Daerah Hulu Segera Diperbaiki, DAS Ciliwung dan Cisadane Akan Dibenahi

Jakarta, Kompas – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sepakat tahun ini segera memulai perbaikan lingkungan, khususnya di kawasan hulu yang selama ini menjadi resapan air, seperti di sekitar Puncak, Bogor, sampai di sepanjang daerah aliran sungai.

Daerah aliran sungai (DAS) yang akan menjadi prioritas perhatian pemerintah adalah DAS Ciliwung dan Cisadane. Di kedua DAS itu sekarang terjadi pendangkalan dan penyempitan.

Kawasan ini dinilai sebagai salah satu penyebab banjir besar yang melanda Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk kawasan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengeluarkan aturan mengenai rasio tanam tanaman keras dan pendirian bangunan, untuk mewujudkan kawasan hijau dan penyerapan air.

Di kawasan hilir di Jakarta, Tangerang, dan Banten, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta dan Banten akan mempercepat pembangunan dan peninggian Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, pembenahan sistem drainase dalam kota, peningkatan volume penyedotan air dari sungai, serta revitalisasi sekitar 200 situ di Bogor, Tangerang, dan Jakarta.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai memimpin rapat koordinasi tentang pencegahan banjir di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Sabtu (10/2), perbaikan secara terpadu itu sejalan dengan tekad pemerintah menghentikan dan meminimalkan banjir di Jakarta dan sekitarnya di masa datang.

Rapat koordinasi itu antara lain diikuti Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Boediono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, serta Wali Kota Bogor dan Tangerang. Sebelumnya, bersama sejumlah menteri, Wapres meninjau kawasan DAS Ciliwung dan Cisadane dengan menumpang helikopter.

“Penyebab banjir antara lain berasal dari Puncak, lalu turun ke Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Banyak masalah yang terjadi, mulai dari lingkungan yang rusak, sungai yang menyempit dan dangkal, kurangnya situ, serta pembangunan perumahan yang semakin padat,” ujar Kalla.

Oleh karena itu, langkah yang diambil, lanjut Kalla, termasuk melaksanakan kesepakatan sebelumnya dengan Komisi V DPR, yaitu memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki dan dikerjakan. Sebaliknya, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang memang tidak boleh, seperti menguruk situ untuk dijadikan permukiman.

“Selain regulasi yang akan dikeluarkan, Gubernur Jabar juga akan membuat aturan tentang rasio bagi siapa pun yang tinggal di Puncak untuk menanam pohon dan rasio bagi pembangunan. Departemen Kehutanan juga akan membantu memasok tanaman keras,” janji Kalla.

Danny Setiawan mengakui, pencegahan banjir di kawasan hilir memang tidak mungkin dilakukan kalau tidak secara terpadu memperbaiki terlebih dulu di kawasan hulunya.

“Kami akan memulihkan lahan kritis di daerah Puncak, Bogor, dan sekitarnya. Lahan konservasi itu akan diperbanyak dengan membuat sumur resapan dan menanam tanaman keras. Rasio tanam dan pembangunan masih akan dihitung. Kami juga akan bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan lembaga lainnya, termasuk perusahaan perkebunan,” tutur Danny.

Ratu Atut mengakui bahwa Pemprov Banten juga akan melaksanakan sejumlah langkah.

“Percuma memang jika kawasan hilir dibenahi tanpa membenahi kawasan hulunya terlebih dulu. Oleh karena itu, di hilir selain kami mendata pintu air dan tanggul yang rusak untuk diperbaiki, pemprov juga akan merevitalisasi situ-situ yang ada di Banten. Kami mempunyai 38 situ,” katanya.

Perbaikan di hilir

Wapres menambahkan, perbaikan lingkungan, di antaranya dengan reboisasi dan kebersihan sungai dan pembenahan sistem drainase di wilayah Jakarta. Di samping merevitalisasi 200 situ dengan dana sekitar Rp 250 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemprov DKI Jakarta juga harus segera membangun pompa air dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari pompa air di Pluit, Jakarta Utara.

Wapres secara khusus juga meminta Sutiyoso agar pembangunan perumahan oleh pengembang tidak lagi dengan menguruk situ-situ, tetapi mereka justru harus membangun situ atau kolam pancing. “Aturan untuk itu akan segera dikeluarkan,” kata Kalla.

“Percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur dan peninggian Banjir Kanal Barat juga harus diselesaikan dalam waktu dua tahun ke depan, termasuk dengan pembebasan lahannya tahun ini dan pembangunannya setahun kemudian. Oleh karena itu, akan ada penambahan dana Rp 2,7 triliun dari pemerintah pusat maupun tambahan dari Pemprov DKI Jakarta,” lanjut Kalla.

Sutiyoso sebelumnya mengakui bahwa untuk membebaskan lahan Banjir Kanal Timur, Pemprov DKI Jakarta masih kekurangan dana sekitar Rp 1,3 triliun. “Mudah-mudahan setelah usulan pemprov Rp 800 miliar disetujui dan jika ditambah dari pusat Rp 500 miliar, akhir tahun ini atau awal tahun depan, pembebasan lahan Banjir Kanal Timur sudah selesai sehingga bisa dimulai pembangunannya,” ujar Sutiyoso.

Bantaran Sungai Ciliwung

Terhadap warga yang selama ini menghuni bantaran Sungai Ciliwung, Kalla juga meminta Sutiyoso tidak memaksa mereka pindah dan menggusur mereka jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu rumah pengganti untuk disewakan kepada warga.

Pasalnya, persoalan yang ada di kawasan bantaran Sungai Ciliwung itu semata-semata bukan persoalan banjir, tetapi juga persoalan kemanusiaan, ekonomi, maupun sosial. “Jadi, tidak bisa asal gusur dan memindahkan secara paksa dalam keadaan seperti ini kalau belum dibangun rumah sewanya yang disiapkan,” ujar Wapres.

Menurut Kalla, berdasarkan laporan Pemprov DKI Jakarta, jumlah keluarga di kawasan pinggir Sungai Ciliwung itu mencapai 70.000 keluarga. Kalau dibangun rumah yang bisa disewakan kepada mereka, perhitungan sementara rata-rata biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 500 miliar. Rumah yang akan disewakan harus dibangun dahulu, baru mereka dipindahkan. Pembangunannya mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, Jumat lalu, untuk penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya, Presiden mengeluarkan tujuh instruksi untuk dilaksanakan di masa tanggap darurat. Dalam instruksi itu, pemerintah daerah ditempatkan di depan dalam penanganan bencana dan pemerintah pusat memberi bantuan, terutama dalam pemulihan dunia usaha. (har/INU)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/11/utama/3307605.htm