Presiden dan DPR Terapkan RTRW
Penanganan Banjir di Jakarta Tidak Lebih Baik

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah, sepakat untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Jakarta dan sekitarnya dengan dukungan anggaran yang cukup.

Berdasarkan rencana tata ruang tahun 2002, penataan kawasan untuk mencegah banjir Jakarta dan sekitarnya membutuhkan dana Rp 16,5 triliun.

“Masterplan membutuhkan anggaran cukup agar bisa jalan. Masterplan juga membutuhkan dukungan publik untuk bisa dilaksanakan. Mari bersatu untuk selamatkan semuanya,” ujar Presiden dalam jumpa pers di ruang rapat kabinet seusai rapat tentang banjir di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (9/2).

Dalam jangka panjang, dengan Undang-Undang (UU) Tata Ruang yang akan dirampungkan menggantikan UU No 24/1997, akan ada sanksi berat untuk pelanggar. Dalam UU itu akan dicantumkan larangan pembangunan di areal 50 meter sisi kiri dan kanan sungai, jarak 100 meter dari pasang laut tertinggi tidak boleh ada bangunan, dan tanah yang tidak diperuntukkan untuk permukiman tidak boleh didirikan permukiman.

“Aturan dengan sanksi berat itu akan diterapkan, juga untuk bangunan yang saat ini sudah berdiri,” ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta seusai jumpa pers.

Guna mempercepat dan mengefektifkan pembersihan Kota Jakarta dan sekitarnya dari sisa-sisa banjir, Presiden memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Djoko Suyanto dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengerahkan peralatan yang dimilikinya.

Tidak akan ikut membiayai

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengemukakan, pemerintah pusat tidak akan ikut membiayai penanganan banjir di DKI Jakarta. Alasannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak dana untuk penanganan banjir di wilayahnya.

“Jakarta dapat menangani sendiri pendanaan penanganan banjir. Kami tidak membantu dana kecuali untuk makanan. Jakarta sudah banyak duitnya,” ujar Aburizal sebelum rapat kabinet terbatas tentang banjir di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Karena dana pemerintah pusat untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia terbatas, yaitu Rp 2 triliun dalam satu tahun, dana itu akan dipakai untuk membantu daerah lain yang terkena bencana dan lebih membutuhkan bantuan dana.

Menurut Aburizal, permintaan daerah-daerah di luar Jakarta untuk penanganan bencana hingga awal Februari 2007 telah mencapai Rp 2,6 triliun. Karena kurang, tambahan dana untuk memenuhi permintaan daerah itu akan diusulkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.

Posisi banjir Jakarta saat ini masih dalam tahap tanggap darurat. Dalam masa itu, Aburizal meminta agar korban banjir diberi semangat untuk bangkit, dengan melibatkan mereka dalam membenahi rumah dan lingkungannya dari sisa-sisa banjir. “Jangan menunggu dibersihkan sukarelawan. Apa yang bisa, dikerjakan sendiri,” ujarnya.

Tidak lebih baik

Sehubungan dengan penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengakui tidak lebih baik dari penanganan bencana gempa dan tsunami di Nias, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam, serta gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ia menyebut, ada kegamangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam hal koordinasi penanganan banjir. (inu/ben)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/10/metro/3306077.htm, Sabtu, 10 Februari 2007