Janji Wapres, Tahun Depan Banjir Beres

JAKARTA – Untuk membebaskan Jakarta dan sekitarnya dari banjir, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 3 triliun dari APBN. Dana sebesar itu dipakai untuk membiayai proyek-proyek pengendali banjir.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di gedung Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur, kemarin.

“Tahun depan tekad kita mengurangi, kalau perlu menghentikan, bencana banjir yang tiap tahun di ibu kota,” tegas Wapres Jusuf Kalla dalam keterangan pers usai rapat.

Penyebab banjir di Jakarta, kata Kalla, terutama kerusakan lingkungan di daerah hulu, sungai makin menyempit dan dangkal, kurangnya situ (bendungan), buruknya drainase, serta jumlah rumah yang makin banyak di daerah hilir sungai. Untuk itu, gubernur Jawa Barat diperintahkan membuat peraturan tentang rasio jumlah tanaman dan bangunan vila di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur).

“Kita juga akan merevitalisasi dan konservasi daerah aliran sungai dan situ. Ada sekitar 150 situ di Jawa Barat yang harus direvitalisasi dengan biaya Rp 250 miliar. Kita setuju dibiayai dengan APBN,” ujarnya.

Menurut Kalla, keputusan menggunakan dana APBN untuk proyek-proyek penanggulangan banjir di Jakarta sudah mendapat persetujuan awal dari Komisi V DPR. Saat ini pemerintah tinggal melaksanakan prosedur penganggaran agar dana tersebut bisa masuk APBN-P 2007. “Saya katakan tadi, yang tidak bisa diubah hanya Alquran dan hadis. Lainnya bisa disesuaikan,” kata Kalla.

Rakor kemarin dihadiri Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Mendagri M. Ma’ruf.

Rapat itu juga diikuti Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan serta bupati dan wali kota Bogor, Depok, dan Tangerang.

Sebelumnya, bersama sejumlah menteri, Wapres meninjau dari udara daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane di Bogor hingga Tangerang dan Jakarta. Dengan satu helikopter kepresidenan dan dua helikopter TNI-AU, Wapres sempat meninjau Bendungan Katulampa, kawasan Puncak, Cianjur, dan Teluk Jakarta.

Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar sebenarnya telah mengonservasi lahan di DAS Ciliwung dan Cisadane. Namun, efektivitasnya tidak bisa dirasakan dalam satu atau dua tahun. “Kita akan memperkuat dengan mewajibkan pembuatan sumur resapan dan penghijauan di daerah hulu sungai,” terangnya.

Untuk wilayah hilir, pengendalian banjir dilakukan dengan memperbaiki drainase. Khusus untuk Jakarta, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan perbaikan Banjir Kanal Barat (BKB) dengan mengucurkan dana dari APBN Rp 2,7 triliun. Sebagian dana itu juga untuk merevitalisasi situ-situ di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana pembebasan lahan untuk proyek BKT Rp 1,3 triliun. Untuk itu, Sutiyoso meminta Depdagri mengoreksi pemotongan anggaran pembebasan lahan yang dilakukan DPRD DKI Rp 150 miliar, sehingga alokasi anggaran untuk proyek BKT kembali menjadi Rp 800 miliar.

“Kalau ditambah dana dari APBN Rp 500 miliar, akhir tahun ini atau awal tahun depan pembebasan lahan bisa kita selesaikan,” tegasnya.

Khusus untuk membenahi 40 persen kawasan Jakarta yang terendam air karena berada di bawah permukaan air laut, Pemprov DKI Jakarta diminta membuat sistem polder. Caranya, air di Sungai Ciliwung dipompa ke laut dengan pompa air berkapasitas besar.

Sutiyoso mengatakan, saat ini dibangun 29 pompa air dari kebutuhan ideal 42 unit. “Kita harapkan kekurangannya juga dibantu pemerintah pusat,” tuturnya.

Bantaran Ciliwung

Wapres menegaskan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta tidak dilakukan dengan menggusur penghuni liar di bantaran Sungai Ciliwung. Relokasi dilakukan bila sudah ada alternatif rumah susun.

