Press Release:

Hasil Pemantauan Penggalangan Sumbangan Banjir di Jakarta

Seperti pada kejadian bencana alam sebelumnya, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), sebuah lembaga nirlaba independen yang concern pada kegiatan kedermawanan sosial (filantropi), melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan penggalangan dan penyaluran sumbangan untuk korban banjir di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan penggalangan dan penyaluran sumbangan yang terjadi di lapangan, serta berbagai kegiatan penggalangan dana yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik. Pemantauan ini bertujuan untuk mendorong kegiatan kedermawanan untuk korban bencana dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel. Kegiatan pemantauan kali ini difokuskan pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam melakukan penggalangan dan penyaluran sumbangan.

Berikut kami sampaikan beberapa temuan dari hasil pemantauan tersebut yang dilakukan mulai
3 Pebruari 2007:

1. Seperti bencana alam sebelumnya, masih banyak anggota masyarakat, aktivis lembaga sosial, pelajar dan mahasiswa yang melakukan penggalangan dana di jalan-jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan keamanan pengguna jalan. Selain itu, agak susah memantau pertanggungjawaban dari kegiatan yang bersifat sporadis tersebut. Tanpa berniat mengecilkan niat baik dan kepedulian mereka, pihak-pihak yang ingin melakukan penggalangan sumbangan hendaknya berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial yang sudah berpengalaman dan punya kompetensi dalam menggalang sumbangan. Dengan demikian, kegiatan penggalangan sumbangan bisa dilakukan dengan lebih terorganisir, lebih bertanggungjawab dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

2. Hal yang sama juga berulang pada penggunaan rekening pribadi untuk menggalang sumbangan masyarakat. Masih banyak pengelola sumbangan yang menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana publik ini. Salah satu lembaga yang melakukannya adalah Partai Keadilan Sosial (PKS) yang mengiklankan program kedermawananya secara besar-besaran di beberapa harian nasional. Dalam iklan tersebut PKS menghimbau masyarakat untuk menyalurkan dana lewat nomor rekening pribadi, yaitu BCA No.229145.9261 atas nama Sahrullah (Bendahara PKS). Penggunaan rekening pribadi semacam ini tidak bisa dibenarkan karena melanggar asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bencana. Untuk organisasi kecil atau penggalangan dana dalam lingkungan terbatas, penggunaan rekening pribadi masih bisa dimaklumi. Lembaga sebesar PKS yang sudah sering terlibat dalam pengelolaan dana bencana selayaknya menggunakan rekening khusus, seperti yang dilakukan oleh lembaga sosial lainnya. Hal itu diperlukan agar dana masyarakat tidak tercampur aduk dengan dana pribadi atau partai yang masuk ke rekening tersebut.

3. Selain itu, masih banyak pihak-pihak yang mempolitisasi kegiatan penyaluran sumbangan banjir untuk kepentingan politik praktis. Beberapa partai politik dan bakal calon gubernur DKI Jakarta mencoba memanfaatkan momentum bencana ini untuk berkampanye. Bahkan, sebagian dari mereka secara khusus “mengiklankan” kepeduliannya secara besar-besaran di surat kabar. Tentu saja promosi kedermawanan ini tidak gratis. Berdasarkan tarif iklan yang ditetapkan oleh masing-masing surat kabar, parpol serta para bakal cagub harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah untuk “promosi kedermawanan” itu.
Politisasi kegiatan kedermawanan ini memang tidak melanggar hukum, namun bisa dipersoalkan secara etis. Kegiatan kedermawanan harus dikembalikan pada esensinya sebagai aktivitas sosial yang dilakukan secara tulus dalam rangka membantu sesama. Para aktifis parpol dan bakal calon gubernur juga harus mempertimbangkan perasaan masyarakat yang ditimpa bencana dan tidak justru memanfaatkannya untuk kepentingan politik praktis. Selain itu, alangkah lebih baik dan bermanfaat jika dana yang digunakan untuk “iklan kedermawanan” itu disalurkan dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat diperlukan oleh korban banjir.

4. Tim PIRAC juga menemukan adanya indikasi pengelabuan masyarakat pada penggalangan sumbangan banjir lewat program SMS Donasi Nasional yang dikelola oleh Departemen Sosial dan Haltek Group. Indikasi tersebut terungkap berdasarkan pengaduan beberapa donatur yang menyumbang pada program tersebut lewat SMS yang dikirimkannya. Tim PIRAC kemudian melakukan pengecekan dan pembuktian dengan melakukan SMS secara langsung ke nomor yang dimaksud. Kasus ini terutama dialami oleh penyumbang yang menggunakan kartu Mentari (Indosat), Matrix (Indosat), IM3 (Indosat), Simpati (Telkomsel), Kartu Hallo (Telkomsel), Kartu AS (Telkomsel), Flexi (Telkom), dll

