Pembebasan Lahan BKT Selesai 2007

JAKARTA, KOMPAS – Pembebasan lahan untuk Banjir Kanal Timur yang sudah mencapai 60 persen diusahakan selesai pada akhir 2007 dan dapat mulai dibangun pada 2008. Di sisi lain, sebagian masyarakat di kawasan yang terkena proyek BKT meminta pemerintah segera membayar ganti rugi agar mereka dapat pindah.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Jumat (9/2) di Jakarta Pusat, dana untuk pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT) akan cair pada Maret mendatang, seiring dengan disahkannya APBD 2007. Dana itu akan segera digunakan untuk membayar ganti rugi bagi warga.

Pernyataan Sutiyoso itu dikemukakan untuk menanggapi keinginan sebagian warga Pondok Bambu untuk mendapat ganti rugi atas lahan yang akan dijadikan lokasi proyek BKT.

Sebelumnya, Desi Sinaga (20), warga RT 02 RW 03, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, mengatakan, mereka sudah tak betah tinggal di bakal lokasi proyek karena debu sangat banyak pada musim kemarau. Adapun musim hujan terancam longsor karena ada sebagian lahan yang sudah dikeruk.

Menurut Desi, surat-surat rumah miliknya yang diajukan ke kelurahan telah lengkap dan tidak ada masalah. Namun, hingga kini uang tidak kunjung dibayar.

“Saya bareng dengan tetangga sebelah, tetapi tetangga saya ini sudah dibayarkan sebelum Lebaran kemarin. Sementara saya belum,” kata Desi.

Di depan rumah Desi, sebuah danau sedalam tujuh meter tampak menganga lebar. Namun, danau itu dipagari kawat berduri untuk mencegah orang mendekat ke bibir danau sehingga bisa terperosok. Di bagian seberang tampak sebuah bekas bangunan longsor ke dalam danau.

Menurut Sutiyoso, jika ada warga yang meminta ganti rugi justru menguntungkan pemerintah karena selama ini pembebasan lahan terhambat oleh penolakan warga yang menginginkan harga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP). Selain itu, terdapat banyak sengketa tanah dan permainan para spekulan tanah.

Pernyataan Sutiyoso itu dibenarkan oleh Aziz Ramen, Sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah BKT, Jakarta Timur. Menurut dia, terdapat 50 persen lahan di Jaktim yang belum dapat dibebaskan karena surat-surat yang belum lengkap, terjadi sertifikat ganda, dan status kepemilikan fasilitas sosial.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya mengatakan, selain masalah teknis, terdapat hambatan utama, yaitu pemotongan anggaran pembebasan lahan dari Rp 800 miliar menjadi Rp 650 miliar oleh DPRD DKI Jakarta. Ritola berharap, Depdagri dan DPRD mengembalikan anggaran BKT seperti usulan awal.

Menurut Ritola, secara politis, penyelesaian BKT akan menjadi citra baik bagi pemerintah dan DPRD karena desakan rakyat untuk penyelesaian banjir sangat kuat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah pusat tetap berkomitmen membangun BKT, setelah Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahannya. (ECA/ARN)

sumber: http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0702/10/060158.htm, Sabtu, 10 Februari 2007 – 06:01 wib