Warga gugat Sutiyoso

JAKARTA – Forum Warga Kota (FAKTA) meminta para pejabat DKI Jakarta jangan buru-buru menyatakan banjir kali ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap lima tahunan namun harus diakui sebagai kelalaian Pemda DKI.

“Atas dasar itu, kami dan beberapa LSM, korban banjir serta warga Jakarta tengah mempersiapkan gugatan secara perdata terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait banjir di tahun 2007 ini,” tegas Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan, Selasa (6/2).

“Pernyataan petinggi di Pemda DKI Jakarta itu hanya upaya Pemda DKI Jakarta untuk lari dari tanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengelola lingkungan hidup sehingga menyebabkan banjir yang ibu kota,” Tigor menambahkan.

Pada November 2006, kata dia, Gubernur Sutiyoso secara percaya diri menyatakan banjir 2002 tidak akan terulang lagi namun kenyataanya saat ini Jakarta telah tenggelam. Pernyataan Gubernur ini membuktikan Pemda DKI Jakarta lalai menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya dari bencana ekologi.
“Sementara kenyataan di lapangan menunjukan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang dibangga-banggakan Gubernur juga tidak banyak membantu mengatasi banjir di Jakarta,” ujarnya.

Indikasi dari kelalaian Pemda DKI Jakarta lainnya dalam mengelola lingkungan hidup itu juga terlihat dari semakin berkurangnya areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air pencegah terjadinya banjir di Jakarta.

Pada 1965-1985 Master Plan Jakarta menargetkan terdapat 18.000 ha luas RTH di Jakarta namun luasan itu menurun tajam pada Rencana Umum Tata Ruang Kota 2000-2010 yang hanya seluas 9,56 ha.

Menurunnya RTH di Jakarta tersebut tak lepas dari ijin yang diberikan Gubernur DKI Jakarta untuk mengalihfungsikan lahan RTH menjadi kawasan komersial, tambah Lawyer Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J), Tubagus Haryo Karbiyanto.

Karena itu, Klin-J dan FAKTA mendesak Gubernur DKI Jakarta segara meminta maaf kepada warga DKI Jakarta atas kelalaiannya dalam melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Selain itu, segera merevitalisasi RTH di Jakarta dengan melakukan moratorium (penundaan) pembangunan kawasan komerisal baru di Jakarta sampai terjadi kesimbangangan ekologi antara area RTH dan jumlah penduduk serta luas wilayah Jakarta.

Pemda DKI juga secara bertahap harus memindahkan kawasan-kawasan komerisal keluar Jakarta sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap daya dukung lingkungan Jakarta

Klin-J dan FAKTA juga mendesak Polda Metro Jaya untuk tidak segan-segan melakukan penyidikan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta. (tps)

sumber: Harian Terbit, 07 Feb 2007