Dua Opsi untuk Dana Penanganan Banjir, Kerugian akibat Banjir Rp 4,699 Triliun

Jakarta, kompas – Terdapat dua opsi untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan banjir yang mencapai Rp 2,7 triliun. Pertama, menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kedua, melakukan realokasi anggaran dari pos pengeluaran yang lain di APBN.

“Untuk jangka panjang, jumlah dana yang dibutuhkan untuk penanganan banjir kemungkinan bisa lebih dari Rp 2,7 triliun untuk Jakarta dan sekitarnya. Untuk menutup kebutuhan dana tersebut, saat ini pilihannya adalah dengan memperbesar defisit APBN atau melakukan realokasi dari pos pengeluaran lain,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta seusai membuka sebuah seminar di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Paskah, untuk opsi menambah defisit APBN, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional telah setuju untuk menambah defisit. Defisit APBN tahun 2007 mencapai Rp 40,5 triliun atau 1,1 persen dari produk domestik bruto.

“Berdasarkan undang-undang, sebenarnya defisit APBN boleh saja mencapai 3 persen dari produk domestik bruto. Namun, saya rasa opsi yang lebih tepat untuk ditempuh adalah dengan melakukan realokasi anggaran pos pengeluaran lain di APBN,” ujarnya.

Dia menambahkan, dana sebesar Rp 2,7 triliun tersebut hanya sebesar Rp 1,9 triliun yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Pasalnya, sebesar Rp 800 miliar ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kebutuhan dana untuk pembangunan Banjir Kanal Timur sebesar Rp 1,3 triliun. Sebanyak Rp 800 miliar ditanggung pemerintah daerah dan Rp 500 miliar ditanggung pemerintah pusat. Sisa dana penanggulangan banjir sebesar Rp 1,4 triliun akan digunakan untuk membangun infrastruktur lain seperti situ di daerah sekitar Jakarta,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional per tanggal 12 Februari 2007, besarnya kerugian akibat banjir yang melanda Jakarta sebesar Rp 4,699 triliun. Jumlah tersebut di luar kerugian yang akan diklaim kepada asuransi sebesar Rp 3,6 triliun.

Orang miskin bertambah

Kerugian terbesar adalah di sektor ekonomi sebesar Rp 2 triliun, kemudian diikuti kerugian akibat kerusakan rumah sebesar Rp 1,7 triliun.

Direktur Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arianto Patunru mengatakan, bencana banjir sudah pasti akan mendorong peningkatan jumlah orang miskin di daerah perkotaan.

“Kebijakan penanggulangan bencana seharusnya dimasukkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kedua hal ini saling terkait erat. Terjadinya bencana sering kali karena ketidakadilan lingkungan terhadap orang miskin,” ujarnya. (TAV)

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/14/ekonomi/3316506.htm, Rabu, 14 Februari 2007