Warga Bantaran Ciliwung Jangan Dipaksa Pindah
Laporan Wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla minta Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, agar tidak memindah paksa warga yang selama ini menghuni bantaran Sungai Ciliwung, jika rumah pengganti belum disiapkan oleh Pemerintah DKI.

Pasalnya, persoalan di kawasan bantaran Sungai Ciliwung itu bukan semata-semata persoalan banjir, akan tetapi juga persoalan ekonomi dan sosial. “Jadi, tidak bisa dipindah secara paksa dalam keadaan seperti ini kalau belum dibangun rumah sewa yang terjangkau oleh mereka,” ujar Wapres, menjawab pers, seusai memimpin rapat koordinasi pencegahan banjir di Kantor Pusat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Sabtu (10/2) siang.

Rakor dihadiri Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menneg Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa dan menteri lainnya.

Rapat juga diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan serta Bupati dan Walikota Bogor, Depok dan Tangerang.

Sebelumnya, bersama sejumlah menteri, Wapres meninjau dari udara Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane di Bogor hingga Tangerang dan Jakarta, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sumber penyebab banjir besar di Jakarta dan sekitarnya. Wapres berangkat dari base ops Pangkalan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Menurut Kalla, berdasarkan laporan Gubernu DKI dalam rakor, jumlah keluarga di kawasan pinggir Sungai Ciliwung itu 70.000 keluarga. “Kalau dibangun rumah yang bisa disewakan kepada mereka, perhitungan sementara membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar. Ini dibangun dulu, baru mereka dipindah. Pembangunannya mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun,” lanjut Kalla.

Lebih jauh Wapres menyatakan, pemerintah pusat akan membantu percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur dengan bantuan dana pembangunan yang diambil dari APBN 2007.

“Selain dari Pemprov DKI, pemerintah pusat juga akan membantu. Ada penambahan dana sekitar Rp 2,7 triliun. Dalam waktu dua tahun ini, setahun bagi pembebasan lahan, setahun berikutnya untuk pembangunan oleh Pekerjaan Umum (PU),” papar Kalla.

sumber: http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0702/10/151515.htm, Sabtu, 10 Februari 2007 – 15:15 wib