Penyelamatan DKI
Gerakan Sumur Resapan Mulai dari Halaman Istana

Jakarta, Kompas – Gerakan besar membangun sumur resapan di DKI Jakarta akan dimulai dari halaman Istana Presiden, kemudian kantor para menteri, kantor gubernur, wali kota, camat, lurah, dan kantor-kantor pemerintah lainnya.

Gerakan yang dilakukan dalam irama yang terkoordinasi ini merupakan ikhtiar mengeluarkan Ibu Kota dari belenggu banjir tahunan.

“Pemerintah harus memberi contoh, tidak sekadar memerintahkan rakyatnya membangun sumur resapan,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Kompas di Jakarta, Minggu (11/2). Menurut Wapres, sumur resapan memang bukan satu-satunya jalan keluar, tetapi terobosan penting mengatasi banjir yang melumpuhkan Jakarta.

Banjir selama beberapa hari, mulai 2 Februari, menyusahkan warga Ibu Kota setidaknya selama lima hari. Sekitar 300.000 warga mengungsi dan 48 warga Jakarta meninggal.

Swasta

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, sejalan dengan pembuatan sumur resapan di kantor-kantor pemerintah, dilakukan pula kampanye besar tentang sumur resapan. Warga yang merasa memiliki kemampuan, keterampilan, dan alat memadai silakan terjun di usaha pembuatan sumur resapan.

Ini, ujar Wapres, agar warga yang hendak membuat sumur resapan mudah mencari kontraktor atau pengusaha sumur resapan. Kelak warga akan melihat di mana-mana ada spanduk atau bahkan tempelan brosur di lokasi yang diizinkan, tentang usaha sumur resapan. Warga juga tahu di mana dapat membeli ijuk, kerikil, dan sebagainya.

Informasi yang terbuka ini akan membuat para pengusaha dan warga mudah ikut dalam gerakan besar ini. Kalau swasta dan warga tidak tergerak, pemerintah menempuh tindakan hukum. Ihwal sumur resapan ini sudah ada aturannya (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005). Pihak swasta dan warga wajib melaksanakan peraturan itu.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa pembuatan sumur resapan bukan saja mengeluarkan Ibu Kota dari jeratan banjir, tetapi di antaranya menyelamatkan lingkungan. Intrusi air laut ke daratan akan terhenti karena air tanah terisi. Ibu Kota terhindar dari krisis air bersih.

Namun, Wapres menyatakan, pemerintah memaklumi tidak mungkin semua warga Ibu Kota dapat membuat sumur resapan. Banyak juga warga tinggal di rumah tanpa halaman. Terhadap hal ini ada pengecualian dan aturannya sendiri. “Banyak rumah saling berimpitan. Sebutlah jumlah rumah di Jakarta sejuta unit, sekian persen di antaranya tanpa halaman,” ujar Kalla.

Dalam catatan Kompas, anggaran yang akan dikeluarkan dalam membuat sumur resapan amat besar. Katakanlah, yang akan membuat sumur resapan mencapai 500.000 warga, dana yang akan dikeluarkan mencapai Rp 1,75 triliun. Ini bukan angka kecil. (as)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/12/daerah/3308661.htm, Senin, 12 Februari 2007