Banjir dan Problem Ekomoral

Yonky Karman

Akibat banjir di Jakarta, jalur distribusi bahan kebutuhan pokok terhambat. Aktivitas perekonomian terhenti. Perekonomian nasional merugi. Tidak mustahil tingkat inflasi terpengaruh.

Bencana itu membuat rakyat kecil jatuh miskin atau tambah miskin. Puluhan orang tewas. Anak-anak mengalami trauma banjir. Ratusan ribu warga mengungsi. Banjir sekarang lebih parah daripada banjir tahun 2002. Semestinya musibah seperti itu bisa dikoreksi lewat manajemen bencana yang serius dan efektif.

Manajemen bencana lemah

Negeri Belanda disebut The Netherlands yang berarti ’tanah-tanah di bawah (permukaan laut)’. Negeri itu di bawah permukaan Laut Utara dan hampir seluruh wilayah dataran rendah. Di beberapa bagian negeri ini, ketinggian tanah 5 meter, bahkan ada yang 6,6 meter, di bawah permukaan laut. Jika tak ada tanggul-tanggul dan bukit-bukit pasir di pesisir, sekitar 38 persen areal tanah negeri itu akan tergenang air pasang.

Ratusan kanal dibangun untuk menyalurkan air dari daerah rendah lalu dipompa ke laut. Mesin pompa air digerakkan dengan teknologi kincir angin, memanfaatkan angin kuat di daerah pantai. Sejak abad ke-19, mesin uap dan listrik di Negeri Kincir Angin ini mengganti fungsi kincir air menjalankan pompa-pompa air itu.

Tanggal 1 Februari 1953, badai dahsyat membobol 67 tanggul di barat daya Belanda. Banjir besar memorakporandakan daerah seluas 175.000 hektar. Lebih dari 1.800 orang mati tenggelam. Maka, pelaksanaan Proyek Delta dipercepat, meliputi peremajaan dan penguatan tanggul, pembangunan empat bendungan raksasa, dan pembaruan sistem pengaturan air. Banyak sekali tanggul raksasa dibangun untuk menahan air laut agar tidak membanjiri daratan.

Pemerintah Negeri Seribu Tanggul ini begitu serius melawan ancaman banjir yang selalu di depan mata. Hasilnya, banjir besar tak terjadi lagi. Dengan bangga orang Belanda berkata, “Tuhan menciptakan bumi, tetapi orang Belanda menciptakan Negeri Belanda.” Di Indonesia, banjir terjadi karena penggundulan hutan dan ketiadaan manajemen bencana. Orang Indonesia baru bisa berkata, “Tuhan menciptakan bumi, tetapi kami menciptakan Indonesia sebagai negeri banjir.”

Ketinggian tanah rata-rata di Jakarta, 7 meter di atas permukaan laut. Dengan ketersediaan teknologi, ditambah manajemen bencana yang serius dan efektif, semestinya dampak banjir dari tahun ke tahun bisa berkurang.

Moralitas bencana

Namun, politik bencana di Indonesia baru sebatas kunjungan pejabat ke lokasi bencana, menebar simpati, memberi sedikit sumbangan, lalu segala sesuatu berjalan seperti biasa. Tak ada pejabat yang marah, termasuk presiden. Bahkan, seorang menteri berkomentar, penderitaan warga didramatisir.

Tak ada pejabat yang harus bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Tak ada pejabat yang dipecat. Tak ada unsur kelalaian. Tak ada pejabat yang merasa gagal lalu mengundurkan diri. Tanggung jawab publik yang diemban disembunyikan di balik kunjungan simpati tanpa empati.

Inkonsistensi kebijakan tata kota dan pembiaran pelanggaran pemanfaatan lahan terjadi di depan mata. Orang seenaknya mendirikan bangunan di bantaran sungai sehingga mengurangi lebar badan sungai-sungai utama di Jakarta. Setelah dipungut retribusi oleh aparat pemerintah (pungutan liar?), para penghuni liar itu merasa berhak menetap di sana. Setelah resmi terdata di kelurahan, rumah semipermanen dibuat permanen.

Ketika ada operasi penertiban, warga memberontak. Mereka bukan cuma kehilangan tempat tinggal, melainkan juga tempat usaha, muncul problem jarak ke tempat kerja dan sekolah anak. Pemerintah daerah mengeluarkan biaya material dan sosial yang besar untuk melakukan penertiban. Penertiban sering diwarnai bentrok antara warga dan petugas tramtib pamong praja, sesuatu yang tak perlu terjadi seandainya tegas sejak awal.

Kenyamanan dan keadaban kota

Kendati gedung-gedung dan perumahan mewah berdiri di sana-sini, Jakarta memberi kesan semrawut dan jorok. Kota-kota kosmopolitan di dunia terkesan angkuh, namun amat manusiawi dan bersahabat bagi pejalan kaki. Bangunan berarsitektur klasik tradisional berdampingan dengan bangunan modern. Di banyak kota dunia, kehadiran taman dan hutan kota menjadi salah satu daya tarik kota.

Jakarta jauh dari modern. Dari sudut ketertiban, kebersihan, dan kesehatan, Jakarta tidak siap menjadi kota dunia. Jakarta ibarat “hutan beton”. Alih fungsi taman dan hutan kota terus berlangsung dengan pertimbangan ekonomis yang mengabaikan kenyamanan dan keadaban kota. Dengan tingkat kepadatan penduduk dan kendaraan seperti di Jakarta, dibutuhkan kehadiran hutan kota atau, setidaknya, banyak taman kota.

Selain sebagai tempat rekreasi, taman kota juga berfungsi sebagai daerah resapan air. Pemerintah bisa menambah taman kota dengan memanfaatkan lahan kosong atau bangunan tak terpakai.

Kolusi dalam membisniskan perizinan menghasilkan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Sebegitu agresifnya pembangunan fisik di Jakarta, seolah-olah tak boleh ada lahan hijau yang kosong. Seharusnya kebijakan pembangunan kota menganut asas keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial. Fasilitas paru-paru kota dan ruang publik yang terbuka merupakan kebutuhan mendesak.

Tingkat musibah banjir di Jakarta kian serius dari waktu ke waktu. Ada kebijakan pembangunan yang keliru. Kebijakan dan implementasi tidak konsisten. Namun, kekeliruan dan inkonsistensi itu tidak diakui penguasa. Padahal, pengakuan salah merupakan pintu pertama menuju perbaikan dan orang belajar dari kesalahan.

Namun, pejabat kita tidak mau mengakui manajemen bencana yang buruk dan tidak efektif. Dalam kultur feodal, penguasa enggan dipersalahkan. Banjir tidak dilihat sebagai kegagalan dan kelalaian pemerintah melindungi rakyat dari ancaman bahaya yang dapat diprediksi. Banjir yang terus berulang menunjukkan lemahnya ikhtiar pemerintah untuk mengatasi alam.

Bencana banjir di negeri berkembang bukan fenomena alam semata, tetapi cermin pemerintah yang lemah dan demoralisasi birokrasi. Warga sendiri cukup realistis tidak mengharapkan Jakarta bebas banjir dalam sekejap. Yang diharapkan adalah pengurangan petaka banjir.

Bencana banjir yang lebih dahsyat tak terulang lagi jika ada manajemen bencana yang serius dan efektif, disertai dengan integritas moral pejabat.

Yonky Karman Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/10/opini/3301635.htm, Sabtu, 10 Februari 2007