artikel


Dulu banjir, sekarang juga banjir
oleh : Algooth Putranto

Sampai hari ini Jakarta masih berdenyut lemah, karena banjir mengepung kota. Banjir tahun ini melengkapi catatan bencana banjir di kota ini yang terentang mulai tahun 1621, 1654, 1918, 1979, 1996, dan 2002.

Data geomorfologi menunjukkan Jakarta didirikan di atas dataran aluvial pantai dan sungai yang berusia 5.000 tahun. Bentang alamnya didominasi dataran, sungai, rawa pantai dan sungai, hingga genangan laguna.

Tak aneh jika kota dengan luas 65.000 hektare ini secara alami rawan terhadap genangan dari pasang air laut di utara dan limpasan banjir dari pegunungan di selatan.

Terdapat 13 sistem daerah aliran sungai (DAS) melewati kota ini dan bermuara di Teluk Jakarta, yang berpotensi menggenangi 40% atau sekitar 24.000 hektare daratan rendah yang memiliki ketinggian 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Gejala genangan didukung jenis tanah hasil bentukan endapan sungai dan pantai yang didominasi tekstur liat berdebu hingga lempung berdebu yang memiliki kemampuan serap air yang rendah dan mudah jenuh.

Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) bukan tak sadar dengan kondisi ini. Gubernur Jenderal VOC pertama, Peter Both, justru sengaja memilih kota yang dulu bernama Sunda Kelapa atau Jayakarta ini menjadi pusat administrasi dan perdagangan mereka.

Alasan Both, kota yang kemudian diubah menjadi Batavia itu strategis sebagai kota pelabuhan sedangkan sungai-sungai yang melintas selain menjadi akses transportasi air juga merupakan benteng alami.

Visi itu diteruskan Jan Pieters Zoon Coen yang sukses membentuk Batavia pada 1621. Hanya berselang bulan, banjir besar mengepung kota kecil yang mulai dipotong oleh banyak parit itu.

Meski VOC berhasil menundukkan Mataram, air tak kunjung mengalah. Banjir besar lagi-lagi mengurung Batavia empat tahun setelah kota itu genap dibangun pada 1650.

Namun arsitek Belanda tak menyerah, drainase tambahan dibangun. Hasilnya banjir baru mampir pada 1918. Bencana itu membuat DPRD Batavia memanggil Wali Kota Bischop dan ahli tata air Herman van Breen.

Dari pertemuan itu didapatkan kata sepakat membangun sistem Banjir Kanal Barat (BKB) untuk membuang limpahan air Sungai Ciliwung, Kali Krukut dan Kali Baru Barat ke wilayah Manggarai dan Jatinegara yang belum dihuni orang dan menghindarkan Jakarta Pusat dari kepungan banjir.

Hasilnya sukses. Batavia bebas banjir hingga 50 tahun ke depan sampai Belanda kalah perang. Republik Indonesia berdiri Batavai berubah nama menjadi Jakarta hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang gagal.

Bang Ali

Gubernur Ali Sadikin menjadi orang pertama di zaman Orde Baru yang sukses membebaskan Jakarta dari banjir berkat program pembersihan, pemeliharaan dan pembangunan saluran air yang dananya diambil dari hasil judi legal di kota itu sampai meletakkan jabatan pada 1977.

Penggantinya, Tjokropranolo gagal meneruskan prestasi itu. Ibu Kota dikepung banjir tiga tahun kemudian. Untung, Bang Nolly (panggilan Tjokropranolo) cepat sadar.

Dia meneruskan program Bang Ali. Selanjutnya, langkah Bang Nolly diteruskan Soeprapto dan Wiyogo Atmodarminto.

Duitnya? Lagi-lagi dari judi!

Tepat dua tahun setelah izin judi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dicabut pada 1994, Jakarta yang dipimpin Soerjadi Sudirja tak kuasa menahan gempuran banjir besar karena kurang duit.

Bencana pada 1979 dan 1996 sebetulnya sudah diprediksi orang-orang Ali Sadikin, sehingga dibuat Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta 1972-1973 yang merencanakan untuk membangun sistem Banjir Kanal Timur (BKT).

