Setelah Banjir Usai

AGNES ARISTIARINI

“Man has lost the capacity to foresee and to forestall. He will end by destroying the earth” (Manusia telah kehilangan kemampuannya meramal dan mencegah. Ia akan berakhir jika ia merusak Bumi.)

Albert Schweitzer, 1875-1965.

Sebagaimana makhluk hidup, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bedanya, hewan mengandalkan adaptasi biologis, manusia dengan peradaban.

Namun, cara hewan berinteraksi dengan alam tak berubah, sementara perilaku manusia terus berkembang—walau tidak selalu pas. Kemajuan peradaban, misalnya, membuat manusia lepas kontrol mengeksploitasi alam. Hancurlah lingkungan, seperti yang diramalkan filsuf Jerman, Albert Schweitzer.

Begitulah yang terasa hari-hari ini, ketika air sempat merendam hampir 80 persen wilayah DKI Jakarta. Banjir itu datang ketika belum genap dua bulan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum menyatakan, situ di Jabodetabek sebagai daerah tangkapan air tinggal 30 persen. Awalnya 2.337 hektar kini 875 hektar.

Sebagian situ menghilang karena pendangkalan, penyempitan, atau beralih fungsi. Yang tersisa pun terus terancam oleh maraknya penyerobotan warga, perusahaan, bahkan instansi pemerintah, untuk dijadikan perumahan, industri, dan lahan garapan.

Masalah makin berlarut karena dari 7.000 ton sampah penduduk Jakarta setiap hari, hanya 18 persen yang terangkut ke tempat pembuangan resmi. Sisanya berakhir di lahan kosong dan sungai.

Maka, ada atau tidak La Nina—fenomena alam yang memicu hujan ekstrem di Indonesia—Jakarta tetap saja banjir. Penyebabnya memang lebih ke hilangnya daerah resapan, aliran yang terhambat sampah, dan pasang laut yang membuat air sungai tertahan meski curah hujan tinggi ikut menentukan. Apalagi, 40 persen wilayah Jakarta hanya 7 meter sampai minus 3 meter di atas permukaan laut.

Mitigasi banjir

Sebenarnya kemajuan peradaban juga membuat manusia mengembangkan mitigasi bencana untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. “Untuk itu, perlu intervensi fisik maupun sosial,” kata Drs Lilik Kurniawan, peneliti muda mitigasi bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

BPPT pun telah memetakan daerah rawan banjir di Jakarta lengkap hingga tingkat RT/RW tahun 2001. Informasi disusun dengan teknologi pengindraan jauh (geographic information system/GIS) dan survei lapangan. Hasilnya, tahun itu diketahui ada 198 kawasan banjir.

Data ini telah dikirim ke Pusat Informasi Riset Bencana Alam (PIRBA) di bawah Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan diteruskan ke pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta. Namun, tindak lanjutnya memang belum terlihat. Padahal, sebagai salah satu upaya sistem peringatan dini, PIRBA yang didukung lembaga riset nondepartemen Kementerian Negara Riset dan Teknologi sudah menjalankan tugasnya: mengamati, membuat peta rawan bencana, dan menganalisis risiko.

PIRBA memang tak punya wewenang menegur pemerintah kabupaten, kota, maupun daerah istimewa yang mengabaikan peringatan dini itu. Maka sosialisasi menjadi penting karena faktor-faktor pemicu banjir sudah diketahui. Selain yang telah disebutkan, sudah lama diketahui kalau ketinggian air di Katulampa masuk siaga I, enam jam berikutnya Jakarta banjir.

Namun, sistem informasi peringatan dini ternyata belum sampai ke masyarakat di kawasan banjir. Inilah yang perlu dibangun pemerintah karena dalam waktu enam jam, masyarakat sebenarnya punya waktu untuk mengungsikan keluarga dan memindahkan barang.

Tentu saja dalam jangka panjang, penataan ruang yang terintegrasi dengan analisis risiko bencana mutlak perlu. Ini yang harus diimplementasikan dengan membenahi sistem pengelolaan air dari hulu ke hilir dengan mengosongkan bantaran dan normalisasi sungai, memperbaiki drainase, mengembalikan situ menjadi daerah resapan, serta membangun tanggul.

Sayang, pelaksanaannya bakal berat dan lama sehingga perlu solusi jangka pendek yang lebih realistis, salah satunya lapangan resapan air seperti usulan Tim Mitigasi Bencana BPPT.

Lapangan resapan

Mirip waduk raksasa kering, lapangan itu sehari-harinya bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat, dari tempat berolahraga sampai lomba 17 Agustusan.

Begitu hujan tiba, air sungai yang melimpah bisa “diparkir” di lapangan lewat saluran bawah tanah. Ini lebih menguntungkan daripada waduk, yang sepanjang tahun berisi air sehingga aktivitas masyarakat jadi terbatas.

Intervensi lain yang tak kalah penting adalah mengubah kebiasaan sosial masyarakat agar lebih sadar mengelola sampah, membangun sesuai tata ruang, dan menjaga lingkungannya.

Namun, menurut Al Andang L Binawan, pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, yang aktif di Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, membangun kebiasaan sosial perlu “pemaksaan”.

“Seperti sosialisasi antre yang awalnya menggunakan pagar, tali, dan satpam, negara perlu intervensi dengan peraturan agar masyarakat memiliki kebiasaan sosial baru yang mencegah banjir,” katanya.

Inilah pekerjaan rumah bersama setelah banjir usai, dengan negara sebagai ujung tombak.

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/21/utama/3333163.htm, Rabu, 21 Februari 2007