Pemerintah Tak Miliki Manajemen Tangani Penyakit

[JAKARTA] Pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan (Depkes), tidak memiliki manajemen dan program yang jelas dalam menangani dan menanggulangi timbulnya berbagai penyakit di lapangan.

Pola penanganan penyakit pascabanjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), serta penanganan korban demam berdarah dengue (DBD) di beberapa daerah yang amburadul merupakan bukti tidak jelasnya konsep pemerintah.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, dr Ribka Tjiptaning kepada Pembaruan di Jakarta, Rabu (21/2) pagi berkaitan dengan munculnya berbagai penyakit di sejumlah daerah.

Tjiptaning menilai, pejabat di Depkes lebih banyak bicara dan kadang-kadang malah menyakitkan hati rakyat, ketimbang bertindak cepat dalam menangani dan menanggulangi wabah penyakit yang sudah di depan mata.

Dalam kasus banjir Jabodetabek, seharusnya tidak terjadi penumpukan pasien diare atau DBD di RSUD Koja Jakarta. Ketika banjir masih berlangsung, seharusnya Depkes sudah bisa memprediksi dan merencanakan penanganan penyakit pascabanjir dengan menyiapkan rumah-rumah sakit, tenaga medis, dan fasilitasnya.

Pernyataan Menkes di media massa mengenai kurangnya tenaga medis dalam penanganan kesehatan di Jabodetabek, kata Tjiptaning, jelas menunjukkan tidak adanya manajemen pemerintah. Seharusnya, Depkes beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk rumah sakit-rumah sakit swasta, sehingga tidak ada pasien yang telantar, apalagi ditolak dengan alasan macam-macam.

“Kenyataan di lapangan, masih banyak pasien miskin yang ditolak di rumah sakit swasta dengan berbagai dalih. Seharusnya pasien miskin menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga dari awal pemerintah mestinya langsung mengumumkan bahwa pasien miskin gratis dan mereka yang berobat ke rumah sakit swasta, biayanya ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Ketidakcerdasan pemerintah, kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut, juga kelihatan dalam penanganan DBD. Penyakit tersebut muncul setiap tahun setelah musim hujan. Karena itu, Depkes seharusnya sudah tahu apa yang harus disiapkan agar wabah penyakit itu tidak muncul atau setidaknya diminimalisasi.

Wakil rakyat itu juga menyoroti penanganan DBD yang korbannya sudah mencapai 300-an orang dalam periode Januari-Februari, sementara Menkes sibuk kampanye flu burung. “Kita bukan meremehkan flu burung yang mematikan itu, tetapi seharusnya perhatian pemerintah tidak difokuskan ke masalah itu saja, sebab DBD jelas-jelas korbannya sangat banyak dan jauh lebih mematikan dari flu burung. Disayangkan, kalau Menkes hanya menunggu KLB,” tegasnya.

Gerakan Bersih

Sementara itu, mantan Menkes, Farid Anfasa Moeloek yang dihubungi terpisah, Selasa (20/2) menyatakan, untuk mencegah munculnya ledakan wabah penyakit di berbagai daerah, perlu digalakkan gerakan bersih. Gerakan bersih, seperti Jumat Bersih, yang dicanangkan pemerintah Orde Baru, sangat efektif untuk mencegah timbulnya penyakit.

Gerakan bersih itu, kata Farid, merupakan gerakan masyarakat, tetapi harus ada yang memfasilitasi, yakni pemerintah. Misalnya, dalam seminggu, ada satu hari dijadikan khusus untuk melakukan pembersihan lingkungan, baik itu di kantor-kantor, maupun di kawasan permukiman warga.

“Terserah, mau Jumat Bersih, Sabtu Bersih atau Minggu Bersih, yang penting gerakan itu bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui gerakan itu, masyarakat mulai dari RT dan RW dengan difasilitasi pemerintah bisa bersama-sama memberantas berbagai penyakit, termasuk DBD, leptospirosis, diare, dengan menguras genangan-genangan air atau membersihkan kaleng-kaleng dan wadah yang bisa menjadi sarang nyamuk,” ujarnya.

Namun menurut Tjiptaning, penanganan kesehatan tidak cukup hanya dengan pembersihan lingkungan. Masalah kesehatan terkait dengan penanganan kemiskinan, tenaga kerja dan manajemen penataan lingkungan, sehingga tidak timbul banjir yang efeknya pasti berpengaruh pada kesehatan warga. [M-15]

sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/21/Kesra/kes01.htm
Last modified: 20/2/07