Menghidupkan lagi Konsep Megapolitan
Minggu, 11 Februari 2007
EDITORIAL

BANJIR yang amat dahsyat menghajar Jakarta membuat banyak pihak riuh lagi bicara penataan Ibu Kota. Tetapi, keriuhan ini mestinya harus berakhir pada sebuah aksi konkret. Bukan ketika bencana telah benar-benar tiba dan akibatnya membuat penduduk Jakarta menderita.

Salah satu keriuhan itu adalah mengingatkan lagi konsep megapolitan yang pernah digagas mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Konsep megapolitan adalah menata Jakarta dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Gagasan megapolitan sesungguhnya telah dirintis sejak era Bung Karno, dengan nama Jabotabek. Tapi, konsep ini tidak didukung payung hukum. Setelah melihat Jakarta yang kian semrawut, Ali Sadikin pun mengusulkan konsep megapolitan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Sutiyoso.

Sutiyoso lalu mengusulkan revisi UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPR. Kini proses revisi itu berada di tangan Panitia Khusus DPR. Pansus mestinya segera menyelesaikan tugas ini.

Sutiyoso menjamin megapolitan bukanlah pencaplokan dengan penyatuan administratif daerah-daerah penyangga. Ia hanya menyatukan secara geografis wilayah itu dalam konsep pembangunan yang terpadu.

Misalnya dalam pembuatan rencana umum tata ruang (RUTR) daerah-daerah penyangga tidak boleh sendiri-sendiri. Ia harus menyesuaikan dengan Jakarta. Sutiyoso berkeyakinan, penyatuan wilayah geografis akan lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah: banjir, transportasi, sampah, dan kependudukan.

Dalam soal banjir, satu wilayah koordinasi juga akan mempermudah bicara wilayah hulu, yakni Bogor dan Cianjur. Daerah ini benar-benar harus dikembalikan sebagai daerah resapan air. Bangunan-bangunan yang nyata-nyata telah melanggar tata ruang harus mulai tegas ditertibkan.

Tetapi, lagi-lagi itu pun dengan catatan pendangkalan 13 sungai yang melewati Jakarta harus dikeruk secara rutin dan penertiban yang lebih tegas. Selain pendangkalan, banyak sungai menyempit karena berbagai pembangunan yang mengabaikan lingkungan. Pembangunan Banjir Kanal Timur sepanjang 23,7 km yang menelan Rp7,4 triliun juga harus selesai sesuai dengan jadwal.

Konsep megapolitan akan mengikis sikap egosektoral dalam mengatasi masalah transportasi. Misalnya dalam pembangunan jalur busway, DKI membatasi wilayah Jakarta saja. Padahal, alangkah membantunya jika jalur busway juga bisa menembus wilayah Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Kini ada lima juta kendaraan bermotor yang memenuhi jalan-jalan Jakarta yang sempit itu. Tiga juta kendaraan roda dua dan dua juta roda empat. Yang mengejutkan, dari jumlah itu, kendaraan umum kurang dari 10%.

Ingat, Jakarta kini berpenduduk 10 juta jiwa dan di siang hari bisa menjadi 12-13 juta. Tambahan 2-3 juta itulah para pekerja ulang-alik atau komuter dari daerah penyangga yang mencari nafkah di Ibu Kota. Tetapi, yang menyedihkan dalam urusan membuang sampah saja kota ini tidak punya tempat yang layak karena ditolak daerah lain.

Yang harus diingat sejak awal, konsep megapolitan tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung birokrasi yang bersih dan masyarakat yang berdisiplin tinggi. Birokrasi yang lamban dan masyarakat yang tidak memelihara fasilitas umum serta tidak tahu membuang sampah yang benar akan membuat konsep megapolitan hanya gagah secara konsep.

sumber: http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=2007021023594506