Masih Sebatas Wacana

Di Jakarta, normalisasi sungai saat ini terkendala oleh masalah pembebasan tanah. Warga yang tergusur menuntut uang penggantian jauh di atas nilai jual objek pajak (NJOP). Oleh karena itu, peran Pemerintah Provinsi DKI sangat penting untuk membantu mengatasi persoalan ini.

Sementara itu, Pemkot Jakarta Timur, terkesan tidak tegas menyikapi normalisasi Sungai Ciliwung. Wali Kota Jaktim, Koesnan A Halim sendiri hanya bisa menghimbau warga untuk mau direlokasi dari bantaran sungai.

Sementara, rencana pembangunan rumah susun sebagai alternatif tempat tinggal warga, sejak lima tahun lalu hanya menjadi wacana tanpa realisasi.

Koesnan sendiri mengakui bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan sesuatu yang amant mendesak. “Kondisi bantaran Ciliwung sudah sangat memprihatinkan akibat menjamurnya rumah- rumah warga yang membuat kali semakin sempit,” ujarnya.

Namun, Koesnan belum secara tegas mengatakan kapan upaya normalisasi sungai akan dilakukan. Ia pun berjanji, cepat atau lambat pihaknya akan menertibkan rumah-rumah warga yang ada di bantaran kali.

Selain umumnya liar, rumah- rumah itu telah membuat badan kali menjadi sempit sehingga menjadi salah satu penyebab banjir. Sebagai langkah awal, pihaknya tidak akan mengalokasikan bantuan untuk pembangunan kembali pemukiman liar di bantaran sungai.

Keberadaan warga di bantaran sungai sebetulnya sangat membahayakan keselamatan mereka. Saat banjir awal Februari lalu, untuk kali Ciliwung saja tidak kurang dari 1.401 rumah yang rusak berat dan 111 lainnya hanyut terbawa banjir.

Jumlah terbanyak ada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Selain bantaran Kali Ciliwung, sedikitnya ada empat bantaran kali lainnya di Jakarta Timur yang akan dibersihkan dari pemukiman warga. Kali-kali tersebut adalah, Kali Sunter, Jatikramat, Kali Baru, dan Kali Cipinang.

Koesnan menargetkan pertengahan tahun 2007 ini akan dimulai pembersihan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran kali. Mengenai ganti rugi, untuk tanah yang memiliki surat-surat kepemilikan yang sah seperti sertifikat atau girik, pemerintah akan membelinya sesuai dengan NJOP.

Sementara untuk yang tidak dilengkapi surat-surat atau berdiri di atas tanah negara, pemerintah hanya akan memberikan ganti rugi untuk bangunannya saja.

“Setelah pembangunan rusun selesai, mereka dapat langsung masuk secara sewa. Harga sewanya pun pastinya akan ditetapkan sesuai kemampuan masyarakat,” tuturnya. Kita lihat saja realisasinya.

Menurut Staf Pengajar Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB Dr Supriyanto, memang permasalahan yang dialami Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) semakin kompleks.

Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain wilayah itu menjadi Kota Megapolitan. Kepadatan penduduk terjadi akibat urbanisasi. Polusi juga mengancam, baik polusi industri maupun kendaraan.

Yang kini menjadi momok adalah banjir tahunan dari Sungai Ciliwung dan Cisadane, dan juga banjir lima tahunan yang telah merendam sekitar 70 persen wilayah Jakarta.

Solusi penanggulangan banjir, menurutnya, bukan hanya didasarkan pada civil engineering, tetapi harus didasarkan pula pada agricultural, fisheries, dan forestry engineering. “Salah satunya dengan peningkatan resapan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan (penghijauan),” tandasnya. [126/L-11]

sumber:
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/22/Jabotabe/jab08.htm
Last modified: 22/2/07