PROGRAM TRANSMIGRASI UNTUK WARGA BANTARAN CILIWUNG

Pengantar: Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung nyaris selalu dituding sebagai salah satu penyebab banjir Jakarta. Mereka menciutkan sungai, mereka membuang sampah sembarang ke dalam kali begitu seterusnya cercaan itu. Pemerintah pusat pun mengusulkan supaya mereka ditransmigrasikan saja. Realistiskah rencana ini? Simak laporan Citra Prastuti dan Fariansyah berikut ini.

Kelompok masyarakat yang nyaris selalu disalahkan saat banjir menggenangi Jakarta adalah mereka yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.

Gubernur Jakarta, Sutiyoso.

Sutiyoso: Mau suka mau tidak mereka memberikan kontribusi banjir karena sungai yang tadinya mengalirkan hujan ke laut makin terganggu. Direklamasi jadi makin ciut, tadinya lebar 75 meter jadi 25 meter. Makin ciut dan makin dangkal karena apa saja dibuang ke sungai, bukan hanya sampah. Di situ ada kursi, kasur. Budaya tadi itu sudah puluhan tahun, karena itu ini pekerjaan sangat besar.

Ada banyak cara untuk memindahkan warga bantara Sungari Ciliwung. Cara paling radikal tentu saja penggusuran, yang sudah kerap terjadi tahun 2003. Cara lain yang lebih bersahabat adalah membangun rumah susun panggung. Tahun ini konon akan dilakukan pematangan soal ini di tingkat provinsi. Jika gol, akan ada anggaran untuk rumah susun panggung tahun depan.

Gubernur Sutiyoso meminta pemerintah pusat juga ikut turun tangan.

Sutiyoso: Ya tentu itu. Sudah kita lakukan. Hanya DKI yang biayai ya tidak bisa cepat. Kalau pemerintah pusat bantu rumah susun massal, pasti pemindahan lebih cepat. 74 ribu yang akan kita pindahkan. Itu program sangat baik, supaya ada penyebaran. Terlalu padat di Jawa, terutama Jakarta.

Usul lain yang diajukan pemerintah adalah transmigrasi warga bantaran Sungai Ciliwung.

Menteri Transmigrasi Erman Suparno.

Erman Suparno: Pemerintah sudah baik dengan sediakan transmigrasi, lahan diberi minimum 2,5 hektar, rumah dibangunkan, jaminan hidup 1 tahun diberikan. Dan juga depnakertrans punya konsep yang secara holistik dan komprehensif yang namanya pembangunan kota terpadu mandiri di tempat transmigrasi. Jangan bayangkan yang konvensional seperti dulu, pindah begitu saja. Konsep secara baik.

Transmigrasi memang bukan hal baru. Setidaknya sudah dilansir tahun 2002, ketika banjir besar melanda Jakarta. Lima tahun kemudian, tahun 2007 ini, ketika banjir besar kembali melanda Jakarta, usul itu muncul lagi.

Mentrans Erman menegaskan, konsep transmigrasi kali ini tak lagi seperti zaman baheula dulu. Transmigrasi masa kini diberi label ‘Kota Terpadu Mandiri’.

Apa saja yang bakal diperoleh para calon transmigran?

Erman Suparno: Rumah tipe 36, jaminan hidup setahun, tanah 2,5 ha, dilatih dulu di Balai Latihan Transmigrasi, pertanian, perkebunan atau perikanan selama maks 4 bulan. Selama training juga dijamin makannya. Ada di APBN, kita siapkan. Untuk tahun 2007 ini, dana 900M.

Erman menyebut beberapa lokasi yang sudah menerapkan konsep Kota Terpadu Mandiri. Di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Tulang Bawang di Lampung, serta Luwuk Timur, Sulawesi Selatan.

Tapi akankah warga menerima gagasan transmigrasi ini?

Bisa ya, bisa tidak. Dari segi gagasan, konsep Kota Terpadu Mandiri baik-baik saja. Itulah janji yang diharapkan warga supaya mau ditransmigrasi. Karena itu, penting untuk melakukan pendekatan pada masyarakat supaya mau menerima gagasan tersebut.

Sosiolog perkotaan Universitas Indonesia, Gumilar Somantri.

Gumilar: Kita harus betul-betul melakukan pendekatan pada penduduk bantaran kali dan menyampaikan pada mereka suatu konsep yang bisa mereka terima, mereka pahami untuk mereka bertransmigrasi. Tapi tentu ini harus diperkenalkan konsepnya seperti apa, yang memungkinkan mereka lebih sejahtera, hidup lebih bagus dan sebagainya.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebut, konsep transmigrasi saat ini lebih terencana. Transmigrasi diarahkan pada program ketahanan pangan, sehingga kelak tak perlu lagi impor pangan. Transmigrasi juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran. Untuk program transportasi ini, pemerintah pusat serius betul. Setiap tahun ditargetkan 20.500 kepala keluarga untuk ditransmigrasikan. Prioritasnya adalah warga Pulau Jawa. Anggaran dikucurkan dari APBN, sebesar Rp. 5 triyun per tahun.

Di daerah, rencana transmigrasi ini mendapat sambutan baik. Provinsi Kalimantan Tengah umpamanya menyiapkan 120 ribu hektar lahan pertanian dan perkebunan dengan kondisi siap tanam bagi para transmigran. Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang mengatakan, itu merupakan bagian dari 1 juta hektar lahan transmigrasi.

