Ongkos Ekonomi yang Mesti Dibayar
Hasil terhadap RUTR yang Hanya Propasar

Jakarta, Kompas – Ketidaktaatan pada rencana induk atau masterplan tata ruang menyebabkan Jakarta “direndam” selama sepekan sehingga membuat ekonomi mandek dan menambah jumlah orang miskin baru. Hasil pengembangan kota atas nama kemajuan dengan mengabaikan aspek lingkungan kini harus dibayar mahal.

Biarpun potensi kerugian yang mencapai triliunan rupiah telah dipublikasikan, tetapi jika banjir bandang periode lima tahunan yang melanda Ibu Kota ini tidak mendapatkan solusinya, semua kegiatan usaha, khususnya ekspor dan impor, harus selalu mulai dari nol.

Penilaian tersebut disampaikan ahli planologi Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, di Jakarta, Sabtu (10/2).

Yayat mengatakan, perkembangan kota metropolis tanpa sikap konsisten pada rencana tata ruang membawa Jakarta menjadi kota tidak produktif.

“Pemulihan wilayah dan kebangkitan kembali iklim usaha di Jakarta kini harus dibayar mahal akibat kegagalan pemerintah menata kota ini. Infrastruktur hancur, produktivitas terhenti, distribusi macet, dan kemiskinan bertambah,” kata Yayat.

Sektor usaha kecil dan menengah memperkirakan potensi kerugian akibat tidak bisa melakukan transaksi ditaksir sekitar Rp 3,1 triliun. Kerugian sistem transportasi kereta api yang mandek Rp 800 juta, klaim asuransi lebih dari Rp 400 miliar.

Belum lagi kehilangan potensi pendapatan PT Telekomunikasi Indonesia Rp 15 miliar-Rp 18 miliar, kerugian pabrik garmen 9,6 juta dollar AS, dan kegiatan ekspor-impor pun terhenti.

Direktur PT Panasia Indosyntec Suwadi Bing Andi menyebutkan, ekspor serat kapas ke Eropa sempat terganggu. Paling tidak, sebanyak 5-10 peti kemas 40 kaki masing-masing berisi 25 ton tidak dapat terkirim. Akibatnya, aktivitas produksi pun menjadi terhenti.

Tata uang

Yayat menilai, rencana tata ruang cenderung diarahkan kepada kebijakan propasar alias tata uang. Maraknya pembangunan kota lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi. Akibat mengabaikan tata lingkungan, dampak musibah banjir inilah yang akhirnya dituai masyarakat Jakarta, khususnya pelaku usaha.

Menurut Yayat, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), termasuk persyaratan penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah, dalam pembangunan perumahan, pertokoan, dan perkantoran tidak dilakukan secara tegas. Selama ini amdal hanya dipandang sebagai persyaratan semu untuk memperlancar proses perizinan.

“Persyaratan amdal diabaikan oleh masyarakat. Persoalan makin runyam karena pembuat kebijakan tidak tegas dalam menerapkan peraturan,” katanya.

Buktinya, tahun 2000-2004 sekitar 450 hektar ruang terbuka hijau dari luas Jakarta yang mencapai 65.000 hektar telah hilang. Semua pihak yang mengubah fungsi lahan tidak menyadari bahwa 40 persen wilayah Jakarta sebetulnya berada di bawah permukaan laut.

“Jadi, hujan sebentar saja, genangan air akan bermunculan. Sebaliknya, begitu air laut pasang, wilayah pesisir pantai bakal dilanda banjir,” kata Yayat.

Menurut Yayat, revisi kebijakan tata ruang Jakarta harus dilakukan. Jika dievaluasi secara teliti, rencana tata ruang 2010 sudah membuktikan bahwa semua pihak bisa “menabrak” masterplan pengembangan kota Jakarta.

Arah pembangunan ekonomi sudah ada di dalam rencana tata ruang 2010. Ternyata, para pengembang perumahan maupun pusat perbelanjaan lebih memilih wilayah yang bukan ditujukan bagi kawasan ekonomi. Kantong- kantong penampungan air pun bisa dibeli perizinannya untuk dijadikan gedung-gedung bertingkat.

Kini lahan seluas 1 hektar di Jakarta dapat memberikan nilai investasi sekitar Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar. Nilai lahan itu diperoleh dari retribusi, pajak, hingga pungutan lainnya.

Selama tahun 1993-2002, sebetulnya sudah ada 102 program pengelolaan kawasan hulu hingga hilir. Sayangnya, program itu hanyalah sebatas wacana, tanpa ada implementasi. Pembentukan badan kerja sama Jabodetabek dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional tidak berjalan secara optimal. Bahkan, penandatanganan kerja sama antara bupati, wali kota, dan gubernur tentang pengelolaan situ-situ pun tidak berjalan. (ryo/osa)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/12/ekonomi/3307313.htm, Senin, 12 Februari 2007