Organisasi
Bakornas Penanganan Bencana Belum Lengkap

Jakarta, Kompas – Selain terlalu birokratis, keberadaan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanganan Bencana pun masih belum lengkap perangkatnya. Setelah satu tahun Peraturan Presiden tentang Bakornas Penanganan Bencana itu diterbitkan sejak 2005, para pelaksana hariannya pun belum kunjung ditetapkan secara definitif.

“Struktur organisasi di bawahnya juga baru selesai dibentuk 29 Januari 2007. Belum ada pula pelaksana harian Bakornas Penanganan Bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Padahal, bencana alam terjadi sambung-menyambung,” kata Imam Prasodjo, pengamat sosial sekaligus pimpinan Yayasan Nurani Dunia, pekan lalu.

Imam juga berpandangan, Bakornas Penanganan Bencana masih terlalu birokratis. Sebagian besar anggota Bakornas Penanganan Bencana ialah para menteri yang sudah memiliki banyak tanggung jawab. Untuk jajaran pelaksana harian juga terdapat penjejangan eselon.

Selain itu, segala bantuan yang datang dari masyarakat dapat diberikan langsung melalui koordinasi gubernur atau bupati yang sudah pasti sulit ditemui kebanyakan orang. Para birokrat, menurut dia, kurang efektif dalam mengkoordinasi penanganan bencana karena ada kecenderungan menganggap bencana merupakan bagian kecil dari tumpukan tugas-tugas mereka yang sudah berat.

Bakornas Penanganan Bencana semestinya merupakan otoritas dalam situasi darurat yang mempunyai kewenangan dalam memobilisasi segala bantuan dari berbagai pihak, baik negara maupun swasta. “Badan itu seharusnya tersusun atas profesional dari berbagai bidang keahlian, meliputi keahlian manajerial dan penyelamatan,” ujarnya.

Untuk penyaluran kebutuhan dasar tidak boleh terjerat aturan birokrasi jabatan struktural dan harus ada keluwesan aturan. Pada saat terjadi bencana yang bersifat nasional, seharusnya sekat birokrasi di darah juga tidak ada lagi.

Masalah waktu

Sebaliknya, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bakornas Penanggulangan Bencana, Sugeng Triutomo, mengatakan bahwa tanpa pengangkatan definitif sejauh ini pihaknya sebagai pelaksana tugas tetap dapat menjalankan tugas.

Koordinasi dengan berbagai departemen dapat berjalan sebagai grup dalam kondisi gawat darurat. “Pengangkatan definitif itu hanya masalah waktu saja karena organisasi di bawah deputi belum ada dan baru disahkan 29 Januari 2007. Struktur di bawah bersifat lebih teknis, terdiri atas 16 direktur atau kepala biro,” katanya.

Sugeng berpandangan, hal yang terpenting ialah kepemimpinan, terutama terkait tugas koordinasi lintas sektor. Pada tingkat pusat ini sudah berjalan.

“Yang belum ada saat ini ialah pelaksana harian tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Sulit untuk membebani kembali gubernur dan wali kota untuk posisi tersebut. Padahal, kepemimpinan menjadi sangat penting karena terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan,” ujarnya. (INE)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/12/humaniora/3308246.htm, Senin, 12 Februari 2007