Pemprov DKI Harus Audit Lingkungan

JAKARTA–MIOL: Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Penataan Ruang DPR Abdullah Azwar Anas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaudit pengembang perumahan dan mal yang menyalahi peruntukan.

”Harus dilakukan audit lingkungan terhadap pengembang yang membangun perumahan dan mal di Jakarta. Kalau mereka dinyatakan melanggar, bisa dikenai sanksi,” ujar Abdullah saat bersama anggota Panja RUU Penataan Ruang berkunjung ke Balai Kota DKI, Rabu (21/2).

Menurutnya, tahun lalu, ada 1,5 juta meter persegi lahan yang diberi izin oleh Pemprov DKI untuk dibangun mal. Izin itu harus diaudit ulang sehingga bisa diketahui mana lahan yang berubah fungsi dari ruang terbuka hijau menjadi lahan komersial.

Menurutnya, untuk menata ruang di Jakarta, penindakan hukum terhadap pejabat Dinas Tata Kota DKI Jakarta yang memberikan izin kepada pengembang nakal perlu dilakukan. ”Mesti diusut pejabat yang memberikan izin dan mereka bisa dijerat dengan pasal pidana, dengan hukuman denda maupun penjara.”

Sanksi pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam RUU Penataan Ruang nantinya bisa berlaku surut. Dengan demikian, kasus pelanggaran peruntukan dan penyelewengan dari pejabat pemerintah sebelum RUU Penataan Ruang ditetapkan bisa dikenai sanksi tersebut.

”Selama ini kan tidak ada sanksi kepada pengembang dan pejabat yang melanggar. Akibatnya, tata ruang di Jakarta berantakan.”

Buruknya tata ruang itu pula yang ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir seperti awal bulan ini. Banyak lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air berubah menjadi hutan beton.

Ketua Panja RUU Penataan Ruang Syarfi Hutauruk menambahkan, hukuman bagi pejabat yang melanggar tata ruang bisa berupa sanksi administratif. Misalnya, penurunan pangkat, pemberhentian jabatan, dan yang paling berat sanksi pidana. Begitu juga hukuman terhadap pengembang nakal. ”Ini sudah diusulkan oleh semua fraksi. Masih digodok lamanya hukuman penjara, bisa dua tahun, tiga tahun, atau lima tahun,” kata Syarfi.

Pada kesempatan itu, Syarfi juga mengungkapkan konsep megapolitan akan digodok dalam RUU Penataan Ruang. ”Konsep megapolitan akan kita masukkan ke UU Penataan Ruang karena rencana tata ruang di Jakarta merupakan kerja sama antarwilayah.”

Konsep megapolitan sudah dimasukkan ke RUU Pemerintahan Ibu Kota Negara. ”Konsep megapolitan merupakan solusi yang paling tepat untuk penataan ruang Ibu Kota.”

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kembali menegaskan sudah saatnya konsep megapolitan direalisasikan. Ia mengingatkan megapolitan bukan upaya pencaplokan wilayah penyangga Jakarta. ”Yang penting penggabungan geografis, statusnya tetap administratif,” Sutiyoso menandaskan.

‘Class action’

Sementara itu, hingga Rabu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menampung laporan 20 warga yang menjadi korban banjir besar, awal Februari. Direktur LBH Jakarta Asfinawati menyatakan pihaknya masih membuka posko pengaduan bagi korban yang ingin menempuh class action terhadap pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

“Ratusan warga juga sudah menghubungi kami melalui telepon. Mereka menginformasikan wilayah mereka yang rusak akibat banjir serta kerugian-kerugian yang mereka alami,” kata Asfinawati.

Ia menjelaskan ada tiga hal yang mendasari ide class action. Menurutnya, pemerintah beralasan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta adalah bencana alam. Padahal, kata Asfinawati, banjir tersebut merupakan kesalahan sistematis yang terus-menerus dilakukan pemerintah.

Alasan lain, pemerintah tidak pernah mendengarkan saran LSM agar melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, class action dimaksudkan sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintah yang tidak taat hukum. (Ray/*/OL-01)

sumber: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=125233
Rabu, 21 Februari 2007 17:20 WIB