Hilangnya “Sense of Crisis”

Mas Achmad Santosa

Membongkar kembali arsip yang berisi pernyataan, komitmen, dan janji pejabat pemerintah menangani banjir pada tahun 2002, wajar jika kini kita ragu dan khawatir, sibuknya pejabat menghadapi banjir akan berhenti, sejalan surutnya air dan pemberitaan di media. Lenyapnya kesibukan pejabat sejalan surutnya banjir terlihat jelas pada tahun 2002.

Seperti biasa, setelah banjir, semuanya menjadi business as usual. Apalagi dalam hitungan bulan, periode kepemimpinan Gubernur Sutiyoso akan berakhir, semuanya terfokus kepada kampanye calon gubernur DKI. Kekhawatiran yang sama, pemerintah pusat dan DPR memiliki prioritas lain yang tidak terkait penanganan banjir. Fenomena hangat-hangat tahi ayam ini tidak hanya terjadi dalam konteks banjir, tetapi juga dalam penanganan kebakaran hutan serta lahan, yang dari tahun ke tahun tidak pernah membaik.

Kita semua sepakat, penanganan banjir di Jakarta membutuhkan solusi terintegrasi. Artinya, solusi pembenahan di wilayah hulu (daerah tangkapan air) dan hilir (di Jakarta); solusi politis dan solusi teknis; solusi yang melibatkan berbagai wilayah administrasi (DKI, Jawa Barat, dan Banten); solusi yang melibatkan interdepartemen di tingkat pusat; solusi yang melibatkan lintas disiplin ilmu; dan solusi yang menuntut tidak hanya peran eksekutif, tetapi juga DPR dan masyarakat.

Persoalannya, bagaimana kita menuangkan solusi yang terintegrasi itu menjadi sebuah rencana aksi dengan capaian, kerangka waktu, skala prioritas, pendanaan dan penanggung jawab yang jelas.

Secara teknis, pekerjaan pembuatan rencana aksi tidak sulit karena rencana induk penanganan banjir di Jakarta, sejatinya sudah disusun sejak sembilan tahun lalu dan di-up date tahun 2002. Draf rencana induk yang konon memuat solusi penanganan banjir yang terintegrasi kini terbengkalai. Semua pejabat terkait angkat bahu jika ditanya penyebab keterbengkalaian ini. Ini yang saya katakan cara kerja yang “hangat-hangat tahi ayam”, tidak konsisten, tidak memiliki sense of crisis.

Sinkronisasi

Beberapa dokumen kebijakan yang terkait penanganan banjir, yang kini dalam penyelesaian, perlu disinkronkan dengan Rencana Induk Banjir, yaitu RUU Penataan Ruang (pengganti UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang), RUU tentang DKI Jakarta, dan Rancangan Perpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Dalam rangka itu perlu diperhatikan berbagai faktor.

Pertama, tidak efektifnya Keputusan Presiden No 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur.

Kedua, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan belum memberi fokus pada pencegahan banjir sebagai krisis.

Ketiga, lack of strong leadership di tingkat pusat yang mampu memfasilitasi solusi win-win antara pemda terkait.

Keempat, daya penegakan (enforceability) yang amat lemah di sektor tata ruang.

Kelima, korupsi di tingkat perizinan dan pengawasan yang membiarkan kawasan Bopunjur tidak terkendali. Berbagai faktor itu harus diantisipasi para perumus kebijakan agar berbagai dokumen itu tidak hanya berlaku di atas kertas.

Ekosistem

Sebagai sebuah produk pengaturan, Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 amat lemah. Kelemahan paling menonjol adalah izin-izin pembangunan yang telah diterbitkan meski tidak sesuai dengan tata ruang Bopunjur, diberi justifikasi untuk tetap berdiri sampai masa berlaku izin habis (Pasal 31).

Jadi, keppres ini tidak bisa dijadikan alat penertiban bangunan yang jelas merusak ekosistem Jabopunjur. Sedangkan aneka bangunan baru yang muncul setelah keppres (ratusan vila), meski bertentangan dengan keppres, tidak bisa dijatuhi sanksi apa pun. Sebab, Keppres No 114/1999 maupun UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang (sebagai induk) tidak menyediakan ancaman hukuman pidana. Sanksi administrasi yang mengandalkan aparat kabupaten terkendala pengaruh dan kekuatan para pemilik vila.

Di sisi lain, RTRW 2010 DKI (Perda No 6/1999) belum melihat banjir sebagai masalah extraordinary. Realitas ini dapat dilihat dari persentase luas keseluruhan kawasan hijau lindung dan hijau binaan hingga 2010 (di atas kertas) hanya ditetapkan 13,94 persen dari luas kota Jakarta. Menurut Walhi, untuk wilayah Jakarta yang membutuhkan banyak daerah resapan air, ruang terbuka hijau minimal 27, 5 persen. Meski dalam RTRW 2010 telah ditetapkan program-program pengendalian banjir, termasuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), ikhtiar radikal (extraordinary) seperti pembangunan penampungan air bawah tanah skala besar (Firdaus Ali, 2007), kolam-kolam retensi (retarding basin) di bagian tengah dan hulu dari 13 sungai yang mengalir ke jantung kota Jakarta (Maryono, 2007), revitalisasi dan pembangunan situ-situ baru tidak tampak. Mudah ditebak, RTRW 2010 tidak memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi yang sama pentingnya.

Mandeknya Rencana Induk Penanganan Banjir Jakarta, tersendatnya pembangunan BKT, dan tidak terkendalinya tata ruang Bopunjur, apa pun dalihnya, merupakan bukti penanganan banjir secara terintegrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, termasuk komitmen dan nyali. Gubernur Sutiyoso merasa powerless untuk sendirian menangani banjir, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PU juga merasa beyond his capacity jika harus bekerja sendiri. Untuk itu, Presiden perlu segera membentuk lembaga/badan seperti BRR Nias-Aceh yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas badan itu memfasilitasi pelaksanaan dan mengawasi Rencana Induk maupun Rencana Detail Penanganan Banjir di Jakarta secara terintegrasi, sekaligus tata ruang Jabodetabekpunjur.

Semua itu bergantung pada UU Penataan Ruang yang baru—apakah DPR dan pemerintah mau sungguh-sungguh merefleksikan sustainable development yang berbasis good governance dalam UU ini. Apakah kita berani tegas memberlakukan ancaman hukuman keras terhadap pelanggar tata ruang termasuk kepada pejabat pemberi izin.

Jadikan penanganan banjir terintegrasi sebagai magnum opus (prestasi) sisa periode kepemimpinan SBY- JK. Semoga kali ini tidak lagi “hangat-hangat tahi ayam”.

Mas Achmad Santosa Pemerhati Hukum Bekerja pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/14/opini/3314540.htm, Rabu, 14 Februari 2007