Rakyat Miskin Kota Butuh Pembinaan
Mereka Diperlakukan seperti Penjahat

Jakarta, Kompas – Jaringan Rakyat Miskin Kota Se-DKI Jakarta dan Tangerang, Banten, menegaskan, orang miskin lebih membutuhkan binaan potensi dan keahlian, bukan operasi yustisi.

Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium, Dedi Ramanta, mengatakan, rakyat miskin kota tetap akan menyerukan penolakan terhadap operasi yustisi meski pada hari Selasa (20/2) gugatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar pemerintah menghapus operasi yustisi tidak diterima majelis hakim dengan alasan gugatan tidak mewakili kelas masyarakat tertentu.

“Kami akan meneruskan upaya hukum dengan mengajukan banding. Namun, jika nantinya terpatahkan lagi. Setidaknya, efek samping dari upaya itu adalah menunjukkan kepada publik operasi yustisi tidak efektif dan tidak manusiawi. Untuk itu harus dihapus,” kata Dedi.

Operasi yustisi, khususnya razia KTP, penangkapan pengamen, pengemis, dan penghuni kawasan kumuh, mulai marak sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kependudukan.

Jauh sebelumnya, aparat pemerintah dan keamanan sering menangkapi pengemis, gelandangan, atau masyarakat yang tergolong pemicu penyakit masyarakat setelah terbit Perda No 2/1988.

Seperti penjahat

Setiap orang yang terjaring dalam operasi ini akan dimasukkan ke dalam panti sosial dengan tujuan diberi bekal keterampilan agar saat kembali ke tengah masyarakat mereka mampu mandiri.

“Dari mulai ditangkap sampai dibawa ke panti, kami seperti penjahat yang harus diperlakukan semena-mena. Rambut sering kali digunduli, dilecehkan, terkadang dipukuli. Untuk dapat keluar panti pun, keluarga saya harus membayar untuk jaminan,” kata Jumi, seorang joki three in one korban kekerasan dalam operasi yustisi 2006.

Pengalaman serupa yang dialami Jumi sedikitnya dialami oleh 85 puluhan orang lainnya.

Puncak kekerasan operasi yustisi terjadi saat Irfan Maulana (15), yang juga seorang joki three in one, meninggal, diduga akibat kekerasan fisik.

Dedi mengatakan, di luar korban terdata dipastikan masih terdapat ratusan orang lagi yang menjadi sasaran kekerasan operasi yustisi.

Sering melenceng

Orang-orang yang ditangkap selalu dimasukkan ke panti-panti sosial untuk jangka waktu yang tak ditentukan. Janji pemerintah untuk memberi binaan keterampilan sering kali melenceng. Orang-orang yang kemudian dikeluarkan tak dapat berbuat apa- apa selain kembali ke profesi semula.

Anggaran untuk mengadakan operasi yustisi, pendirian panti, maupun pembiayaan personel aparat keamanan dipastikan mencapai miliaran rupiah.

“Namun, hasilnya tidak lebih baik. Masyarakat miskin tetap bertambah banyak. Jika saja pemerintah lebih bijak dan mengalokasikan untuk program riil pembinaan potensi dan keahlian masyarakat miskin kota, saya yakin hasilnya lebih optimal,” kata Dedi. (nel)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/22/metro/3334551.htm
Kamis, 22 Februari 2007