. Proses ini harus dihentikan. Selain itu di setiap kavling lahan masih terdapat ruang terbuka berupa halaman. Bila ini dijumlahkan, maka besar sekali. Jadi meningkatkan daya serap Jakarta dapat juga dilakukan pada halaman-halaman ini, tidak selalu harus pemerintah membebaskan lahan baru sebagai ruang terbuka. Meningkatkan daya serap tiap-tiap halaman ini punya dua keuntungan efektif. Pertama, ia merata di seluruh Jakarta. Kedua, ia membangkitkan peran serta masyarakat.

Menyerapkan air berguna memperbaiki air tanah, dan akhirnya memperbaiki struktur tanah, serta melawan intrusi air laut. Ruang terbuka hijau juga penting untuk pemurnian udara dan fungsi sosial.

Penyerapan air perlu dilakukan di hulu maupun hilir, di seluruh daerah tangkapan air. Penyerapan air membantu keberkelanjutan bila dilakukan oleh tiap kavling lahan, karena tidak memindah-mindahkan masalah (aliran air buangan) ke tempat lain, menyelesaikannya pada sumbernya, dan memotong pertumbuhan “demand” dan “beban” pada khasanah khalayak.

Ruang terbuka perlu menerapkan pengelolaan yang aktif (active management) dengan peranserta warga, sehingga tidak diserobot oleh fungsi dan kepentingan lain, dan bermanfaat dalam berbagai dimensi sehingga kedudukannya di tengah-tengah masyarakat menjadi kuat.

2. Keseimbangan antara tindakan kolektif dan tindakan individual

Tindakan individual dan kolektif pada tingkat kecil (RT, RW, komunitas) perlu ditekankan untuk membangun modal sosial yang akan menjamin keberlanjutan. Kesibukan menuntut pemerintah melakukan segalanya justru akan memperpanjang mentalitet feodal berupa ketergantungan, inertia, dan membuat biaya lingkungan makin tinggi. Misalnya, membangun saluran kolektif yang lebih besar, karena kegagalan individual untuk menyerapkan air pada lahannya masing-masing, adalah lebih mahal secara ekonomi maupun lingkungan. Inilah sebabnya pendekatan “menyerapkan air” lebih ramah lingkungan secara sosial, selain secara ekologis. Pada prinsipnya sebanyak mungkin harus dilakukan oleh individu atau kolektif yang terkecil, sebelum diputuskan untuk naik ke tingkat berikutnya. Tapi tindakan individual yang salah bisa juga memperparah keadaan. Misalnya upaya tiap rumah berlomba-lomba meninggikan rumahnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah banjir, tapi malah memperparah. Begitu juga penggunaan AC, yang sebenarnya hanya memindahkan panas dari ruang privat dan menumpukkannya ke ruang khalayak.

3. Tindakan sekaligus pada berbagai skala: lokal, nasional, dan global.

Kita tidak dapat lagi menghabiskan waktu meragukan dan berheran-heran tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah fakta, bukan teori. Musim kering yang panjang, musim hujan yang singkat, jumlah air yang meningkat, adalah satu dasar penting bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam politik lingkungan pada skala global. Juga sangat tidak produktif memperdebatkan siapa yang paling bertanggung jawab. Semua orang dan pihak bertanggung-jawab, tetapi memiliki peran yang berbeda-beda. Sebab itu ada prinsip “shared responsibility, differentiated roles.” Pemimpin tentu saja tidak dapat menggunakan ini sebagai alasan berdiam diri. Perannya adalah memimpin, berprakarsa. Keseimbangan penanganan pada hulu dan hilir perlu melibatkan berbagai daerah dan pemerintah pusat. Begitu juga penanganan sosial-ekonomi seperti pada kemiskinan, juga memerlukan tindakan pada tingkat nasional.

4. Keseimbangan antara tindakan di kawasan hulu dan hilir.
Sebagian air yang melewati Jakarta berasal dari wilayah hulu di luar batas administrasinya. Membangun kanal di Jakarta saja, tanpa mengurusi kawasan hulu di Bogor dan lain-lain, sama seperti menunggu air tanpa tahu berapa jumlahnya.

5. Keseimbangan antara eksploitasi dan investasi lingkungan.
“Susainable city is a possible dream,” kata Prof. John Friedman di World Urban Forum, tanggal 19 Juni 2006. Lanjutnya, “It means a city embedded in its region.” Maksud nya kota-kota harus bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan sekitarnya, dengan melakukan re-investasi sehingga kota dan lingkungannya tersebut merupakan suatu kesatuan aset yang berkelanjutan. Kenyataannya, melalui konsep ecological footprint, kita kini dapat melihat jelas bahwa setiap kota sebenarnya “membebani” wilayah yang lebih luas daripada tapak fisiknya sendiri. Hal yang sama mungkin terjadi pada setiap kavling di dalam kota Jakarta. Pembangunan berlebihan pada tiap-tiap kavling sebenarnya bukan saja membebani diri sendiri tetapi juga membebani lingkungannya. Ini berarti bukan Jakarta harus berhenti membangun, tetapi kompensasi dari setiap pembangunan per kavling harus dihitung lebih cermat sehingga seluruh beban lingkungan tambahan yang ditimbulkannya dapat sungguh terbayar. Akibat terburuk dari kebijakan ini mungkin adalah sebagian investasi akan lari ke kota lain. Hal ini malah baik!