“Bisa kita pindahkan kalau sudah ada pengganti. Dua tahun ini baru kita selesaikan rusun sejuta menara. Tidak bisa main gusur. Dalam situasi seperti sekarang kita tidak bisa main keras. Selain tidak mudah, juga tidak manusiawi,” tegasnya.

Berdasarkan laporan gubernur DKI, keluarga yang menghuni bantaran Sungai Ciliwung mencapai 70 ribu. Butuh Rp 500 miliar untuk membangun rumah susun yang dapat disewakan kepada mereka. “Ini dibangun dulu, baru mereka dipindah. Pembangunannya mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun,” lanjut Kalla.

Terkait usul Departemen Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pembangunan sudetan Sungai Ciliwung-Cisadane (Cilicis), Kalla tidak sependapat. Kalla menilai proyek itu hanya akan memindahkan banjir dari Jakarta ke Banten.

Menurut Kalla, prioritas utama penanggulangan banjir yang digagas pemerintah adalah mengalirkan air dari sungai ke laut, bukan dari satu daerah ke daerah lain.

“Itu juga kita bicarakan tadi. Sekiranya Banten dan DKI bisa dipisah, dalam arti Jakarta tidak banjir dan Banten tidak banjir, itu bisa dipakai. Kenyataannya minggu lalu Ciliwung banjir, Cisadane juga banjir,” terangnya.

Wajib Bangun Situ

Untuk mencegah pemanfaatan situ sebagai areal perumahan, Kalla memerintahkan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan di kawasan konservasi lahan dan menutup situ.

“Dalam bahasa kasarnya, tidak boleh ada lagi pembangunan dengan menguruk. Orang harus membangun sesuai kontur tanah. Ini butuh peraturan dari pemerintah daerah,” ujar Kalla sambil menoleh ke arah gubernur DKI Jakarta. Sutiyoso pun langsung mengangguk-angguk.

Wapres mengungkapkan, DPP Realestat Indonesia juga telah sepakat membangun situ atau kolam pancing sesuai luas areal perumahan yang dibangun. Kalla beranggapan perintah tersebut untuk mencegah harga perumahan yang dibangun pengembang jatuh karena daerahnya menjadi langganan banjir.

“Itu bukan pemaksaan, tapi untuk memperbesar keuntungan. Kalau dalam keadaan seperti ini, pasti harga realestat jatuh. Jadi, jangan salahkan pemerintah kalau tidak menaati aturan penyerapan air. Jangan keuntungan mau, tapi risiko tidak mau. Harus sama-samalah,” tegas Wapres.

“Lihat saja berapa kerugian setelah turun nilai akibat banjir di daerah situ. Agar jangan turun nilai, kita harus kendalikan bersama. Ini bukan cost, tapi investasi, terutama untuk daerah-daerah realestat yang bernilai tinggi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, alokasi anggaran dari APBN untuk penanggulangan banjir baru masuk dalam pembahasan APBN-Perubahan 2007 Juli mendatang. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan lebih dulu dana APBD untuk kemudian diganti ketika APBN-P disetujui DPR.

“Itu dimungkinkan dalam Keppres 80. Daerah bisa lebih dulu melakukan tender dan membiayai dengan dana APBD untuk kemudian diganti oleh pemerintah pusat. Jadi, pelaksanaan proyek tidak perlu menunggu Juli,” terang Paskah.

Paskah mengakui alokasi dana tambahan untuk proyek penanggulangan banjir tak urung membuat defisit APBN tahun ini bertambah. Namun, dia optimistis defisit APBN tidak akan tidak terlalu jauh dari target 0,9 persen dari GDP.

“Kan ada optimalisasi efisiensi dalam penggunaan APBN. Mudah-mudahan defisitnya tidak terlalu besar. Kita sekarang kan canangkan defisit 0,9 persen. Dengan efisiensi saya yakin defisit tidak terlalu besar,” terangnya. (noe)

sumber: http://www.jawapos.com/index.php?act=detail&id=8160, Minggu, 11 Feb 2007,