Pemerintah gunakan master plan 2002 untuk atasi banjir

JAKARTA (Antara): Pemerintah akan menggunakan rencana induk (master plan) yang disusun berdasarkan studi setelah banjir besar melanda Jakarta tahun 2002 dan banjir pada tahun 2007.

“Di dalam master plan tersebut juga tertuang koordinasi lintas sektor untuk menghadapi banjir serupa pada tahun-tahun mendatang,” kata Sekretaris Jendral Departemen Pekerjaan Umum, Roestam Sjarief di Jakarta, hari ini, setelah membuka Rapat Kerja Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007.

Dia menjelaskan terdapat empat rekomendasi dari master plan tersebut yakni menyangkut penataan kembali ruang wilayah DKI dan sekitarnya, perbaikan prasarana kota, pengendalian sumber daya air, disamping pemberdayaan masyarakat.

Menyangkut tata ruang akan dilakukan pembenahan dari semula hanya wilayah Bogor Puncak Cianjur akan diperluas menjadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Bahkan diharapkan dengan diberlakukannya UU Tata Ruang yang baru menggantikan UU Tata Ruang No. 24 tahun 1992 akan ada sanksi serta dapat membenahi tata ruang yang selama ini dilanggar, ucapnya.

Menyangkut drainase (saluran pembuangan) di Jakarta sendiri, Roestam mengatakan, perlu dikaji kembali (review) agar dapat menampung air yang masuk ke Jakarta.

Pemerintah sendiri terkait dengan drainase tengah merampungkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) melengkapi rencana pembangunan Banjir Kanal Barat.

Termasuk dalam hal ini akan meninjau kembali rencana pembangunan saluran (tunnel) yang menghubungkan dua sungai besar Ciliwung dan Cisadane yang dibatalkan karena mendapat penolakan masyarakat.

Banjir 2002 yang diikuti tahun 2007 ternyata menyadarkan masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi Banten akhirnya menyetujui padahal pinjaman luar negeri untuk proyek itu sudah dikembalikan.

Dalam rencana tersebut akan dibangun sedotan menghubungkan sungai Ciliwung dan Cisadane sebanyak dua buah dengan panjang masing-masing sekitar satu kilometer.

Saluran ini masing-masing memiliki kapasitas 300 meter kubik per detik sehingga apabila dua saluran yang dibangun kapasitasnya menjadi 600 meter kubik per detik, katanya.

Menurut dia, dengan dibangunnya kembali sedotan tersebut maka air yang berlebihan masuk ke Jakarta dapat dikendalikan.

Mengenai biaya keseluruhan untuk pengendalian banjir di Jakara dan sekitarnya menurut rencana induk tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp16,4 triliun untuk melaksanakan empat rekomendasi tersebut. (editor dj)

sumber: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=777&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 Kamis, 08/02/2007 18:01 WIB