6. Keseimbangan antara solusi teknis dan solusi sosial-politik, budaya dan ekonomi.

Tanah, air, ruang dan lingkungan adalah barang sosial. Sebab itu semua tindakan padanya pasti memiliki dimensi-dimensi sosial. Soal ini hendaknya menyangkut bukan hanya substansi kebijakan, tetapi juga proses penyusunan kebijakan. Pasca-Suharto sudah seharusnya kita menjadi “beradab”, menganggap rakyat sebagai pemilik negeri ini. Mereka berhak tahu secara transparan tentang segala hal dan serta dalam membuat keputusan. Sekarang kita mulai mendengar pemerintah nyeletuk dengan gagasan-gagasan fragmentarik seperti membangun 200 situ, di samping beberapa rencana lainnya. Masyarakat berhak tahu lebih spesifik: Mengapa 200? Seberapa jauh mereka dapat mengurangi banjir, bagaimana cara kerjanya? Kita tidak bisa menilai 200 situ itu cukup atau efektif kalau tidak dikaitkan dengan keseluruhan rencana, dengan parameter yang jelas, dan dimensi-dimensi yang terukur. Masyarakat juga perlu diberitahu peta semua faktor penyebab banjir dan, lebih penting lagi, besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut. Mereka berhak akan strategi jitu dengan pilihan-pilihan dan konsekuensi-konsekuensi yang jelas.

sumber: Marco Kusumawijaya (marcokw@centrin.net.id)

Banjir Batavia, Banjir Kanal dan Van Breen,,,

Banjir ternyata masalah yang tak pernah selesai sejak jaman Belanda…. Well, we never learn at all…. tanya kenapa???

salam,
~Vie

Kompas; 5 Pebruari 2007, halaman 12

Banjir Batavia, Banjir Kanal dan Van Breen,,,

Banjir datang lagi! Jakarta bagaikan pulau yang terkurung air. Ketika banjir datang, seperti biasa para pejabat sibuk mencari alasan dari mulai belum selesainya banjir kanal timur, curah hujan yang tinggi, pembangunan villa di Puncak yang tidak terkontrol sampai kebiasaan masyarakat yang buruk. Sementara masyarakat sibuk menyalahkan pembangunan perumahan baru yang tidak terkontrol, seolah bagaikan lingkaran yang tidak ada ujungnya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan Batavia (baca Jakarta) 89 tahun yang lalu. Pada waktu banjir tanggal 19 Pebruari 1918, kala itu hampir seluruh Jakarta kebanjiran. Diantaranya Straat Belandongan, Kali Besar Oost, Pinangsia, Prinsenlaan, Tanah Tinggi, Pejambon, Grogol, Kebon Jeruk, Kampung Tambora, Suteng, kampung Klenteng Kapuran, kampung Tangki, Petaksinkian, Mol belakang penjara Glodok sampai terus ke kampung Pinangsia, air rata-rata setinggi dada. Selain itu juga Kampung Jacatra atau Kampung Pecah Kulit disamping kali Gunung Sari, Angke, Pekojan dan lain-lain. Jakarta bagaikan lautan air. Selain itu di Jakarta pada waktu juga sedang dilanda wabah kholera, setiap hari ada sekitar 6 – 8 orang masuk rumah sakit.

Melihat kondisi seperti itu gemeenteraad Batavia (baca DPRD) langsung mengadakan sidang paripurna pada tanggal 19 Pebruari 1918, jam 19.15. Dalam rapat tersebut hadir walikota Bischop dan 14 anggota DPRD. Selain itu hadir pula Herman Van Breen, ahli tata air Jakarta. Dalam rapat tersebut anggota Schotman mencecar beberapa pertanyaan kepada walikota apakah sudah disalurkan bahan makanan dan obat-obatan di tempat pengungsian yang terletak di Pasar Baru, gereja Katedral dan sebelah barat Molenvliet. Selain itu dalam kesempatan tersebut Van Breen juga ditanyakan apakah jika banjir kanal sudah selesai dapat mengatasi banjir? Breen mengatakan tidak menjamin bahwa ketika banjir kanal selesai Jakarta akan terbebas dari banjir, dan ternyata itu benar karena pada tahun-tahun berikutnya Jakarta masih kebanjiran. Karena sebenarnya banjir kanal dan keberadaan pintu air Manggarai hanya merupakan pengalihan wilayah banjir. Banjir yang tadinya biasa melanda daerah Weltevreden dan Menteng beralih ke daerah Manggarai dan daerah Jatinegara. Karena memang proyek banjir kanal dan pintu air Manggarai yang sudah terletak di luar kota, diprioritaskan untuk menanggulangi banjir wilayah Jakarta yang luasnya hanya 162 km2.

Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi sekarang, maka yang dikatakan oleh Van Breen sama dengan yang dikatakan oleh para pejabat yang ada sekarang. Pembangunan banjir kanal timur yang sudah diwacanakan sejak tahun 1970-an dan baru selesai sekitar tahun 2008 artinya hampir 40 tahun baru dapat direalisasikan, juga tidak menjamin Jakarta bebas banjir. Karena wacana Banjir kanal timur pada waktu itu, kondisi Jakarta sudah banyak perubahan. Terutama dalam penggunaan tata guna lahan, sekarang Jakarta sudah dikepung oleh kota-kota penyangga di sekitarnya, tentu hal ini telah menutup wilayah kedap air dan akhirnya ketika hujan turun maka air akan langsung menjadi aliran sungai dan tidak meresap kedalam tanah. Sehingga wilayah banjir sudah semakin luas dan semakin ke selatan, di luar Bekasi dan Tangerang. Dalam banjir 2 Pebruari 2006, wilayah paling banyak dilanda banjir adalah wilayah Jakarta Selatan yang meliputi 9 wilayah, Jakarta Timur 8 wilayah, Jakarta barat 7 wilayah,

Jakarta Utara 6 wilayah dan jakarta Pusat 3 wilayah, selain itu juga wilayah Bekasi dan Tangerang (Kompas, 3 Pebruari 2007). Di lihat dari itu banjir kanal yang dibangun oleh Van Breen memang berhasil melindungi wilayah Jakarta Pusat. Dalam “Masterplan Jakarta 1965 – 1985” itupun orientasinya sebagian besar masih untuk melindungi daerah Jakarta Pusat. Sedangkan banjir kanal timur sebagian besar untuk melindungi wilayah bagian timur. Banjir kanal timur hanya mampu menanggulangi banjir untuk sementara waktu saja, jika tidak diikuti penataan air dengan cakupan lebih luas. Untuk itu sudah waktunya dipikirkan untuk membangun kanal atau waduk penampungan yang berada di luar di wilayah Jakarta atau selatan Jakarta. Hal ini berguna untuk mengendalikan air yang masuk Jakarta diwaktu musim hujan maupun musim kemarau. Sudah tidak waktunya lagi jika hanya menyalahkan pembangunan villa di Puncak, karena terbukti bahwa pada waktu banjir tanggal 2 Pebruari 2007, pintu air di Katulampa masih dalam kondisi normal, itu artinya penyebabnya adalah daerah di bawah kawasan Puncak.

Banjir memang sudah terjadi dan rupanya itu sudah menjadi langganan bagi penduduk Jakarta yang katanya dulu disebut Queen from the east. Masyarakat seolah tidak berdaya menghadapi banjir. Pemerintah seolah-olah juga begitu, air surut dan penduduk kembali ke rumah masing-masing maka bahaya air juga sudah dilupakan sampai musim banjir tahun berikutnya. Untuk itu apa yang mesti dilakukan sebagai masyarakat di tengah-tengah suasana banjir, maka masyarakat harus menyiapkan dirinya sendiri menghadapi banjir. Seperti yang dilakukan oleh penduduk di daerah Bukit Duri ketika banjir datang. “Bantuan Tak datang, Warga bentuk satgas” (Kompas, 3 Pebruari 2008) dalam kondisi seperti ini diperlukan sikap kedermawanan dari masyarakat lainnya. Sudah waktu social capital yang ada di masyarakat dipupuk terus untuk membantu masyarakat lain. Ada beberapa yang dapat diberdayakan untuk membantu warga masyarakat dari mulai lembaga swadaya masyarakat, pribadi-pribadi dan juga partai politik.

Partai Politik sudah waktunya memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk segera bergerak memberi bantuan kepada masyarakat. Partai politik jangan hanya sibuk diwaktu setahun sebelum dan sesudah pemilu. Sekarang inilah dibuktikan peranan partai ketika jauh dari waktu pelaksanaan pemilu.

Kalau penduduk Jakarta pada waktu banjir tahun 1918 saja sibuk dengan memberikan bantuannya berupa bahan makanan, obat-obatan dan tempat pengungsian, dan juga mendirikan Smerofonds sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu masyarakat yang terkena banjir dibentuk tahun 1916 diketuai oleh De Nijs Bik. Maka sikap filantrophi harus ditumbuhkembangkan oleh segenap masyarakat.

Karena tanpa penanganan tata air di Jakarta yang lebih baik, maka banjir Jakarta hanya akan menjadi bahan tertawaan untuk menyindir diri sendiri yang tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi fenomena alam, seperti yang dilakukan oleh Benyamin S dengan lagunya “Kebanjiran”.

Restu Gunawan
Mahasiswa S3 Jurusan Sejarah UI dan Pegawai Dep Budpar

sumber: virgina veryastuti (virghien@yahoo.com)

Analisa Ekonomi
Bencana Banjir

FAISAL BASRI

Menko Kesra Aburizal Bakrie sesumbar, masalah banjir telah dibesar-besarkan oleh media massa. Pernyataan Menko Kesra mungkin benar seandainya banjir datang sesekali, lalu dalam satu-dua hari surut, serta hanya menggenangi sejumput wilayah tertentu saja.

Akan tetapi, bencana banjir kali ini tergolong luar biasa dan tak terpisahkan dari serangkaian peristiwa serupa dalam 10 tahun terakhir. Banjir awal tahun ini kiranya lebih dari cukup untuk memberikan pertanda yang semakin nyata bahwa akumulasi kerusakan yang terjadi sudah mencapai titik membahayakan.

