Tekad Pemerintah, Tahun Depan Tiada Banjir Lagi
Rencana Induk Pengendalian Banjir 2003 Belum Disahkan

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah pusat dan daerah bertekad pada tahun depan dan tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jikalau banjir masih terjadi, diharapkan volume airnya tidak sebesar banjir tahun 2007 ini.

Menurut Kalla di Istana Wapres, Kamis (8/2), untuk mewujudkan tekad itu, selain “menghidupkan” minimal 200 situ lagi, pemerintah mendorong pembuatan kolam pancing untuk menyerap air hujan di sejumlah titik, menormalisasikan sungai, mempercepat pembangunan Banjir Kanal Timur, meninggikan Banjir Kanal barat, dan penyedotan air dari sejumlah sungai di Jakarta.

“Pokoknya, kita tekad dulu, tahun depan, apa pun banjirnya tak sebesar ini. Bahkan, jangan banjir tahun depan dengan sistem darurat seperti itu,” kata Kalla.

Diakui Kalla, sebenarnya orang sudah tahu cara mengatasi banjir, karena konsepnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi, konsep itu kurang serius diimplementasikan. Sabtu besok, persoalan banjir ini akan dibahas lebih mendalam.

Menurut Wapres, pembahasan penanganan banjir harus dilakukan pada musim hujan dan saat terjadinya banjir. “Jika tidak saat banjir, sudah lupa itu. Presiden minta ini disinkronisasikan pada musim hujan,” paparnya.

Sementara Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, semalam, merilis data jumlah korban banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di Jakarta, tercatat 37 orang tewas akibat banjir dan 219.404 orang mengungsi.

Di Jabar, tercatat 16 orang meninggal dan 410.630 warga mengungsi. Di Banten, 13 orang tewas dan 135.555 warga mengungsi. “Selain itu, enam orang meninggal akibat longsor di Pandeglang,” ujar Sekretaris Satkorlak PB Banten Hikmatullah.

Situ dan taman mancing

Kalla mengakui, sejak zaman Belanda tercatat sekitar 1.000 situ dari kawasan Bogor sampai di Jakarta. Akibat pembangunan perumahan dan gedung lainnya, situ-situ itu hilang.

“Dulu di Pluit ada situ besar, di Kelapa Gading, dan di belakang Polda Metro Jaya yang kini menjadi gedung BCD. Juga situ di Kebun Jeruk,” kata Kalla.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah merencanakan kembali membuat situ. “Jika bukan situ yang besar, minimal ada kewajiban bagi pengembang membuat taman mancing. Saya sudah bilang ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Menteri Pekerjaan Umum (PU),” katanya.

Menurut Kalla, minimum harus dibangun 200 situ atau taman pancing. “Kalau antara Jakarta dan Bogor, tanahnya masih murah. Konsepnya, pemerintah pusat atau daerah membeli lahan dua atau tiga hektar. Gali dan jadikan taman mancing atau situ. Itu sederhana,” kata Kalla.

Rencana induk 2003

Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta mendesak pemerintah pusat mengesahkan dan melaksanakan rencana induk pengendalian banjir. Rencana induk dengan anggaran Rp 18,2 triliun itu disusun hingga detail sejak 2003, tetapi hingga kini dibiarkan saja.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Kamis, menyatakan, setelah banjir tahun 2002, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jabar, dan Banten menyusun rencana induk pengendalian banjir agar tak terulang lagi. Karena dekat pelaksanaan Pemilu 2004, rencana induk itu tak sempat ditandatangani Menteri PU dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana induk itu terbengkalai dan penanganan banjir secara menyeluruh tak dilakukan.

Wakil Ketua DPD Irman Gusman menambahkan, banjir akibat luapan sungai yang lintas provinsi harus ditangani pemerintah pusat. DPD akan mendesak itu.

Anggota DPD dari Jakarta Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, jika diperlukan DPD akan menekan departemen teknis agar mewujudkan rencana induk yang sudah dibuat.

“Jangan sampai banjir terulang lagi pada 2012. Ini membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya mengatakan, rencana induk itu memuat tahap demi tahap pengendalian banjir. Pengendalian banjir dimulai dari kawasan hulu sampai ke hilir.

Selain itu, imbuh Sutiyoso, perlu dibangun 10 situ di sepanjang hulu sungai untuk membelokkan aliran air saat musim hujan. Pembelokan air sungai diperlukan agar tak semua air langsung ke kawasan hilir dan banjir. Salah satu bendung yang diperjuangkan, adalah bendung Ciawi seluas 200 hektar di Bogor.

“Sedang pembenahan kawasan hulu sungai memerlukan kerja sama pemerintah kabupaten/kota di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan langsung,” ungkap Sutiyoso.

Untuk jangka pendek penanganan banjir, dibutuhkan dana Rp 778,95 miliar untuk perbaikan berbagai prasarana yang berkaitan dengan sungai, dan rumah susun sederhana bagi warga bantaran sungai. Untuk jangka menengah selama dua tahun dibutuhkan dana Rp 4,334 triliun. Sedang untuk jangka panjang dibutuhkan Rp 11,58 triliun.

Pakar perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung Armi Susanti di Bandung, Kamis, menegaskan, jika pola curah hujan di Jakarta dan sekitarnya tetap tinggi dan tak ada pembenahan, Jakarta bisa tergenang lagi tahun 2010. Bahkan, Jakarta bisa tenggelam pada tahun 2050.

Pakar lingkungan Otto Sumarwoto meminta tata ruang Jakarta perlu ditinjau lagi. Pemerintah harus bersikap untuk meninggalkan fungsi ekonomi bagi Jakarta, dan lebih memfungsikan sebagai pusat pemerintahan. (har/NAW/oin/jon/eca/jos)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/09/UTAMA/3303307.htm, Jumat, 09 Februari 2007