PAGUYUBAN WARGA
KORBAN BANJIR JAKARTA 2007

Sekertariat: Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Jl. Panca Warga IV No. 44 – Rt. 003/07 – Cipinang Muara – Jakarta Timur
Telp. 021 – 856 9008

Yang terhormat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bulan Februari 2007 ini Jakarta kembali dilanda banjir besar yang telah melumpuhkan dan merendam setidaknya 70% wilayah Jakarta. Beberapa warga kota menilai banjir kali ini lebih besar dari pada banjir yang terjadi pada tahun 2002 silam. Para pejabat DKI Jakarta buru-buru menyatakan bahwa banjir kali ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap lima tahunan. Pernyataan petinggi di Pemprov DKI Jakarta tersebut hanya merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengelak dari tanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga menyebabkan banjir yang menenggelamkan ibu kota.

Pada bulan November 2006, Gubernur Sutiyoso dengan percaya dirinya menyatakan bahwa banjir tahun 2002 tidak akan terulang lagi, namun kenyataannya di saat ini Jakarta telah tenggelam. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta pada bulan November 2006 ini membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta lalai menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya dari bencana ekologi. Kelalaian itu semakin terlihat karena hingga saat ini belum ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap korban banjir yang berada di kawasan Cawang, Halim dan Cipinang.

Indikasi dari kelalaian Pemprov DKI Jakarta lainnya dalam mengelola lingkungan hidup itu juga terlihat dari semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air pencegah terjadinya banjir di DKI Jakarta. Pada tahun 1965-1985, Master Plan Jakarta menargetkan terdapat 18.000 Ha luas RTH di Jakarta, namun luasan itu menurun tajam pada Rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 2002-2010 hanya seluas 9,56 Ha. Menurutnya RTH di Jakarta tersebut tidak lepas dari ijin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengalihfungsikan lahan RTH menjadi kawasan komersial.

Dalam situasi seperti itu seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya maksimal untuk meminimalisir tingkat kerugian harta benda kami dan fasilitas umum serta korban jiwa di tingkat masyarakat, namun dari data di lapangan kami sebagai korban banjir tidak tersentuh dan terdiskrimanasi oleh pelayanan Pemprov DKI Jakarta, bahkan hingga hari ke-tujuh sejak banjir melanda Jakarta.

Kami melihat adanya proses pembiaran yang telah dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso beserta seluruh jajarannya di Pemprov DKI Jakarta, telah mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak dasar dari warga yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, yaitu hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas sandang & pangan, hak atas pendidikan serta hak atas hidup sehat, hingga mengakibatkan adanya korban meninggal di wilayah DKI Jakarta saja sebanyak 48 orang (KOMPAS, Minggu,11 Februari 2007).

Proses pembiaran tersebut dengan jelas mengidentifikasikan telah terjadi pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta, terhadap seluruh warga di wilayah DKI Jakarta. Gubernur Sutiyoso beserta seluruh jajarannya telah melanggar:
1. UUD 1945 hasil Amandemen khususnya Bab XA (tentang HAM) Pasal 28A (hak atas kehidupan), Pasal 28G (hak atas perlindungan), Pasal 28H (hak atas bertempat tinggal), serta Pasal 31(hak atas Pendidikan).
2. DUHAM, Pasal 2 (hak atas semua hak dasar dan kebebasan tanpa diskriminasi), Pasal 3 (hak atas penghidupan), Pasal 25 (hak atas kesehatan) serta Pasal 26 (hak atas pendidikan).
3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak EKOSOB, Pasal 2 (Negara anggota Kovenan menjamin hak-hak dasar dari setiap manusia) , Pasal 3 (hak atas ekonomi, sosial dan budaya), Pasal 6 (hak atas pekerjaan), Pasal 11 (Hak atas taraf hidup yang layak), serta Pasal 13 (hak atas pendidikan).

Situasi tanpa perhatian dan bantuan pihak Pemprov DKI Jakarta itu berlangsung hingga hari ini. Air banjir memang sudah akan surut namun belum pasti karena Pemprov tidak memberikan informasi yang jelas. Walau banjir nantinya surut bukan berarti persoalan sudah selesai. Kami sebagai korban kembali dengan masalah lain, yakni harus membangun kembali kehidupan diri, keluarga dan komunitas kami. Setidaknya berbagai masalah baru sudah di depan mata, perekonomian yang hancur, wabah penyakit, pendidikan anak-anak dan membersihkan atau memperbaiki rumah-rumah kami. Harusnya pihak Pemprov mengumumkan strategi apa yang akan diberikan sebagai bentuan pada warga korban setelah banjir surut, tidak mendiamkan kami jatuh sakit dan bertambah susah.

Kondisi kesusahan kami sama sekali tidak menjadi keprihatinan para penguasa di negeri ini, hal ini terbukti dengan ungkapan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Aburizal Bakrie, yang menyatakan bahwa “banjir kali ini janganlah dibesar-besarkan, itu bukanlah sesuatu yang sifatnya kiamat, toh warga masih bisa tertawa-tawa,”. Pernyataan tersebut telah menyakiti hati kami sebagai korban banjir Jakarta 2007 ini. Pernyataan tersebut mencerminkan arogansi seorang pejabat public sekaliber menteri yang tidak punya “sense of crissis”.

Untuk itu, kami Paguyuban Warga Korban Banjir Jakarta 2007 meminta KOMNAS HAM segera :
1. Membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penyelidikan adanya Pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso dalam peristiwa Banjir Jakarta 2007.
2. merekomendasikan dan mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk segera memecat Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Gubernur Sutiyoso.

Demikian pengaduan kami, atas perhatian dan tindaklanjutnya demi penegakan HAM bagi masyarakat miskin kota Jakarta, kami sampaikan banyak terima kasih

Jakarta, 13 Februari 2007
Hormat kami,
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Azas Tigor Nainggolan, S.H, M.Si
Ketua (08159977041)

sumber: azas nainggolan