Urban Agrarian Reform Solusi Pencegahan Bencana dan Persoalan Sosial Jakarta
Siaran Pers PBHI 025/SP-PBHI/II/2007

Jakarta sudah habis, musim kemarau api, musim penghujan banjir, demikian lantun Iwan Fals. Banjir telah surut memang, dan ada sedikit panas matahari, namun bukan berarti banjir tak datang lagi di Jakarta, dan masih ada sejumlah kerja untuk menghadapi situasi pasca banjir.

Persoalan banjir di Jakarta, jelas tidak memadai hanya dengan mengkambinghitamkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang tak kunjung selesai, apalagi jika menyalahkan proses pembebasan tanah yang alot untuk kemudian dipergunakan pasal-pasal pamungkas dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah direvisi menjadi Perpres 65 Tahun 2006, tetapi juga pembaruan tata ruang.

Pembaruan tata ruang itu sendiri haruslah merupakan pembaruan agraria perkotaan (urban agrarian reform) dan koordinasi dengan beberapa pemda serta rancangan undang-undang Tata Ruang harus merupakan bagian dari progam pembaruan agraria nasional dan merujuk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-poko Agraria.

Pasal 14 UUPA 1960 menyebutkan, Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya pemerintah harus segera menentukan mana lahan untuk pertanian, industri, pemukiman, instalansi pertahanan dan sebagainya. Sehingga sedari awal konflik penggunaan lahan bisa dihindarkan, pencegahan bencana bisa disusun dan dalam rangka untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaaan, kesejahteran, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat dan makmur, sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 3 UUPA 1960 yang menjadi acuan pasal 14 UUPA 1960.

Pembaruan agraria perkotaan selain pencegahan bencana lewat pembaruan pengairan (bukan hanya saluran irigasi dan daerah resapan, tetapi juga hak rakyat atas air minum) dan lingkungan, juga ditujukan bagi upaya pemenuhan hak atas pekerjaan serta hak atas perumahan warga Jakarta sehingga menjadi resolusi konflik agraria perkotaan (urban agrarian reform) dan pemenuhan hak atas pangan yang merupakan hak rakyat dan tanggungjawab negara untuk memenuhinya.

Jakarta, 6 Februari 2007

Johnson Panjaitan
Ketua Badan Pengurus PBHI

Nb: Info lebih lanjut hubungi

Gunawan (Kadiv Kajian dan Kampanye PBHI – hp:0815 847 45 469)
Ridwan Darmawan & Moch Taufiqul Mujib (PBHI Human Rights News Center)
Perkantoran Mitra Matraman A2/18
Jl. Matraman Raya 148
Jakarta Timur 13150
Tel. (021)859 18064
Fax. (021)859 18065
Email: pbhi@cbn.net.id
Web: http//www.pbhi.or.id

sumber: http://www.pbhi.or.id/content.php?id=272&id_tit=7, 14 Februari 2007 20:04:05