Akibat banjir tidak lagi sebatas pada kerugian yang diderita oleh warga yang tempat tinggalnya terendam air, serta lokasi usaha yang terpaksa tak beroperasi karena terisolasi oleh genangan air. Banjir telah pula merusak instalisasi listrik, air bersih, dan telekomunikasi, serta semua moda transportasi. Praktis berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi.

Jadwal produksi yang terganggu, walau mungkin hanya sekitar 10 hari, bisa berakibat fatal karena pembeli mengalihkan pesanan untuk seterusnya, ataupun pengusaha memindahkan fasilitas usaha ke luar negeri. Cara penanganan banjir yang buruk semakin membulatkan tekad mereka untuk hengkang dari Indonesia. Sementara itu, para pekerja terpukul dua kali, karena selain rumahnya tergenang air, mereka kehilangan pendapatan.

Karena Jakarta sudah terlanjur sebagai pusat “segala-galanya”, kerugian merembet ke berbagai penjuru. Distribusi barang yang terganggu ditambah dengan banjir parah di wilayah Jakarta Utara, membuat pelabuhan Tanjung Priok hanya bisa beroperasi sekitar separuh dari biasanya sehingga lalu lintas ekspor dan impor terpukul.

Keadaan ini berpotensi membuat laju ekspor yang sudah menembus 100 miliar dollar AS tahun 2006 bisa melemah kembali. Sebaliknya, karena kerusakan sejumlah fasilitas produksi akan mengakibatkan kebutuhan di dalam negeri lebih banyak diisi oleh produk-produk impor.

Dampak terhadap makro-ekonomi juga akan terasa dari kenaikan harga-harga yang terjadi sehingga mendorong laju inflasi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, bencana banjir dalam jangka pendek boleh jadi tak akan mengakibatkan kerugian yang cukup berarti besar bagi perekonomian nasional. Namun, jika tak ditangani secara seksama maka dampak jangka menengah dan jangka panjangnya akan terasa dalam bentuk kemerosotan daya saing dan iklim investasi.

Jakarta “ditegur”

Banjir menegur Jakarta yang masih saja tamak dan pongah, enggan berbagi dengan daerah-daerah lain, bahkan cenderung menyalahkan mereka. Jakarta terus saja mempercantik wajah dengan kosmetik berlebihan sehingga menjelma seperti “topeng monyet” yang semakin beringas.

Itulah sosok Jakarta yang dibangun dengan terlalu eksesif mengedepankan modal fisik. Sementara modal manusia, modal sosial, dan modal spiritualnya terus menerus tergerus.

Jakarta masih berencana membangun enam ruas jalan tol baru. Pembangunan pusat-pusat belanja berskala kecil hingga mega terus marak di seluruh wilayah, termasuk pula yang berlokasi di jantung kota. Demikian pula dengan pembangunan puluhan apartemen pencakar langit yang kian marak. Kesemuanya dibangun dengan tidak lagi mengindahkan kaidah lingkungan dan penyediaan fasos-fasum.

Sebagai Ibu Kota negara yang menyandang predikat kota modern, seharusnya Jakarta telah mengalami transformasi menjadi kota jasa modern yang mampu menciptakan kegiatan produktif yang bernilai tambah tinggi. Pemerintah kota bisa secara aktif menawarkan mekanisme insentif agar pabrik-pabrik yang bernilai tambah rendah bersedia keluar Jakarta secara sukarela.

Pembangunan kota Jakarta ke depan tak bisa lagi dengan mempertahankan Jakarta sebagai pusat gravitasi segala kegiatan ekonomi. Melainkan harus mengetengahkan paradigma baru, yakni dengan secara aktif memperluas basis kegiatan ekonomi ke luar Jakarta, mulai dari daerah di sekitarnya hingga ke daerah yang semakin jauh.

Sebagai contoh, kita bisa memulai dari sistem transportasi. Sebelum terlambat dan menjadi sia-sia, pola pembangunan jaringan transportasi perlu ditinjau ulang. Bukannya dengan mengutamakan kelancaran arus manusia masuk ke pusat kota, melainkan dengan memperlancar terbentuknya kawasan bisnis yang tersebar di pinggiran Jakarta dan di daerah sekitarnya.

Dengan demikian justru warga Jakarta memperoleh insentif untuk berpindah dari kawasan padat dan kumuh ke kawasan pemukiman baru yang dibangun secara terpadu.

Untuk itu, sudah sepatutnya dilakukan revitalisasi infrastruktur jalur kereta api yang sudah ada di sekeliling Jakarta. Di sepanjang jalur kereta api itulah akan tercipta sentra-sentra bisnis yang lebih tersebar, sehingga lebih cepat mendorong efek penularan ke daerah yang semakin jauh dari Jakarta.

Tanpa mendorong agar pembangunan di daerah-daerah lain lebih cepat, maka niscaya Jakarta tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah-masalah klasiknya seperti banjir, permukiman kumuh, pengangguran, dan sektor informal.

