TERBUKTI PEMERINTAHAN TIDAK LEBIH SERIUS TANGANI BAHAYA BANJIR

Musibah banjir yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah disekitarnya seperti Tanggerang, Bekasi, Depok, tahun ini terjadi lagi, sepertinya hamper setiap tahun, dan bahkan perlima tahunan ada bahaya banjir lebih besar. Akan tetapi dibalik bahaya banjir, yang harus diperhatikan adalah system kesiapan Pemerintah Daerahdan Pusat dalam menyelesaikan bahaya banjir tersebut. Kesiapan membenahi sitem tata kota, system irigasi dan juga kebersihan lingkungan. Keseriusan untuk menyelsaikan masalah bahaya banjir sepertinya tidak terlihat dipemerintahan. Terbukti bahaya banjir tahun ini lebih besar dan lebih banyak daerah yang terkena tidak saja daerah langganan banjir. Ketidakseriusan itu terbukti ketika pemerintah lagi-lagi “mengkambinghitamkan musibah alam”, ini cukup ironis. Dan pertanyaannya kemudian adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Pemer intahan DKI dan Pemerintahan Pusat untuk menyelesaikan Bahaya Banjir ini?

Ada beberapa pembangunan proyek yang dibilang tanggap banjir oleh pemerintah tidak menyelesaikan masalah, bahkan pada proses pembebasan lahan, warga banyak dirugikan, dan yang pasti warga sendiri tidak mengerti mengapa digusur dan untuk apa proyek itu dibuat. Selain itu akibat bahaya banjir banyak kerugian yang dialami warga masyarakat, tidak bias hak-hak sosialnya hak bekerja, kesehatan, kehidupan yang layak dan rasa aman. Artinya Pemerintah harus bertanggung jawab atas musibah banjir ini.

Dan harus diperhatikan juga bahwa musibah banjir juga disebabkan oleh banyaknya selokan-selokan yang mampat sehingga tidak dapat mengalirkan air yang ada. Dan ini tidak cukup serius ditangani oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan masalah banjir, maka PBHI Jakarta meminta kepada Pemerintah harus :

1. Pemerintahan Daerah DKI Jakarta dan Pusat serius dalam menyelesaikan bahaya banir dan tidak mencari alas an-alasan dengan “hokum alam” agar tidak menjadi program banjir tahunan.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan harus tegas atas penyelesaian sampah-sampah disekitar masyarakat karena telah mengakibatkan kenmacetan saluran air.
3. Pemerintah Daerah DKI dan Pusat harus menindak tegas para pemodal yang mem bangun didaerah lahan hijau (Green Land) karena salah satu fungsi lahan hijau tersebut adalah untuk penyerapan air di DKI Jakarta.
4. Pemerintah Daerah dan pusat harus segera menyalurkan sumbangan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir.
5. Kepada para Tramtib dan Satpol PP harus lebih aktif untuk membantu para korban banjir, bukan malah aktif mengusur warga.

Demikian rilis ini disampaikan, agar menjadi masukan dan perhatian pemerintah dimasa dating.

Jakarta, 04 Februari 2007

Ketua PBHI JAKARTA

Kantor: PBHI Jakarta, Jl. Salemba I/20 Jakarta 10430 Indonesia Tlp. 021- 3914738/3106534 Fax: 3106534 Email : pbhijakarta@gmail.com

sumber: http://www.pbhi.or.id/content.php?id=271&id_tit=7, 14 Februari 2007 15:23:34