Republik Banjir
Kamis, 01 Februari 2007
EDITORIAL

REPUBLIK ini memang negeri multibencana. Setelah bencana yang satu berlalu, datang bencana baru. Bila pada musim kemarau datang kekeringan dan kebakaran hutan, kini di musim hujan datang bencana banjir.

Banjir seakan menjadi ritual tahunan dan terus terjadi berulang-ulang. Ia telah dianggap rutin dan lumrah. Banjir seakan menjadi bagian dari ritme kehidupan yang harus dilalui.

Karenanya, ketika Jakarta banjir, hal itu dianggap sebagai hal biasa. Sejarah Kota Jakarta memang tak bisa lepas dari banjir. Jakarta kerap tergenang air sejak zaman penjajahan. Struktur sebagian wilayah Jakarta yang berada di bawah permukaan laut, menjadikan kota ini begitu gampang diserang banjir. Terlebih saat musim hujan datang.

Meski intensitas curah hujan belum tinggi dan sebarannya belum merata, hujan begitu mudah menggenangi sejumlah kawasan di Jakarta belakangan ini. Apalagi, jika di daerah Bogor dan Depok turun hujan lebat, hampir dipastikan sebagian sungai di Jakarta meluap yang kemudian menggenangi kawasan sekitarnya. Kampung Melayu, Bidara Cina, Kramatjati, Cipinang, Cimanggis, Tanah Abang, dan Pancoran hanyalah sebagian wilayah yang menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba.

Untuk mengatasi banjir di Jakarta yang dialiri 13 sungai, memang bukan persoalan mudah. Buktinya, sejak kemerdekaan hingga kini, tak satu pun rezim yang mampu menjadikan Jakarta bebas dari banjir.

Berbagai upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta telah dicoba. Proyek Banjir Kanal Barat, yang berhulu di Sungai Manggarai dan berhilir di Muara Angke, memang telah dibangun. Tapi, proyek Banjir Kanal Timur bernilai Rp4,9 triliun dan telah diresmikan presiden pada 2003 kini mandek.

Sekalipun proyek Banjir Kanal Timur yang berhulu di Sungai Cipinang dan ditargetkan selesai pada 2010, juga telah dibangun, tak ada jaminan Jakarta bakal bebas banjir. Sebab, kanal yang berhilir di Marunda itu kerap terganjal air laut ketika pasang.

Karena itu, untuk mengatasi banjir kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar dan menyediakan dana cadangan sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut dipakai antara lain untuk pemeliharaan waduk, perbaikan sistem drainase, pembuatan pompa, pembangunan tanggul, pengerukan sungai, pendirian lokasi penampungan, dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah menyiapkan ratusan perahu karet di lima wilayah Jakarta dan ribuan petugas disiagakan.

Banjir tak hanya melanda Jakarta. Banyak kawasan di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga tak luput dari bencana banjir. Bahkan di banyak daerah, banjir menyebabkan bencana lain yang tak kalah dahsyatnya, yakni longsor.

Namun, penanganan banjir baik di Jakarta maupun daerah lain di Tanah Air tergolong parsial dan kurang sungguh-sungguh. Pemerintah lebih condong mengedepankan langkah-langkah untuk mengatasi, bukan mencegah banjir. Padahal, banjir tak hanya meluluhlantakkan bangunan dan infrastruktur, memperbanyak kemiskinan, tapi juga melenyapkan jiwa anak bangsa.

Untuk itu, sudah saatnya Republik ini memiliki politik banjir. Sebuah konsep penanganan banjir yang sistemik, integratif, dan komprehensif. Penanganan banjir di Jakarta, misalnya, harusnya tidak hanya urusan Pemerintah Provinsi DKI semata. Tapi, semestinya juga melibatkan pemerintah Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat.

Tanpa itu, hujan bencana akan terus-menerus membanjiri republik ini!

sumber: http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=20070201173801XX