Menyelesaikan masalah

Apakah Jakarta mampu menyelesaikan masalahnya sendiri? Banjir bandang yang melanda Jakarta hanyalah bukti pamungkas dari serangkaian bencana yang silih berganti melanda seantero negeri yang ditimbulkan oleh sejumlah penyebab yang serupa. Alam semakin murka karena tak kunjung diperlakukan secara patut.

Bukankah bencana alam lebih disebabkan oleh kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia? Korupsi yang masih saja merajalela merupakan salah satu faktor penyebab terpenting

Revisi UU Tata Ruang Nasional tidak kunjung dituntaskan oleh elite politik. Sejumlah rencana pembenahan atas perusakan alam memang ada, tetapi tumpang tindih satu sama lain.

Dalam hal penanganan bencana pun belum menunjukkan perbaikan. Tak kurang Menteri Kesehatan sendiri mengakui, penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya tak lebih baik daripada penanganan bencana mulai dari tsunami di Aceh dan Nias hingga ke gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah (Kompas, 10 Februari 2007, halaman 25).

Ada yang beranggapan, otonomi daerahlah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan. Mungkin itu ada benarnya, tapi, teramat banyak yang masih bisa dilakukan, sekaligus bisa dikoreksi oleh pemerintah pusat dan politisi di Jakarta. Karena merekalah yang paling bertanggung jawab menetapkan UU, kerangka rencana makro dan jangka panjang, serta koordinasi lintas sektoral dan lintas daerah.

Lepas dari itu semua, apresiasi patut diberikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sigap mengambil inisiatif untuk menangani dan mengambil langkah nyata. Semoga langkah awal ini selanjutnya mampu menembus akar-akar masalah yang membawa perbaikan mendasar bagi kehidupan bangsa.

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/12/utama/3308370.htm, Senin, 12 Februari 2007

Bencana banjir, utang negara dan solidaritas

(Oleh : A. Umar Said)

Musibah banjir yang kali ini melanda berbagai daerah di Indonesia, khususnya yang di daerah Jakarta Raya dan sekitarnya, menggugah hati dan menggoncangkan fikiran banyak orang. Bukan saja karena musibah besar ini telah mendatangkan penderitaan – dalam berbagai bentuk dan ukuran – bagi jutaan orang, melainkan juga memunculkan beraneka pertanyaan dan bahan renungan. Apakah musibah ini memang takdir Tuhan, ataukah ini hanyalah akibat kesalahan manusia juga? Atau, apakah kita semua harus menerima dengan tawakal dan sabar nasib sedih yang menimpa begitu banyak orang, ataukah harus ikut berbuat sesuatu untuk mengatasinya? Lalu, kalau sudah begitu, apa sajakah kekurangan (atau kesalahan) yang telah terjadi, dan siapa pula yang harus bertanggungjawab?

Justru soal-soal yang berkaitan dengan itu semualah yang selama berhari-hari dan terus-menerus bisa kita baca dalam pers Indonesia, dan kita lihat atau dengar dari televisi dan radio. Agaknya, juga itu semualah yang dibicarakan oleh begitu banyak orang yang rumahnya terendam air (atau terpaksa ditinggalkan), dan oleh orang-orang yang bersama seluruh keluarganya terpaksa mengungsi di emperan toko-toko, di mesjid-mesjid, di gedung-gedung sekolah, di pinggiran jalan kereta-api. Mungkin, ketika sejumlah besar orang sudah berhari-hari tidak bisa ganti pakaian dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, dan ketika banyak anak-anak yang sudah kena penyakit gatal-gatal, diarhee, sesak napas dsb, banyak juga yang mempertanyakan tentang efisiensi kerja pemerintah dan kebenaran sistem politik, ekonomi, sosial yang dianut oleh negeri kita dewasa ini.

Walaupun banjir sudah sering terjadi, tetapi yang kali ini pastilah akan menimbulkan dampak yang lebih besar dari pada yang sudah-sudah, di berbagai bidang. Kali ini, begitu besarnya banjir sehingga banyak daerah di pusat kota Jakarta juga terendam air. Di samping itu, banyak sekali penduduk di daerah di Bekasi, Tangerang dan Jakarta Selatan yang berdekatan dengan kabupaten Bogor juga harus menderita musibah ini. Banyak daerah yang selama ini tidak pernah tersentuh banjir secara serius (lapangan Monas, jalan Thamrin, jalan Gajahmada dan Hayamwuruk, jalan Gunung Sahari) juga dilanda banjir. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak Proklamasi kemerdekaan Republik kita, banjir pun sudah menyerang halaman Istana Negara. Singkatnya, banjir telah menyerang juga “ulu hati” pusat pemerintahan Republik Indonesia.

HIKMAH DI BALIK MUSIBAH BESAR

Banjir besar kali ini telah mendatangkan kesengsaraan bagi banyak sekali penduduk. Siaran siaran radio dan televisi telah menyajikan cerita-cerita yang mengharukan dan menyedihkan tentang penderitaan mereka itu. (Ketika tulisan ini dibuat tanggal 3 Februari pagi, radio Elshinta menyiarkan reportase tentang penduduk di Kelapagading, yang sudah seminggu terkurung dalam rumah yang digenangi air, sehingga tidak bisa kemana-mana dan mendapat kesulitan untuk mencari makan). Masih belum bisa diperkirakan berapa besar kerugian material (dan jiwa) yang dialami oleh penduduk dan perusahaan-perusahaan, dan juga oleh negara. Sebab banjir masih berlangsung terus di berbagai wilayah, dan bahaya hujan juga masih mengancam terus sampai akhir Maret yad. (Hingga Minggu 3/2/2002, sedikitnya 21 orang tewas dan 381.300 orang terpaksa mengungsi. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, dalam keterangan persnya.)

