Bianpoen, dan Jakarta yang Krisis

Ilham Khoiri

Bianpoen (77), pengamat lingkungan sepuh itu, masih seperti dulu. Dia berpikiran jernih, kerap menyempal dari arus umum. Dia galak terhadap kebijakan pengendalian banjir dan tata kota Jakarta, yang dinilainya ’sudah kritis’.

Lelaki ini pemikir lingkungan kawakan. Seusai menuntut ilmu arsitektur dan ilmu ekonomi di Jerman dan Belanda, dia jadi staf ahli Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Tak lama, Bianpoen lantas dipercaya sebagai Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan (P4L) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selama tujuh tahun.

Bianpoen tekun meneliti, berbicara pada forum ilmiah, dan memberikan pertimbangan kepada Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi, tahun 1986 dia justru meletakkan jabatan direktur P4L itu.

“Saya hendak memberikan disertasi kepada gubernur waktu itu. Tapi, dia malah bertanya, untuk apa penelitian lingkungan? Hah, saya keluar saja!” katanya mengenang.

Hingga kini, lelaki itu mengabdikan diri sebagai pengajar, peneliti, dan konsultan lingkungan. Demi menjaga sikap kritisnya, dia hidup asketis dan berjarak dengan kekuasaan.

Rumahnya di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sangat bersahaja, seakan terselip di antara rerimbunan pohon yang hijau. Ruang tamunya penuh buku. Rabu (7/2) sore itu, dia menemui Kompas dengan wajah segar.

Banjir

Menurut Bianpoen, banjir awal tahun 2007 ini merupakan yang terbesar sejak zaman Belanda. Air menggenangi tempat-tempat yang tidak pernah kebanjiran dan berlangsung lebih dari sepekan. Banjir menelan banyak korban manusia dan rumah.

Jika diurai, banjir itu disebabkan tiga faktor utama, yaitu sungai meluap, drainase tidak berfungsi, dan daratan lebih rendah daripada laut.

Soal sungai meluap, kenapa bisa begitu?

Ada daerah aliran sungai (DAS), yaitu kawasan di pinggiran sungai dari hulu-hilir yang menampung air hujan dan menyalurkannya ke sungai. Kawasan itu mencapai puluhan-ratusan kilometer, bukan hanya bantaran sungai saja.

DAS itu sekarang rusak karena dipenuhi bangunan. Saat masih alami, sekitar 95 persen sampai mendekati 100 persen air hujan terserap dalam tanah. Sedikit sekali air yang masuk ke sungai. Setelah DAS rusak, sebagian besar air hujan masuk ke sungai dan sedikit yang terserap tanah.

Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya DAS hulu?

Semua gubernur Jawa Barat, dari sekarang sampai dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 yang menetapkan kawasan Puncak, Bogor, sebagai daerah resapan air. Mereka salah karena mengizinkan pembangunan vila yang marak 10 tahun terakhir.

Di Jakarta juga banyak perumahan yang dibangun di daerah resapan air?

Real estat baru punya dosa mengubah alam jadi lingkungan buatan. Perumahan merusak kapasitas penyerapan air hujan di dalam tanah. Itu terus berlangsung dan terus diizinkan. Yang salah bukan pengembangnya semata, tapi pemerintah yang memberi izin.

Adakah kawasan yang disiapkan jadi daerah resapan air di Jakarta?

Ada daerah yang tidak boleh diubah fungsinya dan ditimbun untuk didirikan bangunan. Sawah tetap sawah, rawa tetap rawa. Kita bisa pada rencana induk tata ruang 10 tahunan, sejak tahun 1965-1985, 1985-2000, dan 2000-2010. Rencana induk itu terus berubah dan kawasan hijau makin menyusut. Saat ini, semuanya berubah sama sekali.

Dulu kondisinya seperti apa?

Sekitar tahun 1970-an, Pantai Indah Kapuk dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berupa rawa semua, sebagian sawah. Sebelum itu, Pantai Ancol juga rawa yang luasnya ribuan hektar. Dalam rencana induk awal, kawasan itu sengaja dibuat kosong, tapi diubah jadi penuh bangunan. Padahal, rawa itu berfungsi menampung air hujan.

Soal penyebab kedua, drainase yang tidak berfungsi, kenapa begitu?

Drainase tak bisa menampung hujan dan malah meluberkan air ke jalanan atau permukiman. Kapasitasnya kurang karena percepatan pembangunan permukiman tidak diikuti perubahan drainase.

Drainase tersumbat lumpur atau sampah akibat kurang pemeliharaan. Daerah Pantai Kapuk, contohnya. Saat kemarau, masih ada air yang menggenang, diam, hitam, bau, dan kotor.

Daratan Jakarta lebih rendah dari laut, mulai kapan diketahui?

Belanda sudah tahu daerah pantai di utara berada di bawah laut. Air dari utara ke selatan, sampai kira-kira Grogol, Jakarta Barat, hanya bisa mengalir ke laut saat kemarau dan laut surut. Kalau laut pasang atau hujan, air tidak bisa mengalir ke utara.

Drainase dilakukan dengan membuat waduk yang menampung air dari daratan, lantas dibuang dengan memompanya ke laut. Itu sistem folder yang sekarang ada di Pluit dan Sunter, Jakarta Utara. Tetapi, dua folder itu tidak cukup lagi.

