Banjir Kanal Timur satu keharusan
oleh : Eries Adlin

Jakarta bebas banjir? Jelas naif apabila kita menginginkan hal itu menjadi kenyataan dalam waktu hitungan satu atau dua tahun ke depan. Kompleksitas masalah banjir sudah begitu njlimet.

Pemerintah daerah dan masyarakat punya andil akan terjadinya musibah tahunan itu. Belum lagi, secara kodrati, ada kalanya curah hujan begitu tinggi yang, mau tidak mau, menyebabkan volume air dari Bogor dan sekitarnya ke Jakarta semakin besar.

Celakanya, seperti dituturkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dalam acara bincang-bincang di salah satu stasiun TV, sebagian dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Melihat problema tersebut, pemecahan masalah banjir di Jakarta tidak bisa lagi diselesaikan secara ad hoc atau parsial. Penataan kota Jakarta mesti dilakukan secara komprehensif yaitu dengan pola penataan tata ruang wilayah Ibu Kota dan daerah penyangga dengan koordinasi pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo mengaku sebenarnya pemerintah provinsi telah memiliki pola pengendalian bencana banjir.

“Asalkan pola itu dilaksanakan dengan konsekuen, saya kira itu akan membawa kita ke tingkat yang lebih mampu untuk mengendalikan banjir,” ujar Fauzi di Balai Kota saat mendampingi Gubernur Sutiyoso melepas 73 truk pengangkut bantuan banjir berupa sembako dan obat-obatan.

Belajar dari pengalaman yang terjadi selama ini, DKI harus bekerja keras menyusun konsep agar penanganan banjir di Jakarta pada tahun mendatang lebih baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Klise mungkin kalau kita bilang peruntukan lahan di DKI dan kawasan Bogor Puncak Cianjur. Namun semua itu hanya berjalan di atas kertas. Pembangunan vila-vila, bahkan sering tanpa izin yang benar, di kawasan Puncak tak pernah berhenti.

Salah satu konsep yang sudah direncanakan sejak bertahun-tahun di Jakarta tapi tak kunjung menjadi realita adalah pembangunan banjir kanal timur (BKT) dan optimalisasi dan rehabilitasi banjir kanal Barat (BKB).

Sampai saat ini, proyek BKT masih dalam proses pembebasan tanah. Setelah bertahun-tahun berlalu, baru 7,7 km dari rencana 23,7 km lahan yang berhasil dibebaskan oleh Pemerintah DKI.

Anggaran

Persoalan anggaran juga menjadi persoalan tersendiri. Pemprov DKI pada 2006 mengajukan anggaran untuk pembebasan lahan BKT Rp850 miliar. Namun, yang disetujui DPRD DKI hanya Rp650 miliar.

Mau tak mau, memang harus ada campur tangan dari pemerintah pusat untuk mengurai kompleksitas banjir di Jakarta-paling tidak dalam urusan pembangunan BKT.

Sutiyoso mengaku pemerintah pusat telah menyetujui percepatan pembangunan BKT. “Presiden telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan BKT dipercepat.”

Selama ini, menurut Sutiyoso, anggaran pembebasan lahan BKT murni dari APBD DKI. Tak heran, kalau mantan Pandam V Jaya itu meminta pemerintah pusat membantu anggaran lahan yang belum dibebaskan sehingga proyek itu cepat rampung.

Dalam rencananya, pemerintah DKI memang bertugas membebaskan lahan untuk BKT. Total dananya diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab membangun fisik dari BKT dengan anggaran mencapai angka Rp6 triliun.

Jika proyek BKT selesai dibangun, pengendalian banjir di Jakarta khususnya bagian timur dan utara bisa berjalan lebih optimal.

Pasalnya, BKT siap melayani sistem drainase di wilayah seluas 207 km2 yang sekaligus melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 270 km2 dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung.

Menurut rencana, BKT itu dapat menampung debit air 370 m3 per detik dari aliran air dari Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Sehingga diharapkan 80% persoalan banjir di DKI Jakarta dapat teratasi.

Masyarakat tentu berharap banyak BKT bisa terbangun secepatnya sehingga tak lagi harus ketakutan berlebihan akan datangnya bencana banjir di masa mendatang.

Seperti kata seorang teman, “banjir yah banjir lah, namanya hujan tidak bisa ditahan. Tapi kalau bisa jangan seperti sekarang lah…, ngeri!”

sumber: http://www.bisnis.com/ Rabu, 07/02/2007 10:50 WIB