Dana Banjir Ngucur, Depdagri Beri Persetujuan

BALAIKOTA, WARTA KOTA — Pemprov DKI segera mengucurkan dana untuk berbagai proyek perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana banjir. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mempersilakan penggunaan anggaran daerah tanpa harus menunggu pengesahan Raperda APBD DKI 2007. Kebutuhan dana itu mencapai Rp 1 triliun.

“Rancangan Perda APBD 2007 masih dibahas di Depdagri dan belum tahu kapan bisa disahkan. Sementara kita membutuhkan dana untuk kegiatan penanganan banjir yang sifatnya darurat dan segera. Jadi, kita minta persetujuan Depdagri agar bisa menggunakan dana anggaran tanpa harus menunggu pengesahan APBD,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Ritola Tasmaya kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (21/2).

Surat bertanggal 20 Februari 2007 dengan nomor registrasi 903/192/BAKD itu ditandatangani Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Daeng M Nazier. Pada prinsipnya, surat itu merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur DKI Sutiyoso tanggal 14 Februari 2007 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan APBD 2007. “Depdagri mengizinkan pengeluaran belanja sepanjang kredit anggarannya telah direncanakan serta dicantumkan dalam rancangan Perda APBD 2007. Untuk kegiatan yang belum dianggarkan, akan diusahakan lewat pengalihan dana kegiatan dari unit terkait,” ujar Ritola.

Menurutnya, pos-pos yang memerlukan kucuran dana darurat itu antara lain yang terkait dengan penanganan kesehatan bagi para pasien diare, demam berdarah dengue, dan leptospirosis yang saat ini dirawat di sejumlah RS rujukan.

Tahun ini, pemprov mengalokasikan dana penanganan bencana dan pembiayaan keluarga miskin sebesar Rp 200 miliar. Selain itu, juga perbaikan bagi sekitar 297 sekolah yang rusak berat-ringan akibat terendam banjir. Dana untuk kegiatan itu kemungkinan besar diambil dari pos rehabilitasi gedung sekolah yang tahun ini dialokasikan Rp 170 miliar.

Sementara itu, pos lain yang juga memerlukan pembiayaan darurat terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI untuk memperbaiki berbagai infrastruktur kota, termasuk jalan, jembatan, turap dan tanggul sungai, serta instalasai pengendali air.

Dinas PU DKI mencatat kerusakan infrastruktur itu meliputi 350 ruas jalan, 2 jembatan, dan pembangunan kembali jembatan gantung Condet yang rusak berat, serta infrastuktur pengendali air itu membutuhkan dana sekitar Rp 323 miliar. “Akan ada pengalihan dana untuk sejumlah kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam anggaran. Misalnya, perbaikan jembatan gantung di Dinas PU DKI itu tadinya nggak ada dianggaran, tapi harus diadakan karena sifatnya urgent. Pengalihan anggaran akan dibicarakan dengan DPRD,” ujarnya.

Begitu pula dengan rencana penggunaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebesar Rp 267 miliar. Dana untuk membantu rehabilitasi rumah warga korban banjir, kata Ritola, akan mengalami perubahan dari kesepakatan semula antara pemprov dan dewan. Semula disepakati prioritas anggaran untuk pembinaan ekonomi dan sosial.

Mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa bagi proyek-proyek bencana, pemprov akan menggunakan mekanisme yang sudah diatur pada Keppres No 80 tahun 2002 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Instansi Pemerintah. “Bisa saja dengan penunjukan langsung, atau cara lain yang terbaik sesuai kondisi. Tapi, kita akan tetap berpedoman pada Keppres 80,” ujar Ritola.(dra)

sumber: http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0702/22/071001.htm