Namun, bencana besar yang menimpa daerah Jakarta dan sekitarnya kali ini juga bisa membawa berbagai hikmah. Karena terjadi di Jakarta, maka musibah ini bisa diharapkan menjadi “pecut” atau “pukulan” untuk membangunkan kalangan atas dari tidur dan mimpi mereka, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas realitas kongrit bahwa banyak hal yang harus diperbaiki, dirobah, atau bahkan dibongkar sama sekali dalam cara menyelenggarakan negara. Hikmah lainnya adalah b ahwa banjir ini bisa merupakan pelajaran bagi masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi lebih bersikap kritis terhadap langkah-langkah atau politik berbagai institusi pemerintahan, DPR (atau DPRD), dan juga kalangan swasta. Di samping itu, banjir besar ini juga telah melahirkan aspek positif, yang berbentuk berbagai aksi solidaritas yang lahir secara spontan di kalangan masyarakat sendiri. Aksi solidaritas yang berkembang di kalangan penduduk ini adalah segi yang indah di tengah-tengah penderitaan rakyat korban banjir.

Selama bencana banjir, berbagai stasion radio ( antara lain : Elshinta, radio Delta), televisi dan media cetak memainkan peran positif dalam menebarkan benih-benih solidaritas, dengan mengadakan program-program yang menyerukan bantuan kepada korban banjir. Seruan tentang bantuan yang terus-menerus dikumandangkan dan disertai dengan reportase tentang kondisi para korban merupakan pendidikan solidaritas yang sangat menyentuh hati banyak orang. Demikian juga dengan banyaknya posko-posko yang dibentuk oleh LSM, gerakan pemuda/mahasiswa, dan berbagai golongan dalam masyarakat, yang membantu para korban dengan beraneka-ragam aksi, umpamanya pembagian sembako, pakaian, obat-obatan atau berbagai ragam bantuan lainnya.

Hikmah lainnya adalah bahwa dalam menghadapi musibah besar ini, makin kelihatan lebih jelas lagi bagi banyak orang, siapa-siapa saja atau golongan yang mana saja, yang betul-betul bersikap peka terhadap kepentingan rakyat, dan mana pula yang tidak peduli atau bahkan terus membuta-tuli saja terhadap penderitaan rakyat. Oleh karenanya, sejak sekarang sudah dapat diperkirakan bahwa banjir besar di Jakarta dan sekitarnya ini masih akan berbuntut panjang. Kalau pun banjir sudah surut, banyak persoalan masih bisa timbul. Sebab, justru waktu itulah datang saatnya bagi berbagai fihak (kalangan pemerintah maupun masyarakat) untuk menarik pelajaran dari pengalaman yang sangat menyedihkan banyak orang ini, dan mencari solusi supaya musibah semacam itu tidak terulang lagi di masa datang.

FAKTOR KORUPSI DI BELAKANG BANJIR

Banjir besar di berbagai wilayah Jabotabek kali ini telah mulai memunculkan suara-suara keras tentang politik pemerintahan di masa lalu yang berkaitan dengan pengelolaan tanah atau tata-ruang. Berbagai kalangan menghubungkan masalah banjir ini dengan adanya pembangunan rumah-rumah mewah di daerah-daerah Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur), yang telah merusak kawasan yang luas sekali yang seharusnya dipertahankan sebagai daerah resapan air. Dengan banyaknya kawasan real-estate yang diselenggarakan oleh para pengembang (developper), maka terjadi banyak juga pelanggaran-pelanggaran. Berbagai projek real-estate yang dibangun di masa lalu merupakan projek “kongkalikong” antara para pengembang (atau para konglomerat) dengan para pejabat di banyak instansi yang berhak mengeluarkan berbagai ijin.

Menurut artikel yang disiarkan oleh Mandiri (1 Februari, 2002), “Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya selama dua pekan terakhir ini disebabkan tidak hanya oleh tingginya curah hujan tetapi akibat sejumlah kawasan hijau di jalur Bogor-Puncak dan Cianjur mengalami kerusakan. Pemerintah pusat rupanya harus melakukan peninjauan ulang terhadap perizinan sejumlah vila dan real estate yang berdiri di atas lahan hijau di kawasan Bopunjur,” kata anggota DPR asal Cianjur H Dadang Rukmana Mulya kepada pers di Cianjur, Jumat (1/2).

