Rp2 Triliun untuk Pembenahan Kawasan Puncak
Penulis: Dede Susianti

BOGOR–MIOL: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan menganggarkan Rp2 triliun untuk pembenahan kawasan Puncak. Dana tersebut dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Pemerintah Pusat, yang digulirkan untuk menata ulang kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopuncur) sebagai daerah resapan air.

“Informasi yang saya terima, dana Rp2 triliun itu juga akan dipakai menata 98 situ (waduk) di wilayah Bopuncur. Juga untuk program reboisasi (penghijauan) di kawaan Puncak, sesuai hasil rakornas kemarin,” kata Wakil Bupati Bogor, Albet Pribadi, Selasa (13/2).

Sementara itu berdasarkan analisis citra satelit yang diolah Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan wilayah (P4W) IPB, dalam periode 1972 hingga 2005, kawasan Puncak telah kehilangan 30,3 areal vegetasi hutan dan 11.9

areal bervegetasi kebun campuran.

Menurut Direktur P4W-IPB, Ernan Rustiadi pada periode 2001- 2005, laju penurunan luas hutan 6,5 kali lipat lebih cepat menjadi 4,7

per tahun dibandingkan periode 1992-2001 (0,7 per tahun).

“Sekitar setengah dari 1000 ha lebih hutan telah beralih fungsi dalam enam tahun terakhir,” katanya saat ditemui di acara Kajian Kawasan Puncak di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Selasa.

Ernan juga menyebutkan dalam 35 terakhir, Jabodetabek telah kehilangan 27 Ruang Terbuka Hijaunya (RTH). Di antaranya akibat hilangnya 46 kawasan hutannya. Kawasan terbangun (pemukiman) tumbuh lebih dari 12 kali lipat yang menyebabkan daya dukung lingkungannya menjadi sangat terbatas. Terutama kemampuan lahan dalam meresapkan air ke dalam tanah terutama di Kota Jakarta.

Penataan ruang yang terkotak-kotak berdasarkan wilayah administrator yakni di Jabotabek rencana tata ruang terbagi 8 wilayah otonom dengan tiga provinsi, menciptakan kerumitan, miskoordinasi dan sulitnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Jakarta adalah kota yang sesak, tapi tidak efisien (urban sprawl, tidak kompak), hanya tinggal menyisakan sekitar 9 RTH. Terjadi penyusutan kantong-kantong air dan areal air tanah (RTH, rawa dan situ).

Titik jenuh DKI

Ernan juga menyebutkan sebentar lagi Kota Jakarta mencapai titik jenuh. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan daya dukung fisik alamiah wilayah yakni rencana tata ruang wilayah fungsional dan proyeksi daya dukung kota dan wilayah pendukungnya, pengendalian /pembatasan pertumbuhan

penduduk dan fisik perkotaan.

Selain itu, kata Ernan, harus ada penyelarasan pemanfaatan ruang dan sistem pengendalian terpadu wilayah fungsional kota dan wilayah pendukungnya.

Penyusunan dan peyepakatan sistem valuasi dan pendistribusian benefit, risk dan cost atas sumberdaya-sumberdaya dan jasa-jasa lintas wilayah yakni vertical dan horizontal Fiscal Transfer.

Untuk rehabilitasi dan konservasi wilayah-wilayah Jabodetabek, yang jadi prioritas kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka pembangunan kawasan berkelanjutan. Penetapan dan kesepakatan pengelolaan bersama kawasan-kawasan konservasi akan lebih baik.

“Konsep pembangunannya harus diubah menjadi vertikal. Karena dengan begitu akan banyak ruang terbuka yang tersisa,” katanya. (DD/OL-02).

sumber: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=124498
Selasa, 13 Februari 2007 21:06 WIB