BKT dimaksudkan untuk menampung limpasan air Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Sayang rencana ini terkatung-katung hingga saat ini alasannya klasik mulai dari kesulitan pendanaan hingga pembebasan tanah.

Seperti pendahulunya, tak punya cukup dana taktis membuat Sutiyoso kerepotan. Bisa diduga banjir pun mengepung pada 2002 dan diteruskan tahun ini.

Secara garis besar, jelas terlihat strategi penanganan banjir di Jakarta sebetulnya masih berkiblat pada Belanda sebagai arsitek kota ini.

Namun, benarkah Negeri Kincir Angin itu sukses menundukkan banjir dari laut dan sungai dengan sistem polder terpadunya?

Belanda seperti halnya Jakarta selain memiliki topografi serupa juga sulit untuk mengharapkan air hujan bisa diserap seluruhnya oleh hutan di wilayah hulu. Satu-satunya cara adalah mengakali alam dengan teknologi dan konsisten dengan keputusan itu.

Delta Plan Belanda

Sadar Belanda rentan banjir, sejak pada 1937 Rijkswaterstaat (Dinas PU urusan pengairan) merencanakan proyek polder raksasa Delta-Plan sepanjang 700 km, terpanjang di seluruh Eropa.

Proyek ini akan menyekat mulut-mulut sungai besar a.l Western Schelde, Eastern Schelde, Haringvliet, dan Brouwershavense Gat.

Proyek ambisius karena tak hanya membuang limpahan run-off dan menahan hempasan ombak atau air pasang, tetapi mengeringkan 150.000 hektare dasar laut.

Lalu proyek itu juga menjadi penyedia air bagi jaringan transportasi air, sumber air bersih untuk kemudian dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan arus Pasang-Surut.

Namun, kebutuhan finansial yang sangat besar membuat rencana ini hanya sebatas angan. Hingga kemudian banjir besar pada 1953 melanda negara itu. Ratusan jiwa melayang, ribuan orang mengungsi, ladang dan peternakan hanyut dilibas kekuatan air.

Warga negeri yang besarnya hanya seperempat Pulau Jawa dan separuhnya di bawah permukaan laut itu bertekad melawan ganasnya alam, akhirnya diputuskan Delta-Plan dimulai 1958.

Seperempat abad

Butuh seperempat abad untuk menyelesaikan proyek itu termasuk proyek pendamping seperti memperkuat dan membangun tanggul-tanggul, pintu-pintu air dan jembatan beton di wilayah daratan.

Seluruh proyek akhirnya selesai pada 1986, menghabiskan dana tak kurang dari 2,5 miliar euro. Hasilnya bisa dinikmati anak cucu mereka, tak hanya dalam bentuk fisik tapi juga ilmu pengetahuan tentang tata bangunan air yang diekspor ke mana-mana.

Salah satu pengguna teknologi polder terpadu Belanda adalah kawasan Pantai Indah Kapuk yang terletak di bibir pantai utara Jakarta bersebelahan dengan muara sungai Cengkareng.

Teknologi polder PIK didesain Witteven and Bos Indonesia. Seperti di tempat asalnya sistem bendungan itu selain sebagai penahan hempasan gelombang laut atau air dari Sungai Cengkareng juga menjadi akses jalan.

Pada 2002 dan 2007, saat banjir besar melanda Jakarta saluran air sekunder dan tersier PIK tetap kering. Tiga pompa besar sistem di kawasan itu sukses mengendalikan debit air di saluran primer.

Belajar dari pengalaman panjang ini jelas terlihat Jakarta dituntut butuh visi besar, radikal, konsisten dan holistik agar terhindar dari bencana banjir di masa datang.

Pertanyaannya sanggupkah?

sumber: http://www.bisnis.com/ Kamis, 08/02/2007 11:44 WIB

“Retarding Basin” dan Banjir Jakarta
Agus Maryono

Jakarta diterjang banjir bandang lagi. Kali ini lebih luas dan menyedihkan, setelah banjir besar 2002 dan banjir kecil dan menengah tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006.
Adakah metode efektif yang ramah lingkungan untuk mengatasi banjir sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kekeringan kota?
Oleh banyak negara, masalah serupa diselesaikan dengan metode retarding basin ramah lingkungan. Filosofi metode ini adalah mencegat air yang mengalir dari hulu dengan membuat kolam-kolam retensi (retarding basin) sebelum masuk ke hilir. Retarding basin dibuat di bagian tengah dan hulu kanan-kiri alur sungai-sungai yang masuk kawasan yang akan diselamatkan.

