Pusat Bantu Dana Bagi Penanggulangan Banjir

Jakarta (ANTARA News) – Hasil rapat terbatas masalah banjir yang dipimpin Wapres M Jusuf Kalla memutuskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana Rp2,7 triliun bagi pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan peninggian tanggul Banjir Kanal Barat (BKT) serta Rp250 miliar bagi pembangunan situ-situ maupun perbaikan sungai.

“Perbaikan sungai dan situ-situ di daerah Jawa Barat, setidaknya ada 150 situ dengan biaya Rp250 milyar itu kita setujui dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wapres M Jusuf kalla menjelaskan hasil rapat terbatas di kantor BKKBN Jakarta, Sabtu.

Sementara DKI Jakarta wajib memperbaiki drainase. Selain itu pemerintah juga menginginkan untuk mempercepat pembangunana Banjir Kanal Timur (BKT) dan peninggian tanggul Banjir Kanal Barat (BKB), untuk itu diperlukan tambahan dana Rp2,7 trilyun.

Menurut Wapres, pada prinsipnya pemerintah pusat telah menyetujui penambahan dana bagi penyelesaian masalah banjir tersebut. Hal itu tambahnya dilakukan agar pada masa mendatang banjir bisa dikurangi atau paling tidak bisa menghentikan bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda ibukota dan sekitarnya.

Dana yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut tambah Wapres dimasukkan dalam anggaran tambahan APBN-P yang rencananya dibahas pada Juli 2007 mendatang.

Ketika ditanyakan dari pos mana saja dana tersebut akan diambilkan, Wapres dengan nada santai mengatakan hal itu merupakan urusan internal pemerintah.

“Intinya adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” kata Wapres.

Penyebab banjir saat ini, tambahnya bermacam-macam antara lain penyempitan dan pendangkalan sungai, situ-situ yang sudah berubah fungsi, rumah-rumah yang makim banyak dibangun dan sebagainya. Namun, tambahnya, semua itu harus diperbaiki apa yang ada di hulu dan di hilirnya.

Untuk wilayah hilirnya, yakni DKI Jakarta, tambah Wapres wajib dilakukan perbaikan drainasenya. Sedangkan untuk percepatan proyek BKT, maka pemda DKI Jakarta harus segera merealisasikan pembebasan lahannya.

Menurut Wapres, jika pembebasan lahan bisa setelah tahun ini, maka proyek BKT akan selesai pada dua tahun mendatang. Selain itu, di wilayah DKI juga akan dibangun pompa-poma air yang akan memompa aliran sungai ke laut.

Sementara di wilayah hulu, yakni Jawa Barat maka harus segera dilakukan penghijauan dengan cara yang tegas dan keras.

“Nanti gubernur Jawa barat akan membuat ratio (perbandingan) berapa penghijauan yang harus dilakukan dan berapa perumahan,” kata Wapres.

Selain itu, di wilayah Jawa Barat juga harus dilakukan pembangunan situ-situ kembali guna menampung air. Menurut Wapres setidaknya diperlukan 150 situ yang harus dibangun. Untuk itu pemerintah pusat akan membiayainya dengan anggaran sebesar Rp250 milyar dari APBN.

Mengenai percepatan proyek BKT, Gubernur DKI Sutiyoso, mengatakan bahwa setelah dilakukan pembicaraan dengan Mendagri M Ma’ruf kemungkinan Pemda DKI akan bisa mendapatkan dana dari APBD sebesar Rp800 miliar. Sebelumnya DPRD-DKI telah memotong anggaran untuk proyek pembebasan lahan BKT tersebut dengan hanya Rp600 miliar saja. (*)

Copyright © 2006 ANTARA
10 Februari 2007 15:33

sumber: http://www.antara.co.id/seenws/?id=52898