KPBB: Revitalisasi Ciliwung Jangan Tebang Pilih

JAKARTA, SELASA – Aktivis lingkungan hidup dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menyatakan upaya revitalisasi Sungai Ciliwung dan sejumlah situ yang akan dilakukan pemerintah, jangan sampai tebang pilih dengan mengorbankan rakyat kecil yang berada di sepanjang bantaran sungai tersebut.

“Sebaliknya pemerintah harus juga berani bertindak tegas dengan menindak pihak pengembang yang melakukan konversi ribuan hektar kantung air situ, rawa, dan hutan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Ahmad, Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan masyarakat kecil di bantaran sungai itu sasaran penertiban sekaligus sebagai tameng untuk melindungi para pengembang yang telah merampas ruang terbuka hijau (RTH).

Oleh karena itu, pemerintah saat ini harus mampu menunjukkan keberaniannya untuk tidak melakukan tebang pilih tersebut, dengan menyikat semua bangunan milik pengembang yang benar-benar telah melakukan pelanggaran tata ruang kota.

“Saat ini, pemerintah diuji keberaniannya untuk membongkar bangunan yang menyalahi aturan milik pengembang kelas kakap,” ungkapnya seraya menyebutkan target pemerintah menindak masyarakat kecil yang berada di bantaran kali itu, tidak terlepas dari akses hukumnya yang lemah.

Ahmad memaparkan, banyak bangunan atau kompleks perumahan di wilayah Jakarta yang melanggar aturan atau menyerobot areal resapan air bagi Jakarta, seperti, wilayah Kapuk yang semula berupa cagar alam dengan rawa-rawanya sebagai tempat berpijaknya hayati laut sudah disulap menjadi kompleks perumahan.

“Padahal pantai Kapuk itu memiliki kemampuan untuk menyimpan enam juta meter kubik, yang pada kenyataannya direklamasi oleh pengembang, akibatnya genangan air itu pindak ke daerah Kapuk Muara hingga banjir terus terjadi di daerah tersebut,” jelasnya.

Demikian pula halnya, di wilayah Kelapa Gading yang semula berupa rawa-rawa dan situ, kini sudah berubah menjadi bangunan. Dampaknya, banjir terus menggenangi daerah tersebut. Demikian bangunan milik pemerintah seperti kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) yang berada di bantaran Kali Cipinang.

“Keberanian pemerintah harus ditunjukkan pula kepada bangunan milik pemerintah untuk dibongkar jika terbukti menyalahi aturan. Keberanian ini sangat penting, karena jika hanya mengorbankan masyarakat kecil di bantaran kali, maka upaya revitalisasi itu tidak akan dapat berjalan,” katanya.

sumber: http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0702/13/111342.htm