Contoh implementasi metode retarding basin adalah penyelesaian banjir di wilayah hilir Sungai Rhine di Eropa. Untuk mengurangi banjir yang menerjang kota-kota di wilayah Jerman dan Belanda bagian hilir, dimulailah (integriertes Rheisprogram) dengan membuat retarding basin-retarding basin di sepanjang Sungai Rhine di bagian tengah dan hulu, mulai dari kota Karslruhe (di perbatasan Perancis dan Jerman) sampai ke kota Bassel di perbatasan Jerman, Swiss, dan Austria.

Retarding basin ini dibangun untuk memotong debit puncak banjir Sungai Rhine yang akan menyusur menuju hilir masuk kota-kota penting, seperti Koeln, Dusseldorf, dan akhirnya Rotterdam. Volume air bah pada puncak banjir akan disimpan di retarding basin selama banjir berlangsung dan akan dikeluarkan setelah banjir reda. Retarding basin ini terbukti efektif menurunkan banjir yang terjadi di sepanjang Sungai Rhine di bagian hilir.
Program pembangunan retarding basin besar-besaran ini terus dikerjakan mengingat keberhasilannya cukup signifikan dan efeknya bagi perbaikan kualitas lingkungan serta konservasi air di daerah tengah dan hulu tinggi.

Penyimpan air

Fungsi retarding basin selain untuk memangkas puncak banjir, juga sebagai penyimpan air untuk dilepaskan pada saat musim kemarau dan meningkatkan konservasi air tanah karena selama air tertahan peresapan air terjadi. Dengan adanya cadangan di retarding basin, pada musim kemarau air dapat dipakai untuk penggelontoran saluran drainase dan sungai-sungai di daerah hilir.

Retarding basin harus didesain ramah lingkungan, artinya bangunannya cukup dibuat dengan mengeruk dan melebarkan bantaran sungai, memanfaatkan sungai mati atau sungai purba yang ada, memanfaatkan cekungan-cekungan, situ, dan rawa-rawa yang masih ada di sepanjang sungai, dan dengan pengerukan areal di tepi sungai untuk dijadikan kolam retarding basin.

Disarankan, dinding retarding basin tidak diperkuat dengan pasangan batu atau beton karena selain harganya amat mahal, juga tidak ramah lingkungan dan kontraproduktif dengan ekohidraulik bantaran sungai. Tebing-tebing itu cukup diperkuat dengan aneka tanaman sehingga secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas ekologi dan konservasi air.

Untuk penanganan banjir di Jakarta, retarding basin dapat dibuat di bagian tengah dan hulu dari 13 sungai yang mengalir ke jantung kota Jakarta, seperti Sungai Ciliwung, Cisadane, Mookervart, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Kali Baru Barat, Cipinang, Sunter, dan Cakung.
Pembuatan retarding basin ramah lingkungan dapat diawali dengan inventarisasi lokasi sepanjang alur sungai dengan prioritas dari bagian tengah hingga hulu. Inventarisasi ini dimaksudkan untuk menemukan lokasi-lokasi kanan-kiri sungai yang bisa dijadikan lokasi retarding basin. Setelah lokasi-lokasi yang cocok ditemukan, dapat dilakukan pembebasan tanah dan dimulai pembuatan retarding basin secara bertahap. Pembebasan tanah di pinggir sungai di daerah tengah dan hulu, yaitu di daerah Bekasi ke arah hulu, kiranya tidak memakan biaya mahal seperti pembebasan tanah di Jakarta Pusat.

Pembuatan retarding basin ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pembuatan banjir kanal-banjir kanal. Karena selain lokasinya di luar daerah pusat perekonomian, konstruksinya juga ramah lingkungan dan tidak diperlukan konstruksi-konstruksi tambahan lain, seperti jembatan pelintasan, tanggul, dan perlindungan tebing.