Untuk mengantisipasi banjir, Bianpoen mengusulkan agar pemerintah memfungsikan kembali DAS di hulu. Pembangunan di Puncak dihentikan dan bangunan yang menutupi DAS dibongkar. Lahan itu direhabilitasi dengan menanam pepohonan. Pemda DKI Jakarta harus memberi kompensasi khusus pada Pemda Jawa Barat.

Pemda Jakarta juga harus memperbaiki drainase di wilayahnya agar bersih, kapasitas sesuai, dan bisa mengalir ke laut. Perlu dibuat lagi waduk-waduk seperti Pluit yang airnya dipompa ke laut.

Menurut Bianpoen, Jakarta perlu meniru Belanda dalam mengelola air. Menyadari semua daratan di negeri itu berada di bawah laut, mereka membuat kana-kanal yang sistematis, dilengkapi pompa untuk membuang air.

Belanda membangun Jakarta mirip Amsterdam, dengan membangun kanal, seperti di kawasan Kota dan Manggabesar. Belanda juga menggali Banjir Kanal Barat agar mereka bisa menetap di Jakarta.

Jakarta hendaknya mengembangkan konsep itu. Tetapi, Bianpoen tak setuju pemerintah semata mengandalkan Banjir Kanal Timur (BKT). BKT hanya mengamankan Jakarta Timur dari luapan Sungai Cipinang dan Sunter, tetapi hujan tetap membanjiri daerah itu. Masalahnya, drainase tidak berfungsi dan air tak bisa masuk ke laut karena daratannya lebih rendah.

Bagaimana menangani masyarakat di bantaran sungai?

Masalah bantaran sungai adalah masalah kemiskinan, masalah sosial. Itu tidak bisa ditangani dengan fisik, seperti membangun rumah susun. Tangani dulu masalah sosialnya, baru fisiknya.

Konsep megapolitan itu bisa menangani masalah banjir?

Ide kebijakan harus integral itu baik. Tetapi, tidak perlu pakai megapolitan segala. Duduk saja bersama, rundingkan, dengan pemerintah pusat sebagai penengah. Kalau Jakarta bersikeras agar Puncak direhabilitasi, tetapi Bogor tidak mau, nah Jakarta bertindak.

Jakarta kritis

Selain soal banjir, Bianpoen juga banyak memikirkan masalah tata kota Jakarta. Menurut dia, penataan ruang kota bersamalah secara fisik dan sosial, dan sudah mencapai tahap “kritis”.

Masalah utama, pembangunan terlalu menumpuk di Jakarta dan daerah di sekitarnya tertinggal. Itu memicu urbanisasi. Orang desa yang sulit hidup layak menyerbu ibu kota demi kerja serabutan.

Daya dukung Kota Jakarta akhirnya tak mampu lagi melayani jutaan penduduknya. Timbullah berbagai masalah, yaitu kemacetan lalu lintas, kriminalitas, pengangguran, kesenjangan sosial, lingkungan rusak, dan krisis air bersih. Warga Jakarta tak punya rasa memiliki terhadap kota ini karena mereka datang untuk cari nafkah, bukan untuk tinggal.

Bianpoen mengusulkan, pemerintah membangun dan menyebarkan kemakmuran hingga ke desa-desa. Masyarakat miskin dilatih dan diberi keterampilan agar bisa bekerja mandiri.

Krisis air di Jakarta terlihat saat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mampu melayani sekitar 40 persen dari total penduduk. Saat kemarau kekeringan karena Jakarta tidak punya kawasan resapan air. Air hujan tidak meresap ke tanah, tetapi langsung masuk sungai dan keluar ke laut.

Masalah lain, pembangunan Kota Jakarta terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Rencana induk tata ruang membuka lebih dari 50 persen lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi. Masyarakat miskin didesak ke daerah pinggiran, kota hanya untuk orang kaya.

Pendekatan itu hendaknya diubah dengan mengakomodasi masyarakat miskin untuk tinggal di sekitar sentra ekonomi, tempat mereka bekerja secara legal.

Masalah kemacetan Jakarta semakin akut, kenapa?

Jakarta menganut prinsip tata ruang tunggal, yaitu memperuntukkan satu kawasan tertentu untuk permukiman, perkantoran, industri, pemerintahan, atau pendidikan. Masing-masing punya kawasan. Akibatnya, hubungan transportasi dari masing-masing kawasan itu memicu kemacetan.

Sebaiknya kawasan didesain multiperuntukan. Satu ruang boleh untuk kantor, perumahan, taman, dan pasar sekaligus. Industri boleh, asal tidak mencemari. Dengan begitu, tidak terjadi transportasi antarperuntukan.

Transportasi macam apa yang dibutuhkan Jakarta?

Jakarta butuh transportasi umum yang tidak menggunakan jalan, tidak memakai bahan bakar yang merusak udara, dan kapasitasnya besar dan massal. Namanya, mass rapid transit (MRT).

Kota-kota besar seperti New York, Shanghai, Moskwa, Berlin, Perancis, dan London menggunakan MRT karena kapasitasnya banyak. Busway hanya bisa mengangkut 8.000-an orang per jam per arah, sementara Monorel 20.000-an orang per jam per arah. Kalau MRT, bisa 80.000 orang per jam per arah atau 160.000 orang untuk dua arah bolak-balik.

MRT memang lebih mahal, tetapi bisa jadi solusi yang tepat untuk jangka panjang.

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/11/persona/3307741.htm

Iklan