BANJIR JAKARTA – Tanggungjawab Individu vs Kolektif

Salam,

Saya menonton salah satu liputan televisi (RCTI) tentang banjir Jakarta yang mulai surut kemarin. Wartawan RCTI menelusuri Kali Ciliwung, memperlihatkan rumah pinggir kali yang porak-poranda dan timbunan sampah.

Narasi dari sang wartawan kira-kira begini: “Banjir di Jakarta disebabkan oleh ulah warga sendiri, yang membangun rumah di bantaran sungai dan membuang sampah sembarangan.”

Liputan seperti ini, menurut saya, adalah liputan yang tidak memiliki perspektif dan cenderung misleading.

Liputan seperti ini memberi justifikasi keliru tentang rencana pemerintah mentransmigrasikan puluhan ribu jiwa yang mukim di pinggir Ciliwung ke luar Jawa. [Lagi-lagi, orang miskin lah yang harus dihukum menyusul banjir besar Jakarta!].

Liputan itu juga secara tak langsung menjustifikasi proyek ratusan miliar pembangunan Banjir Kanal Timur (ups… Kanal Banjir Timur) seolah-olah itu akan menjadi jawaban ampuh melawan banjir. Dan karena lama Gubernur Sutiyoso telah mengusulkan ini, namun pemerintah tak cukup biaya, para pemirsa/pembaca diajak mafhum bahwa kesalahan tidak terletak pada sang gubernur.

Banjir di Jakarta, seperti juga soal kemacetan lalu lintas dan polusi, seharusnya mengingatkan kita tentang fungsi dasar pemerintah kota. Bahwa di kota besar seperti Jakarta, tanggungjawab terutama ada di pundak pemerintah, bukan individu.

Bukan berarti setiap warga, setiap individu, bebas dari tanggungjawab. Tapi, tanggungjawab terbesar secara kolektif terletak pada gubernur. Seseorang takkan bisa mencerap problem kolektif Jakarta dengan magnitude yang sangat besar.

Sebagai dasar, untuk membangun kebijakan kolektif kita perlu memahami betapa besar penduduk Jakarta, dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Jumlah penduduk DKI sekitar 11 juta, dan belum termasuk penduduk sekeliling: Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

SAMPAH

Bahkan jika tidak dibuang sembarangan, jumlah sampah yang diproduksi warga Jakarta sangat besar. Makin kaya orang, makin banyak sampah yang dihasilkannya.

Jika kita asumsikan setiap orang menghasilkan 1/4 kg sampah per hari maka jumlah sampah kolektif bisa mencapai 3.000 ton per hari, dan 90.000 ton per bulan.

Tanpa ada ajakan mengurangi gaya hidup serba mewah di kalangan kaya, dan tanpa ada manajemen pengelolaan sampah yang baik, puluhan ton sampah itu tetap akan “terbuang sembarangan”.

Ajakan individual tidak membuang sampah sembarangan, seperti kita lihat sekarang ini, jelas tidak memiliki arti apa-apa. Adalah pemerintah, Pak Gubernur, yang bertanggungjawab menyelenggarakan manajemen persampahan secara baik, secara kolektif.

KANAL BANJIR

Keampuhan Kanal Banjir sebagai pengelak banjir terlalu dibesar-besarkan dan bahkan cenderung menjadi mitos. Bahkan jika warga pinggir kali digusur dan Kanal Banjir diperbesar, banjir serupa kemarin masih akan terjadi jika masalahnya tidak coba diudari secara sekasama.

Air hujan deras langsung masuk ke sungai atau dataran yang lebih rendah karena besarnya run-off akibat pembangunan fisik kota secara keseluruhan, bukan hanya bangunan orang miskin di pinggir kali.

Menjadi watak individu untuk memaksimalkan kenyamanan dan keuntungan membangun gedung/mall yang menghilangkan lahan resapan air. Hanya pemerintah yang bisa mengendalikan kecenderungan individu seperti ini ke dalam kebijakan kolektif yang benar. Lagi-lagi, pemerintah kota lah yang paling bertanggungjawab di sini.

KEMACETAN

Menjadi watak individu untuk memaksimalkan kenyamanan dengan mengendarai mobil/motor pribadi yang kini menyesaki kota. Hanya pemerintah yang bisa mengendalikan kecenderungan individu seperti ini ke dalam kebijakan kolektif transportasi umum yang nyaman dan murah.

Meski masih superfisial, pembangunan busway bisa dianggap sebagai jalan keluar. Namun, jika tarifnya dinaikkan (seperti yang saya dengar belakangan ini) dan terlalu mahal, warga akan tetap memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Pemerintah lah yang bertanggungjawab mengarahkan kecenderungan individu. Pemerintah bisa melakukannya melalui:

— peraturan yang konsisten dan adil
— pajak (disinsentif)
— subsidi (insentif)

Kemacetan, misalnya, bisa dikurangi dengan menerapkan pajak setinggi-tingginya kepada pemilik mobil pribadi, dan memberikan subsidi substansial pada angkutan umum massal. Jika kita masih berpikir “subsidi itu candu yang memanjakan rakyat” (seperti argumen seseorang dalam perdebatan pencabutan subsidi BBM tempo hari) maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah.

Walhasil, meski tiap individu tidak bisa lepas tangan, tanggungjawab terbesar terletak pada pemerintah. Kewajiban warga adalah membayar pajak, kewajiban pemerintah adalah mengelola kebijakan kolektif secara benar.

Hal itu belum menjadi renungan mendasar di kalangan pejabat kota. Maka saya sarankan setiap warga Jakarta kini mulai menyiapkan perahu karet di garasi rumah… untuk menghadapi banjir yang sama.

Farid Gaban

sumber: “Farid Gaban” (faridgaban@yahoo.com)