Sekitar 1.500 Rumah Hanyut dan Rusak

JAKARTA, KOMPAS – Sekitar 1.500 rumah di Jakarta Timur hanyut dan rusak akibat banjir. Kerusakan terparah terdapat di Kecamatan Jatinegara dan Cakung.

Rumah-rumah yang hanyut terdapat di Kampung Melayu (72 rumah), Bidaracina (5), Bale Kambang (15), Cawang (14), dan Cililitan (5). Adapun rumah yang rusak terdapat di Pasar Rebo (14), Makasar (49), Kampung Melayu (681), Bidara Cina (16), Cipinang Besar Selatan (50), Cipinang Besar Utara (3), Bale Kambang (42), Cawang (51), Cililitan (10), dan Cakung (485).

Meskipun demikian, sebagian warga masih tetap menolak tawaran Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk tinggal di rumah susun panggung.

“Rumah susun panggung tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang terdiri atas keluarga besar. Kami juga masih punya orangtua yang sudah renta dan anak-anak kecil. Jika mereka harus naik-turun tangga, tentu sangat berbahaya,” kata Awang Sanwani, Ketua RW 02, Kelurahan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

Di kelurahan itu sebanyak 72 rumah hanyut dan 681 rumah rusak akibat banjir.

Sementara itu, Een (37), warga RT 06 RW 02, mengaku setuju dengan rumah susun panggung karena dirinya sudah bosan dengan banjir.

“Tidak ada yang bisa diselamatkan. Hanya yang saya pakai yang tersisa,” ujar Een.

Selama 15 tahun tinggal di Kampung Pulo, setiap tahun Een pasti kebanjiran. Kalau banjir kecil, Een cukup mengungsi di lantai dua rumahnya. Namun, saat banjir besar datang seperti yang terjadi tahun ini tak satu pun hartanya bisa diselamatkan.

Wali Kota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim menolak memakai banjir besar ini sebagai momentum untuk membangun rumah susun panggung itu.

“Jika 80 persen warga Kampung Pulo setuju, barulah rumah susun itu akan diwujudkan. Sudah tiga tahun ini rencana rumah susun kami sosialisasikan, tetapi belum ada tanggapan,” katanya.

Menurut Koesnan, jika warga mau dibuatkan rumah susun, mereka akan mendapat penggantian tanah dan bangunan.

“Tetapi, hanya untuk warga yang memang mempunyai surat tanah yang sah. Warga yang tinggal di bantaran kali sudah pasti tidak mendapatkan penggantian mengingat tanah bantaran kali adalah milik pemerintah. Selama tahap pembangunan, warga akan mendapatkan uang kontrakan atau dikontrakkan rumah oleh pemerintah,” ujar Koesnan.

Koesnan juga mengemukakan, jika rumah susun selesai dibangun, warga hanya boleh menyewa dengan harga murah. Sewa diberlakukan untuk menghindari pengalihan hak kepada orang- orang yang tidak berhak.

“Sewa hanya boleh dialihkan kepada orang yang mempunyai hubungan darah,” kata Koesnan.

Sementara itu, menurut Awang Sanwani, rumah susun bukan jalan terbaik untuk memecahkan masalah banjir di daerah rawan banjir.

“Seharusnya pemerintah mengajukan pemecahan yang win-win solution, yakni normalisasi sungai,” ujarnya. (ARN)

sumber: http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0702/14/055833.htm, Rabu, 14 Februari 2007 – 05:58 wib