Jakarta Terancam Tenggelam Pada 2012
Penulis: Dian Kusumawardhani
Sabtu, 10 Februari 2007 15:00 WIB
JABOTABEK » Jakarta

JAKARTA–MIOL: RUU Tata Ruang yang tengah digodok komisi V DPR memungkinkan pejabat pemerintah yang memberi izin bangunan yang salah untuk diseret ke meja hijau dengan sanksi pidana.

Tanpa tindakan tegas semacam ini, Jakarta akan kembali tenggelam dalam banjir pada 2012 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Abdullah Azwar Anas, Wakil Ketua Pansus RUU Tata Ruang DPR dalam diskusi “Bencana Lima Tahunan Lumpuhkan Jakarta” yang diselenggarakan Media Indonesia bekerjasama dengan Radio Ramako pada Sabtu, (10/02), di Menteng, Jakarta.

“Selama ini sanksi yang ada masih bersifat administratif, maka harus ada sanksi yang membuat jera. Untuk lamanya hukuman atau besarnya denda, masih dalam pembahasan kami,” ujar Azwar.

Sambil menunggu disahkannya RUU ini, lanjutnya, seluruh perumahan yang ada di Jakarta perlu diaudit.

“Ke depan, berlakukan juga sistem insentif dan disinsentif. Developer yang patuh tata ruang berikan insentif, misalnya IMB dan pajak yang lebih ringan,” tambah Azwar.

Selain Azwar, dalam diskusi yang dipandu redaktur Media Indonesia Selamat Ginting ini juga hadir Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Ahmad Juhara, Asisten Administrasi Pembangunan Pemda DKI Nurfaqih Irawan, serta Direktur Eksekutif Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) Husin Yazid.

Mewakili Pemda DKI, Nurfaqih menyambut baik usulan DPR tersebut. ”Perlu juga diterapkan sanksi bagi mereka yang membangun di bantaran kali,” ujarnya.

Untuk menyiasati berkurangnya ruang hijau terbuka di Jakarta, Pemda DKI menyetujui rancangan program rusun 1.000 tower yang sempat digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Meski asosial, pembangunan vertikal bisa juga jadi solusi. Sebab pembangunan horizontal terbukti telah memakan daerah resapan air di Jakarta,” katanya.

Beban Jakarta yang terlalu berat dituding Azwar sebagai salah satu penyebab kelumpuhan berbagai sektor nasional akibat banjir.

”Jakarta menyandang terlalu banyak fungsi. Ke depan akan lebih baik jika fungsi-fungsi itu dialihkan pada beberapa daerah lain. Sehingga akibatnya tidak akan terlalu fatal,” tuturnya.

Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa banjir yang melanda Jakarta merupakan konsekuensi karena secara geografis Jakarta memang rawan banjir. Penyebabnya, ibukota diapit oleh pegunungan kawasan Bogor dan pantai utara Jakarta. Fakta tersebut dipaparkan Husin Yazid.

Karena itu, menurutnya, pembangunan berbasis lingkungan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. ”Solusi yang harus dipenuhi adalah pembangunan berbasis lingkungan, dan sinergi dengan daerah-daerah penyangga seperti Banten dan Jawa Barat,” tandasnya. (*/OL-03)

sumber: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=124279