Seperti diketahui, Depsos bekerja sama dengan PT. HALTEK MULIA MEDIA (HALTEK GROUP) menyelenggarakan program SMS Donasi Nasional. Program ini dilakukan dengan menyediakan nomor khusus (7505) bagi masyarakat yang ingin menyumbang lewat SMS. Program ini juga melibatkan semua operator telepon seluler dan beberapa organisasi sosial sebagai penerima bantuan. Depsos dan lembaga peserta program tersebut kemudian mempromosikannya di beberapa media massa. Program ini juga dipromosikan pada saat banjir melanda Jakarta oleh beberapa lembaga di beberapa media dengan tujuan menggalang sumbangan bagi korban banjir. Dalam promosi tersebut disebutkan bahwa dengan mengetik nama lembaga spasi program yang didukung (misal, ACT DONASI atau LM ACK) dan dikirim ke 7505, maka penguna telepon seluler akan menyumbang korban bencana sebesar Rp.5000. Pengelola program selanjutnya akan menyalurkan sumbangan tersebut kepada lembaga yang dituju oleh donatur. Pada iklan program yang dimuat beberapa media massa maupun web site Depsos, tidak disebutkan adanya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pengirim SMS. (lihat http://donasi.tvkemanusiaan.org/depsosRI atau http://www.tvkemanusiaan.org, serta iklan dan pemberitaan seputar program di beberapa media)

Namun, praktek yang terjadi di lapangan ternyata menyimpang dari apa yang diiklankan. Dana yang diambil lewat pemotongan pulsa ternyata jauh lebih besar dari jumlah yang diiklankan. Hal itu dikeluhkan oleh beberapa pengguna telepon seluler yang menyumbang lewat program tersebut kepada Tim PIRAC. Pulsa yang terpotong untuk SMS tersebut ternyata sebesar Rp.6.600, bukan Rp.5000 seperti yang diiklankan. Sebagian besar donatur merasa tertipu karena dalam iklan tidak disebutkan adanya dana tambahan di luar sumbangan sebesar Rp.5000. Mereka juga mempertanyakan ke mana larinya selisih dana sebesar Rp.1600 yang mereka salurkan. Beberapa donatur dan Tim PIRAC sudah mencoba mengadukan kasus ini pada SMS Pusat Pengaduan (5505) yang disedikan Depsos dan Haltek, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Promosi program yang tidak dilakukan dengan tepat dan transparan ini jelas merupakan pelanggaran dalam penggalangan sumbangan masyarakat. Terlebih lagi, jika didalamnya juga didapati pengutipan dana di luar sumbangan yang sudah disepakati. Hal ini melanggar peraturan mengenai pengumpulan sumbangan, yakni UU No. 9 tahun 1961, PP No. 29/1980 dan Kepmensos No.1/HUK/1995. Peraturan-peraturan tersebut mensyaratkan pengumpulan sumbangan dilakukan secara terang-terangan/transparan, sukarela, tidak dengan paksaan atau cara-cara lain yang meresahkan masyarakat. Pelanggaran terjadi karena program SMS Donasi Nasional yang dikelola Depsos dan Haltek Group tersebut dipromosikan secara tidak transparan. Unsur pemaksaan juga ditemui dalam pelaksanaan program itu karena pemungutan selisih dana sebesar Rp.1600 tidak dilakukan atas kerelaan masyarakat. Depsos dan Haltek Group sebagai penyelenggara program juga tidak menjelaskan ke mana dan untuk apa selisih dana tersebut disalurkan.

Jika selisih dana sebesar Rp.1600 itu digunakan untuk pembiayaan program, maka tindakan itu juga melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, yakni pasal 4 keputusan Mensos No.1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana. Dalam peraturan tersebut dinyatakan: ”Pembiayaan untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan penyalurannya, tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.” Dengan kata lain, seluruh sumbangan yang diberikan oleh pengguna telepon seluler sebesar Rp.6.600 tidak boleh dipotong untuk penyelenggaraan/ operasional program maupun organisasi penerimanya dan harus diserahkan sepenuhnya kepada korban banjir.

Karena adanya pelanggaran-pelanggaran di atas, PIRAC mendesak kepada Depsos dan Haltek Group untuk:
1. Menarik program SMS Donasi Nasional ini dan memperbaikinya jika ingin diluncurkan kembali ke masyarakat. PIRAC menyadari bahwa program ini penting dan bermanfaat, khususnya bagi korban bencana. Namun, penyelenggaraannya tidak boleh melanggar peraturan dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumbangan.
2. Menjelaskan kepada masyarakat penyumbang mengenai pemanfaatan dana sebesar Rp.1600 per SMS yang merupakan selisih dari dana Rp.6600 yang ditarik dari masyarakat penyumbang
3. Depsos sendiri harus mempertimbangkan keterlibatannya sebagai penyelenggara program-program semacam ini dan menyerahkan penyelenggaraannya kepada lembaga-lembaga sosial, seperti praktek yang terjadi sebelumnya. PP No. 29/1980 mengenai ”Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan” telah mengamanatkan kepada Depsos untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan pengawas dalam pengelolaan sumbangan. Fungsi tersebut akan sulit dijalankan jika Depsos sendiri terlibat sebagai penyelenggara program penggalangan sumbangan, seperti dalam kasus SMS Donasi Nasional. Dengan kata lain, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program itu, Depsos tidak mungkin bisa mengawasi dan memberi sanksi kepada dirinya sendiri.

Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pemantauan ini dapat menghubungi:
Hamid Abidin/ Yuni Kusumastuti
Di Kantor PIRAC
Jl. M. Ali No. 2 Tanah Baru, Beji, Depok
Telp: 021 7756071/ 7752699 atau Hp.08164841438
Email: pirac@cbn.net.id
Website: http://www.pirac.web.id

sumber: “PIRAC”