Banjir, Pelajaran Kelola Lingkungan
Hanya Lima Gubernur yang Peduli Informasi BMG

Jakarta, Kompas – Bencana demi bencana yang terus terjadi di Tanah Air hingga awal tahun ini hendaknya bisa menjadi penyadaran bagi pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan harus berpihak pada pengelolaan lingkungan yang baik, berpihak pada rakyat dan ekosistem. Sayangnya, hanya lima gubernur di Indonesia yang dinilai peduli pada informasi cuaca yang dikeluarkan BMG.

“Bencana ekologi yang terjadi ini karena degradasi lingkungan hampir di seluruh daerah. Banjir di Jakarta yang saat ini terjadi, misalnya, bisa jadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya supaya tidak sembrono dalam pembangunan,” kata Anastacia Dyah Ekarini, bagian Hubungan Media dan Komunikasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Jakarta, Jumat (9/2).

Gubernur peduli

Minimnya perhatian para gubernur di Indonesia terhadap informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Daerah dengan BMG, Jumat, yang dihadiri Kepala BMG Sri Woro B Harijono. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPD Irman Gusman.

Dalam pertemuan itu, Sri Woro menyebutkan, gubernur yang paling menaruh perhatian terhadap informasi BMG adalah Gorontalo. Provinsi ini merupakan provinsi pertama yang bekerja sama dengan BMG untuk pemasangan server. Karena itu, dalam hitungan mili detik, informasi bencana yang diperoleh BMG bisa diterima langsung oleh Gorontalo. Setelah Gorontalo kemudian diikuti Sumatera Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku.

Ketika ditanya pers soal provinsi mana yang perhatiannya buruk, Sri Woro pun dengan spontan menyebutkan, provinsi di luar kelima tadi. “Sisanya, ya terserah…,” tegasnya spontan.

Sedangkan Anastacia Dyah Ekarini mengemukakan perlu kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro lingkungan.

Walhi akan terus konsisten untuk menyadarkan semua pihak bahwa persoalan lingkungan hidup tidak boleh diabaikan dalam kebijakan pembangunan di daerah dan nasional. “Masih banyak regulasi yang tidak pro lingkungan yang perlu terus diawasi. Kita perlu mendorong agar makin banyak kebijakan politik yang berpihak pada lingkungan,” ujarnya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam refleksi akhir tahun lalu mengakui jika isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Pengambilan keputusan di pusat dan di daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan.

Menurut Witoelar, kekuatan pelestarian lingkungan perlu mendapatkan dukungan, antara lain kekuatan politik primer, dalam hal ini partai politik lokal maupun nasional, serta peran serta masyarakat luas melalui mekanisme demokrasi. “Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah berdirinya semua orang dalam barisan yang sama untuk memperjuangkan lingkungan hidup.” (ELN/SUT)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/10/humaniora/3306164.htm, Sabtu, 10 Februari 2007