Menurut Dadang, padatnya perumahan mewah di sejumlah lahan yang dianggap kritis selama ini telah menyebabkan air hujan yang terus mengguyur kawasan Bopunjur tidak tertampung dan terus mengalir hingga daerah sekitarnya. Puluhan hektar hutan yang dalam sepuluh tahun belakangan ini menjadi paru-paru Ibu Kota, kini tinggal kenangan karena banyak yang telah berubah menjadi lahan beton. “Anehnya meskipun ada Keppres dan ketentuan lain dari pemerintah tentang pembangunan di kawasan tersebut, para investor tetap melirik kawasan Bopunjur sebagai lahan bisnis untuk membangun vila mewah bagi kalangan berduit,” kata Dadang anggota F-PDI Perjuangan.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Acep Hidayat JD, mengemukakan Pemkab Cianjur kini memerlukan Perda baru tentang pembongkaran paksa bagi sejumlah bangunan tak berizin yang berdiri di kawasan hijau, terutama beberapa bangunan villa dan real estate yang telah menyalahi Kepres 114/1999 tentang Pengendalian Kawasan Bogor Puncak dan Cianjur (Bopunjur).

Sedikitnya 54 real estate dan perumahan mewah di kawasan Puncak Cianjur ternyata berada pada lahan hijau sehingga telah menyalahi sejumlah peraturan termasuk Kepres Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Bogor Puncak dan Cianjur (kutipan dari Mandiri selesai).

Apa yang dilakukan oleh para pengembang di daerah Bogor-Puncak-Cianjur itu hanyalah salah satu contoh di antara banyak praktek para pengembang di berbagai daerah lainnya di Indonesia, termasuk yang di daerah Jabotabek. Dalam banyak praktek para pengembang, “uang semir” (suapan) bagi para pejabat merupakan faktor yang memainkan peran penting. Artinya, ijin diperjualbelikan, dan pelanggaran dibiarkan saja oleh para pejabat, asal KUHP (kasih uang habis perkara).

AWASI DANA-DANA YANG BESAR ITU

Menurut Detikcom (3 Februari), “pemerintahan propinsi DKI Jakarta telah mengajukan anggaran untuk rehabilitasi rehabilitasi pasca banjir ke DPRD I DKI sebanyak Rp 550 miliar. Dana tersebut merupakan dana cadangan dari sisa APBD 2001 yang telah didepositokan. Pemda juga telah membentuk Tim Rehabilitasi yang dikirimkan ke 5 wilayah DKI yang terkena banjir”. Adalah kewajiban masyarakat, untuk ikut mengawasi secara cermat penggunaan dana sebesar itu. Sebab, berdasarkan pengalaman selama ini (yang sudah berjalan selama puluhan tahun dan yang terjadi juga di banyak tempat lainnya), banyak dana untuk pembangunan atau rehabilitasi atau bantuan darurat dll dstnya, menyasar ke kantong-kantong yang tidak berhak. Penjarahan kolektif secara bersekongkol ramai-ramai antara pejabat, kontraktor, pimpinan berbagai bank, anggota-anggota DPRD atau “tokoh-tokoh” masyarakat lainnya, sudah banyak terjadi.

Utang negara kita (baik utang dalamnegeri maupun luarnegeri) sudah amat besar, yaitu sekitar Rp 1400 trilyun, atau 4 kali APBN kita. Artinya, sebenarnya kas negara kita sudah kosong. Defisit anggaran belanja negara kita juga diperkirakan akan besar sekali untuk tahun 2002 ini. Dalam situasi yang demikian ini, kalau masih ada oknum-oknum yang masih berani main korupsi dengan anggaran Rp 550 milyar (untuk rehabilitasi pasca banjir Jakarta) maka patutlah dihukum yang seberat-beratnya. Ketika jutaan orang menderita (dalam berbagai bentuk dan kadar) karena musibah banjir, maka korupsi adalah dosa yang amat besar. Untuk mencegah praktek-praktek para maling besar itu, maka peran pengawasan berbagai Ornop (LSM, gerakan mahasiswa, lembaga-lembaga studi kemasyarakatan dll) amatlah penting. Sebab, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa banyak projek-projek “pembangunan” ternyata telah menjadi proyek “penghancuran”, baik di bidang ekologi, ekonomi, finansial, maupun (dan ini yang juga parah!) moral. Contohnya adalah di sektor industri real estate.

Menurut kantor berita Antara ada 330 pengembang (developer) yang mempunyai utang kepada BPPN, yang seluruhnya bernilai Rp 9,4 trilyun ( dengan angka lain Rp 9 400 000 000 000). Proses restrukturasi utang para pengembang ini sekarang tidak jelas. Ketidakpastian penyelesaian proses restrukturisasi tersebut merugikan negara karena potensi penerimaan negara menjadi terhambat. (Media Indonesia, 21 Januari 2002). Uang Rp 9,4 trilyun ini adalah besar sekali! Dan, selama Orde Baru, uang inilah yang sebagian juga dipakai untuk mendirikan vila-vila, rumah-rumah indah, mall bagi mereka yang berduit. Di masa lalu terdengar banyak cerita tentang adanya penggusuran tanah-tanah atau pemindahan penduduk (dengan intimidasi atau imbalan yang murah). Karena adanya krisis moneter, sebagian dari projek itu menjadi berantakan. Sekarang, negara (artinya rakyat kita) terpaksa menanggung akibat ulah para konglomerat (dan pejabat) itu.

