Industri Berpotensi Rugi 400 Juta Dollar AS
Pengusaha Minta Pengurangan Pajak Penghasilan

Jakarta, Kompas – Total kerugian yang dialami pelaku industri akibat banjir di Jakarta dan kawasan sekitarnya berkisar antara 350 juta hingga 400 juta dollar Amerika Serikat. Angka itu lebih besar dari kerugian karena banjir di Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2002 yang mencapai 200 juta dollar AS.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris menyampaikan perhitungan sementara kerugian sektor industri akibat banjir tersebut di sela-sela peninjauan ke Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung, Jakarta, Selasa (13/2).

Untuk mencegah banjir terulang, saran Fahmi, perbaikan infrastruktur kian mendesak dilakukan. Pemerintah akan merumuskan langkah untuk membantu pelaku industri yang mengalami kerugian akibat banjir.

“Mungkin dengan pendekatan fiskal seperti keringanan pajak maupun nonfiskal, misalnya dengan perbaikan infrastruktur,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KBN Agus Supriyanto menjelaskan, banjir merendam 40 persen dari 105 pabrik yang terdapat di KBN Cakung hingga tanggal 7 Februari.

Namun, hampir seluruh akses jalan menuju pabrik di kawasan ini tidak dapat dilalui karena ketinggian genangan air rata-rata mencapai 1 meter.

Selain itu, listrik padam, air bersih tak tersedia, serta jaringan komunikasi terputus. Akibatnya, kegiatan produksi, ekspor, dan impor sempat terhenti.

“Ekspor rata-rata per hari dari KBN senilai 2,1 juta dollar AS. Potensi kerugian dengan asumsi ekspor terhenti sampai 14 hari bisa mencapai 29,6 juta dollar AS atau setara Rp 266,4 miliar,” ujar Agus.

Dana perbaikan jalan

Dalam jangka pendek, PT KBN berencana menambah saluran air, meninggikan jalan, gardu listrik, dan meninggikan lantai bangunan pabrik dan pergudangan.

Agus juga menjanjikan KBN akan berupaya mengoptimalkan fungsi waduk dalam kawasan dan penguatan sistem volder.

Dalam pertemuan dengan Menperin di KBN, sejumlah pelaku usaha di kawasan itu mengharapkan pemerintah meringankan beban kerugian, antara lain, dengan mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) atau sewa kawasan untuk jangka waktu tertentu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Rachmat Gobel menyarankan pelaku usaha tidak mengharapkan bantuan yang bersifat jangka pendek dari pemerintah. Lebih baik diupayakan adanya peningkatan kualitas industri yang berjangka panjang, antara lain melalui perbaikan infrastruktur.

Sementara itu, terkait persoalan akses jalan ke Pelabuhan Tanjung Priok yang rusak, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, perbaikan jalan akan segera dilaksanakan.

Pihaknya sudah mengestimasi kebutuhan dana untuk perbaikan jalan itu sebesar Rp 80 miliar. Biaya perbaikan akan dianggarkan melalui APBN.

“Karena perbaikan jalan ini sangat mendesak, kemungkinan pelaksana proyek akan kami tunjuk langsung tanpa tender,” kata Djoko.

Mengenai pembangunan jalan tol lingkar luar yang sampai ke pelabuhan, Djoko menyebutkan, rencana pembangunan tol tersebut tetap berjalan dan proses lelang proyeknya akan dimulai pada Agustus mendatang.

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/14/ekonomi/3316483.htm, Rabu, 14 Februari 2007