Puskaptis Usulkan Perda Bencana di DKI
Kamis, 08 Februari 2007, 17:46:50 WIB

Laporan: Fatahillah

Jakarta, Rakyat Merdeka. Wabah penyakit dan musibah banjir yang melanda ibukota Jakarta secara beruntun akhirnya memunculkan wacana yang mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana.

Usulan dibuatnya Perda Penanggulangan Bencana itu, salah satunya, muncul dari Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan & Pembangunan Strategis). Lewat sebuah kajian, disimpulkan bahwa wilayah DKI Jakarta berada pada kawasan rawan bencana alam, baik yang diakibatkan oleh alam maupun kesalahan manusia dalam mengelola sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

“Dalam penelitian yang telah kami lakukan, diidentifikasi Jakarta memiliki 6 sumber bencana yang harus menjadi perhatian para stakeholder, baik legislatif, eksekutif, LSM, tokoh masyarakat dan tak lupa harapan warga dititipkan kepada para calon penerus Sutiyoso sebagai Gubernur Jakarta mendatang,” begitu ungkap Husin Yazid, Direktur Eksekutif Puskaptis, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (8/2).

Karenanya, lanjut Husin, didasarkan kondisi riil dan identifikasi permasalahan bencana yang akan mengancam dan menimpa wilayah DKI Jakarta, dalam hal ini penanganan bencana (gempa bumi, stunami, kekeringan, banjir, kebakaran, polusi, dan endemik penyakit DBD dan flu burung) para stakeholders harus meninjau secara komprehensif.

“Untuk itu Pemda DKI Jakarta perlu memikirkan, mengambil langkah serta membuat kebijakan berdasarkan kondisi dan situasi wilayah Jakarta dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana. Hal ini juga untuk menjawab keragu-raguan dari warga karena banyaknya isu bencana yang melanda Jakarta,” katanya.

Pihak legislatif, pinta Husin, hendaknya mendorong percepatan terbitnya peraturan daerah (perda) yang akan dijadikan dasar dalam penanganan berbagai bencana. “Fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat ditingkatkan partisipasinya untuk bersama-sama dalam memberikan masukan dan inovasi dalam penanggulangan serta penanganan bencana.

Wacana Perda Penanggulangan Bencana itu ternyata direspon positif kalangan dewan. Anggota Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD DKI Jakarata Vike Very Ponto mendukung wacana penerbitan peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan bencana. “Tapi harus dikaji dulu, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat ibukota,” ungkapnya.

Selain itu, politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan agar penanggulangan bencana dilakukan lebih terintegrasi, maka harus dilakukan antara Jakarta dengan Bodetabek. Disamping Perda tersebut bisa mengacu, pada Undang-Undang (UU) 34/1999 yang akan disahkan oleh DPR. adi

sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=27883

Iklan