Masih ada lokasi

Menurut studi makro peta Jakarta, penulis berkesimpulan, ke-13 sungai di Jakarta hampir semua masih mempunyai areal pinggir sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai kolam retarding basin, terutama di daerah Jakarta Selatan, Depok, dan masuk Kabupaten Bogor. Untuk daerah Jakarta Selatan sampai perbatasan dengan Depok, misalnya, di Sungai Ciliwung kolam retarding basin bisa dibangun di sepanjang pinggir sungai dari Kompleks TNI-Cilandak hingga daerah MT Haryono, pada Sungai Pesanggrahan di daerah Cirendeu, Kompleks Lebak Bulus, dan Kebayoran Lama; pada Sungai Krukut di daerah Ksatriaan Marinir Cilandak, Cilandak Timur, daerah sekitar Kemang dan Karet, pada sungai Sunter, daerah Cipinang dan Kelapa Gading Barat. Juga untuk sungai-sungai lain masih banyak daerah dapat digunakan areal retarding basin pinggir sungai.

Dengan dibangunnya retarding basin-retarding basin yang ramah lingkungan dengan jumlah cukup, diyakini banjir Jakarta dapat diredam. Air dari bagian tengah dan hulu dapat direm sementara masuk retarding basin dan akan keluar jika gelombang banjir mulai menyurut. Jumlah retarding basin yang harus dibangun sesuai hitungan volume banjir yang akan direduksi. Semakin banyak retarding basin, tinggi dan volume genangan yang dapat diatasi kian besar. Penanganan banjir di suatu lokasi tertentu dapat diprioritaskan dengan cara membuat retarding basin di bagian hulu dari sungai yang menuju lokasi itu. Jadi untuk mengatasi banjir di sepanjang Ciliwung hilir dan Istana Negara, misalnya, dapat dibuat retarding basin dalam jumlah cukup banyak di sebelah hulu aliran sungai tersebut.
Berdasarkan telaah itu, Pemerintah DKI sebaiknya memprogramkan pembuatan retartding basin secara simultan terus-menerus sehingga banjir Jakarta dengan keyakinan penuh dapat diatasi sekaligus konservasi air pada musim kemarau terjaga. Namun, perlu diingat, penanggulangan banjir dengan metode ekohidraulik ramah lingkungan lain, seperti memanen hujan, ekodrainase, sumur peresapan, areal resapan, penghijauan, penghutanan kembali, penghentian penebangan hutan, revitalisasi sungai rawa dan situ, peninggian jembatan rendah, serta menghidupkan kembali transportasi sungai di Jakarta harus dilakukan secara serius dan terintegrasi.

Agus Maryono
Peneliti Sungai, Banjir, dan Ekohidraulik; Dosen Fakultas Teknik, MST FT UGM

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/08/opini/3301174.htm

Sistem Pengendali Banjir Jakarta

Sistem Kawasan Pengendali Banjir dan Drainase Jakarta Sampai 2010

(lebih…)

Menguangkan Sungai-sungai Jakarta
Oleh: agustianwar – 15 Sep 2006, 02:22 pm

BANJIR kok jadi tradisi?

Itu sindiran cerdas sebuah iklan rokok yang populer sekarang ini. Jelas iklan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kenikmatan menghisap rokok cengkeh a la mild. Yang pasti, rokok yang bermerek ini sudah sangat yakin dengan produknya, sehingga tidak lagi sibuk mengiklankan diri dengan hal-hal yang terkait dengan rokok, tetapi lebih pada persoalan sosial yang sedang berkembang. Pendeknya, sebuah iklan cerdas.

Alhamdulillah banjir rutin ala Jakarta, walaupun tetap terjadi, sekarang tidak terlihat mencolok. Padahal, hujan merata sepanjang hari. Tentu saja masih ada daerah-daerah rendah yang terkena banjir, misalnya di Jakarta Timur, tetapi secara keseluruhan terlihat kemajuan yang cukup hebat dibandingkan dengan musim-musim penghujan tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun-tahun kepemimpinan Megawati, banjir a la Jakarta bahkan selalu dibarengi oleh datangnya wabah, apakah diare atau demam berdarah.

