Danau-danau Akan Ditertibkan
Senin, 12 Pebruari 2007 | 08:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah pusat akan melakukan penertiban situ atau danau yang telah beralih fungsi. Dalam master plan penanganan banjir yang dibuat pada 2002, pemerintah sudah merencanakan penataan ruang, pembuatan sudetan Ciliwung-Cisadane, dan peninjauan Polder Sunter.

“Rencana itu masih akan ditambah lagi dengan rehabilitasi situ atau danau sesuai dengan kondisi lapangan,” papar Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Roestam Sjarief.

Dia mencontohkan, Waduk Ciawi merupakan area yang sangat baik untuk penampungan banjir. Ini termasuk yang sudah dijadwalkan meski masih dalam pembahasan.

Rehabilitasi ataupun penertiban situ, menurut Roestam, memang ada kendala, salah satunya pembebasan lahan. Namun, kata dia, pemerintah DKI Jakarta sudah bersedia membayar ganti rugi pembebasan lahan itu. Problem berikutnya, dana itu harus dialihkan atau dihibahkan kepada pemerintah Bogor. Sebab, beberapa situ berada di wilayah Bogor.

Pemerintah DKI Jakarta, Roestam melanjutkan, sulit mengalihkan dana itu ke pemerintah daerah lain. Ada kemungkinan, menurut dia, pemerintah DKI Jakarta tidak yakin dana itu digunakan untuk pembebasan tanah Waduk Ciawi. Sebagai solusi, dia menyarankan pembentukan satu unit badan tertentu yang khusus menangani urusan banjir ini.

Catatan Tempo menunjukkan, di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat 200 situ atau danau. Sebanyak 13 danau terdapat di Jakarta, yang berukuran besar antara lain Danau Sunter, Danau Lembang, Danau Babakan, dan Danau Manda.

Ikatan Ahli Perencanaan mengusulkan pembuatan waterfront city sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir. Waterfront city ini, tutur Ketua Pusat Kajian Ikatan Ahli Perencanaan Jakarta Abdul Alim Salam, akan dilengkapi dengan fasilitas jalan, kampung susun, serta pusat rekreasi dan bisnis, yang berada di sisi Banjir Kanal Timur.

Namun, dia mengusulkan waterfront city ini dikelola sebuah badan otoritas. “Sebab, kalau swasta, cuma cari untung,” katanya.

Alim menambahkan, permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta harus diatasi dengan menangani daerah hulu, tengah, dan hilir. Bagian hulu harus dikonservasi, dan daerah tengah berfungsi menahan air. Sedangkan di daerah hilir, air harus cepat digelontorkan ke laut agar tidak terjadi banjir. Selain itu, sebagai negara pantai, Indonesia harus punya sistem drainase yang baik dan kuat. “Sekarang drainase rusak, banyak yang tertahan (sampah),” ujarnya.

Terkait dengan problem banjir ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah pusat akan menyiapkan dana tambahan untuk menyelesaikan proyek Banjir Kanal Timur sebesar Rp 1,4 triliun.

Sebelumnya, dana untuk proyek ini disiapkan Rp 1,3 triliun. Dengan tambahan dana itu, “Proyek Banjir Kanal Timur harus selesai dalam dua tahun,” ujarnya.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/02/12/brk,20070212-92975,id.html