Teras Narang: Lahan siap tanam untuk transmigran. Rehabilitasi irigasi dan membangun infrasturktur jalan akses masuk ke lokasi dan jalan produksi.

Program Transmigrasi, kata Teras, dicanangkan hingga 2010 mendatang. Untuk mengelola lahan seluas 120 ribu hektar itu dibutuhkan sekitar 50 ribu KK, khususnya yang trampil bertani.

Nantinya lahan-lahan itu akan ditanami singkong dan jagung. Kedua komoditi itu akan dijadikan bahan baku pembuatan bahan bakar nabati atau bahan bakar bio yang kini tengah digencarkan sebagai agenda nasional.

Tapi tentu percuma saja kalau gagasan yang baik di atas kertas itu tak ditanggapi oleh warga yang menjadi sasaran, kan?

Dua tiga hari terakhir Pak Sarmin sibuk membersihkan lumpur bawaan banjir di rumahnya. Itu rumah semi permanen di Kampung Melayu Besar, di sebelah Kali Ciliwung. Saat banjir besar kemarin, rumah yang sudah dimilikinya lebih dari 10 tahun itu terendam hingga tiga meter. Sarmin tak mau meninggalkan rumah hasil tabungannya berkat kerja serabutan sejak merantau tahun 1980an. Terakhir ia berdagang di Pasar Kampung Melayu Besar.

Tawaran tramsigrasi sama sekali tidak menariknya.

Sarmin: Kalau kita umpamanya dagang di sana, kalau wilayah baru gak laku kan. Kalau transmigrasi itu kan kita nungguin dulu berapa bulan. Kalau yg gak biasa gak mau ya. Yang kedua, gak biasa ngeluarin tenaga besar ya kaget gitu. Jadi umpama pindah ke kalimantan atau sumatera ya pikir-pikir dulu orang pulang ke kampung saja gak tentu setahun sekali, istilahnya hidup mati sudah di jakarta.

Anik juga tinggal di bantaran Kali Ciliwung di Kampung Melayu Besar. Suami Anik bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Mereka memilih pulang kampung ke Banjarnegara ketimbang transmigrasi ke luar Jawa. Enak di kampung, katanya.

Anik: Gak mau. Mendingan pulang ke Jawa. Ini sebentar lagi sekolah anaknya.

Sudah punya pekerjaan tetap adalah alasan Marhasan, warga Kampung Melayu Pulo untuk menolak tawaran transmigrasi. Tawaran rumah susun yang masih di Jakarta pun ditampiknya. Menurut dia, kalau pemerintah ingin memindahkan warga dari bantaran kali, ya diberi ganti rugi saja.

Marhasan: Jangan transmigrasi. Suruh pindah aja kita gak mau. Rumah susun pun gak mau. Memang kita burung dikasih rumah susun yang di atas. Kenyataan itu, yang di bawah punya tanah kita enggak.

Marhasan juga tak percaya janji bantuan yang diberikan di tempat transmigrasi.

Marhasan: Sehari dua hari, sebulan, enam bulan sudah menderita. 10 ribu di sana, 5 ribu di Jakarta enak di Jakarta. Enaknya bukan apa-apa, segala-gala ada. Kemana-mana deket. Suka duka sudah dialamin

Etik juga malas pindah. Kalau di Jakarta, fasilitas umum lengkap, ke mana-mana gampang.

Etik: Enak aja. Tradisinya udah enak meskipun banjir segimanapun, barang-barang kita ilang tetap masih pingin di sini juga. Lagian kemana-mana deket, anak kita, ke rumah sakit deket.

Munawar, supir angkutan umum, memilih mati di kampung sendiri, Jakarta. Menurutnya semangat kekeluargaan dan kebersamaan di lingkungannya tak mungkin bisa diperoleh di tempat baru.

Munawar: Kalau di sini, seluruh kampung kita bisa kenal. Kekeluargaannya, kalau kita tinggal di kompleks perumahan misalnya, belum tentu kita bisa kenal yang deket aja. Tapi kalau di sini, setiap saat bisa ketemu, bergaul segala macem. Pokoknya kalau transmigrasi nanti dulu deh, apalagi kampung saya di sini mending saya mati di sini daripada mati di kampung orang.

Belum lagi cerita warga yang mudik dari transmigrasi. Ini membuat Munawar makin tak mau pergi dari bantaran kali.

Munawar: Ada empat yang saya tau di sini. Jadi kita bukan cuma omong kosong. Sudah merasakan ke transmigrasi tapi toh balik lagi ke sini. Mungkin kan sebabnya ada. Mungkin di sana gak betah, jaminannya, dia gak berhasil disana. Tapi yang jelas dia kembali lagi.

Kalau warga tak ada yang mau pindah, bagaimana transmigrasi bakal berjalan? Apakah mau mengulang cara-cara zaman orde baru dulu, dengan ancaman dan paksaan? Kalau tidak mau mengulang cara-cara yang melanggar hak-hak azasi manusia itu, tampaknya pemprov Jakarta harus bisa memperbaiki citra transmigrasi yang sudah begitu buruk. Itu jelas bukan perkara gampang.

Tim Liputan KBR68H Melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum

Sumber: Warta Berita – Radio Nederland, 15 Februari 2007