Harap dimaklumi, banjir di Jakarta biasanya menjadi beban rutin warga, khususnya bagi yang tinggal di bantaran kali atau daerah-daerah aliran sungai (DAS) yang rendah dan rawan genangan lainnya. Setiap musih hujan datang, warga yang entah mengapa tidak pernah kapok menghadapi banjir rutin itu, telah sejak lama siap mental untuk menghadapi naiknya air. Sudah pasti banyak dari mereka yang sudah biasa dengan pengalaman tinggal di tenda-tenda posko banjir.

Jangan kaget bahwa gara-gara banjir itu juga salah satu sebab popularitas PKS menjadi terdongkrak. Sebabnya, karena kader-kader PKS yang tanpa pamrih dan tidak kenal letih itu turun tangan tanpa banyak tanya membantu warga yang kerepotan dan mengungsi karena banjir. Kader-kader itu banyak yang langsung ikut memikul barang-barang warga, sedang yang lain membuka posko kesehatan. Semua dilakukan dengan spontan tanpa membawa-bawa slogan. Dalam Pemilu Legislatif 2004 lalu, PKS menang telak di DKI, karena warga lebih butuh bukti daripada janji.

Tetapi, tradisi banjir tidak mudah untuk dihilangkan. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta bahkan tidak akan mungkin bebas dari banjir. Tentu saja, walaupun benar, itu sebuah pernyataan yang pesimis. Faktanya, di dunia ini banyak perkotaan yang berada pada posisi topografis yang rendah, namun tidak harus dilangganani oleh banjir. Belanda, yang menjajah negeri ini tiga ratus lima puluh tahun dan memeras segala kekayaan bangsa kita, dibangun di balik tanggul di bawah permukaan laut. Sejumlah kota di Eropa justru berada di atas air. Setiap permasalahan ada penyelesaiannya, yang penting ada tekad untuk itu.

Lantas apa yang dapat dilakukan untuk Jakarta? Rencana Induk (master plan) penanggulangan bencana banjir telah dibuat sejak lama. Sebelum sempat diimplementasikan dengan optimal, rencana yang lama (1973) bahkan sudah jauh dari relevan karena perkembangan kota dan pemukiman yang pesat. Rencana induk yang diacukan sekarang disusun untuk jangka waktu sampai 2025, dengan program mencakup pembuatan sudetan Ciliwung-Cisadane dan waduk di Ciawi dan Genteng. Menurut saya, kelemahan fundamental dari rencana itu, yang statusnya dilaporkan masih pada tahap studi kelayakan, adalah masalah komitmen, yakni ketidaksungguhan dalam pelaksanaanya. Karena seribu satu sebab, langkah-langkah yang ditempuh belum optimal, dan alasan yang paling biasa akan sangat terkait dengan anggaran. Apakah ini perlu direfrasa: barangkali karena korupsi terlalu tinggi, sehingga kita selalu saja tersangkut alasan tidak ada anggaran.

Saya memang bukan pakar di bidang pengairan atau tata kota. Akan tetapi, perlu dipikirkan bagaimana caranya mendayagunakan sungai-sungai yang langganan meluap itu agar berganti menjadi sebuah sumber penghasilan. Sungai-sungai utama di Jakarta, yang selusinan jumlahnya, cukup panjang dan meliuk-liuk, menerobos berbagai bagian kota. Namun selama ini, sungai-sungai itu tidak mempunyai nilai ekonomis. Kalau pun ada yang mengambil manfaat dari badan-badan sungai cuma pengelola rakit penyeberangan pada bagian-bagian sungai tertentu yang jauh atau tidak memiliki jembatan penyeberangan. Selebihnya, sungai-sungai di Jakarta beserta wilayah Bogor-Tangerang-Bekasi lainnya, dengan jumlah 21 sungai, adalah sumber luapan air, tempat pembuangan limbah dan penumpukan sampah, tempat bersarangnya berbagai penyakit, yang keseluruhannya menonjolkan kekumuhan yang merusak keindahan kota dan kesehatan masyarakat.