BANJIR JUGA PUNYA ASPEK POLITIK

Kita akan sama-sama saksikan, tidak lama lagi, bahwa masalah banjir akan menimbulkan perdebatan yang cukup ramai. Sekarang saja sudah ada pernyataan yang macam-macam. Umpamanya apa yang dikatakan oleh Akbar Tanjung, yang sebagai berikut : “ Masyarakat dan pemerintah hendaknya jangan saling menyalahkan menyangkut soal musibah banjir yang melanda Jakarta dan berbagai daerah lain di Tanah Air akhir-akhir ini. Bencana banjir tersebut hendaknya disadari sebagai cobaan dari Tuhan, dan tidak perlu kita saling menyalahkan. Yang terpenting dilakukan adalah langkah-langkah nyata untuk membantu mengurangi beban penderitaan para korban yang tertimpa musibah banjir itu,” katanya, di Kisaran, Sumatera Utara (Republika, 3 Februari 2002). Rupanya, Akbar Tanjung tidak suka kalau kita semua mempersoalkan mengapa sampai terjadi banjir, kecuali sebagai cobaan dari Tuhan! Sebagai politikus yang kawakan, sikapnya ini memang mengherankan. Coba, mari kita bandingkan dengan yang berikut ini.

“Banjir yang terjadi Jakarta merupakan akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Penilaian tersebut dikemukakan rohaniawan (katolik. Pen) Mudji Soetrisno dan Rektor IAIN Azyumardi Azra yang dihubungi Tempo News Room Minggu (3/2) sore melalui telepon. Mudji Soetrisno menilai, banjir di Jakarta saat ini merupakan dosa yang sangat mahal yang harus dibayar akibat kesalahan kebijakan Pemda DKI. Pasalnya, pihak Pemda telah memperjualbelikan daerah-daerah resapan air untuk dijadikan mall atau tempat hunian. Selain itu, kebijakan perencanaan tata kota juga tidak jelas. Dana-dana yang seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan banjir pun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. “Kesalahan masyarakat adalah tidak memiliki kesadaran ekologi yang baik dengan membuang sampah sembarangan dan tidak mengontrol penggunaan dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan banjir,” katanya. Di sisi lain, Muji menilai bahwa apa yang terjadi di Jakarta ini merupakan wajah mini Indonesia saat ini dimana terjadi jurang masyrakat miskin dengan elit yang tuli dan tidak peka. Mudji juga menyorot kurangnya perhatian DPRD. “Mereka terkesan diam dalam menanggapi apa yang terjadi di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Azyumardi Azra menilai bahwa dari sudut pandang agama, apa yang terjadi di Jakarta merupakan musibah. Akan tetapi, menurut Azyumardi, “Musibah berlaku sesuai dengan hukum alam.” Hukum alam yang dimaksudkan Azyumardi adalah bahwa perencanaan lingkungan hidup dan tata kota selama ini keliru. Selain itu, gaya hidup masyarakat juga mendukungnya dengan cara membuang sampah sembarangan dan mendirikan pemukiman-pemukiman liar. “Hal inilah yang merupakan faktor penyebab terjadinya musibah,” katanya. (Tempo Interaktif, 3 Februari 2002).

Kiranya, akan makin jelas bagi banyak orang, nantinya, bahwa masalah banjir di Jakarta (seperti halnya banjir-banjir lainnya di donesia) tidaklah cukup hanya dihadapi dengan sikap “sebagai cobaan dari Tuhan” saja, tanpa berbuat sesuatu. Akan makin jelas bahwa banjir di Jakarta ada sangkut-pautnya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, dengan penegakan hukum, dengan pemberantasan korupsi, dengan kesedaran bernegara dan bermasyarakat, dengan perencanaan tata-ruang, dengan cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Singkatnya, ada hubungannya dengan masalah politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Dari segi inilah kelihatan betapa pentingnya aksi-aksi berbagai golongan dalam masyarakat untuk menjadikan masalah banjir di Jakarta juga sebagai bagian dari pendidikan politik, dan sebagai bagian dari perjuangan untuk meneruskan reformasi. Gagasan tentang kemungkinan dilancarkannya class action (gugatan kelompok) terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah oleh para korban banjir adalah salah satu di antara aksi-aksi itu. “Pengajuan gugatan class action itu dilandaskan pada kerugian publik dan adanya kebijakan keliru. Pemerintah bisa dipandang lalai melaksanakan tugas menciptakan kesejahteraan publik dan alpa menyiapkan program menghadapi ancaman banjir yang merupakan persoalan rutin. Hal tersebut dikemukakan praktisi hukum Dr Todung Mulya Lubis, ahli hukum lingkungan Mas Achmad Santosa, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Hendardi” (Kompas, 1 Februari 2002).

Banjir di Jakarta telah mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang, dan juga menimbulkan korban benda dan jiwa yang besar. Tetapi, musibah ini juga mempunyai hikmah bagi perjuangan kita bersama untuk membangun “clean and good government” (pemerintahan yang bersih dan baik). Sebab, banjir ini juga memungkinkan terbukanya sebagian borok-borok parah, yang selama ini telah membikin sakitnya tubuh bangsa.

Paris, musim dingin, 3 Februari 2002

sumber: http://kontak.club.fr/Bencana%20banjir,%20utang%20negara%20dan%20solidaritas.htm

« Halaman SebelumnyaHalaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.