Alih-alih memberikan kontribusi komersil, sungai-sungai di Jakarta justru menjadi langganan beban ekonomi, karena setiap tahun karena ekses banjir, perlu pengeluaran yang tidak kecil untuk penanggulangan banjir, baik yang terkait dengan keberadaan sungai itu sendiri dan, tentu saja, penanganan korban banjir. Setiap kali banjir, dana perlu dikeluarkan untuk meringankan warga yang terkena musibah, mulai dari bantuan pangan, pembuatan posko darurat, pengadaan tenda terpal, suplai obat-obatan, selimut dan seterusnya. Tidak terlampau wah memang sedotan keuangannya untuk skala nasional, tetapi ia tetap sangat membebani karena menjadi rutin. Mereka tidak dapat diuangkan, namun selalu menelan uang.

Realitasnya, sungai-sungai itu lebih menjadi beban tanggung jawab air yang tidak menarik, bahkan mungkin tidak banyak terkait dengan satuan proyek yang ‘basah’. Sekali waktu di zaman Orde Baru, Pemda DKI bahkan pernah membangun papan reklame besar di kawasan Setia Budi agar pemandangan sungai yang kumuh bermotifkan gubuk-gubuk rakyat yang berantakan tidak perlu terlihat dari sedan-sedan mewah yang melintas. Bayangkan kalau itu diterapkan di sepanjang jalan tol menuju bandara Sukarno-Hatta, akan berapa besar nilai proyeknya?

Jadi, kalau kita ingin menangkal banjir Jakarta, maka pendekatan yang diambil tidak boleh bersifat peacemeal, yang serba tanggung. Rencana induk penanggulangan itu baru memberi energi penggerak yang berkelanjutan apabila dilakukan dengan menggali potensi ekonomisnya, sehingga akan mengundang partisipasi aspiran bisnis masyarakat dari berbagai tingkatan. Pendekatan yang dipakai harus seperti pedagang: apa pun barang itu, pasti dapat dijual. Mereka harus diuangkan. Soalnya, apa pun yang mempunyai nilai uang pasti akan dikerubuti dan dipertahankan. Kalau sungai-sungai itu kita beri gula, maka semut-semut pasti akan datang.

Inilah yang mesti menjadi strategi Pemerintah: bagaimana menggulai sungai-sungai itu. Selama sungai-sungai kita itu tidak dilirik oleh siapa pun, karena memang miskin daya tarik, maka selamanya mereka akan menjadi beban anggaran rutin. Perlu dilakukan kajian intensif potensi ekonomis apa yang dapat ditonjolkan dari keberadaannya. Salah satu yang perlu diperhitungkan tentu saja potensinya untuk menjadi jalur transportasi alternatif.

Namun, pertama sekali, tetapkan dulu komitmennya, political will untuk mengatasi permasalahan. Lalu, ikutilah dengan tindakan-tindakan. Apakah nanti sungai-sungai itu perlu dikeruk dan diperdalam, perlu diperlebar dan dibangun jembatan, perlu ini dan itu, pokoknya dilakukan saja. Orang-orang pesimis, apalagi di kalangan pejabat pemerintah, yang kerjanya hanya mengeluh yang ini tidak bisa, yang itu susah, tinggalkan saja atau diganti. Sebab, niat baik selalu membutuhkan lingkungan yang optimis, yang sadar akan adanya masalah tetapi berkomitmen menyelesaikannya. Sangat mungkin bahwa program ini akan menyedot anggaran yang besar, tetapi tetap lebih baik once for all membayar mahal satu kali dan kemudian mendapat untung terus-menerus. Daripada membayar sedikit lebih murah, dan setiap waktu membayar dan ditagih lagi.

Saya membayangkan Jakarta yang tidak lagi kebanjiran saban tahun, yang sungai-sungainya bersih menyenangkan, yang di atasnya berlalu lalang perahu motor alat transportasi umum, yang keindahannya dapat dijual kepada turis sebagai paket wisata air, yang di bantarannya berjejer kafe-kafe tempat bersantai dan bercengkerama, yang dari keberadaannya banyak rakyat mendapatkan penghasilan. Sebab, sepanjang sejarah peradaban manusia, sungai-sungai biasanya merupakan sumber yang membawa gairah, yang memberi kehidupan.

Jakarta, Februari 2006

Sumber: http://www.penulislepas.com/v2/?p=76

« Halaman Sebelumnya

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.