Memahami Banjir Jakarta, Masalah Bumi atau Langit?

Oleh Sunaryo

Secara ilmiah banjir dan kekeringan, berdasar sejarah kejadiannya dapat dirumuskan pola kemunculannya. Hujan terderas dapat dipolakan sebagai hujan terlebat siklus 100 tahun, 50 tahun, 25 tahun, 10 tahun, dan lima tahun.

Seperti kapan datangnya gempa, para ilmuwan belum bisa meramalkan secara pasti, kapan siklus hujan terlebat terjadi sebelum benar-benar terjadi.

Yang pasti datangnya hujan lebat yang timbul dari waktu ke waktu disuatu tempat selalu meningkat baik intensitas, daya rusak, dan jumlah manusia yang menderita karena banjir, sebagaimana yang terjadi di Jakarta.

Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan bahwa banjir Jakar- ta adalah “penomena alam” yakni siklus banjir (hujan) lima tahunan.

Sedang seorang nenek di Kampung Melayu dengan menangis tersedu-sedu memohon ampun kepada yang Maha Kuasa agar bencana alam yang terjadi secara beruntun belakangan ini yang mengakibatkan derita yang dalam dihentikan.

Sang nenek beranggapan bahwa banjir yang mengakibatkan penderitaan itu adalah kutukan Tuhan. Reaksi spontan Sutiyoso dan do’a nenek dari Kampung Melayu korban banjir saling melengkapi untuk merumuskan bahwa, masalah dan derita banjir sebagai masalah non-manusia.

Sang penguasa dan rakyatnya menyatu dan sepakat seolah-olah banjir yang membuat ratusan ribu warga khususnya kelompok masyarakat yang paling lemah (orang miskin) sangat menderita adalah masalah langit.

Seolah-olah malapetaka tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia terhadap alam.

Mereka belum sempat merenung dan bertanya, apakah memang betul manusia tidak ikut andil dalam bencana tersebut, bagaimana manusia di bumi ini secara bersama-sama memperlakuan alam, bagaimana pemerintah memperlakukan alam, dan kenapa pemerintah memperlakukan alam sekejam itu yang mengakibatkan sebagian kecil untung dan sebagian besar rakyat buntung.

Transformasi Cara Berpikir

Belajar dari bencana tersebut kiranya perlu melihat masalah tidak saja dari persoalan teknis, tetapi pemikiran seperti apakah yang melatar belakangi dalam memperlakukan alam seperti itu. Di daerah tropis, seperti Indonesia kerusakan alam tidak lepas dari pengaruh ekspansi Eropa.

Yang mana selama proses ekspansi tidak saja mengeksploitasi manusia dan alam, tetapi juga menstransformasi cara berpikir dengan jalan menanampaksakan filsafat utilitarian.

Filsafat ini mula-mula ditanamkan kepada kaum elite lokal pegawai kolonial yang selanjutnya secara pelan tapi pasti diadop oleh masyarakat awam.

Hasil transformasi cara berpikir ini menghasilkan perubahan cara pandang manusia dalam memperlakukan alam, yang dulunya alam dianggap sakral menjadi membudakan alam. Pelopor filsafat utilitarian ini adalah seorang filosuf dari Inggris bernama Jeremy Bentham.

Dasar berpikir filsafat utilitarian percaya bahwa alam dan isinya hanya bermanfaat bila digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia.

Para penganut filsafat ini demi kebahagian manusia berusaha untuk menaklukan alam agar bisa dikuasi dan dieks- ploitasi untuk diambil manfaat ekonominya. Menurut James Scott (1998) paham ini menstranformasi alam (nature) menjadi sumber daya alam (natural resources).

Untuk selanjutnya membagi tanaman yang bermanfaat sebagai tanaman pertanian (crop) dan yang tidak bermanfaat secara ekonomi dinamakan gulma (weed).

Sedang hewan bermanfaat sebagai binatang buruan (games) dan yang tidak bermanfaat sebagai predator atau hama atau pest, kayu yang bermanfaat sebagai log (lumber) dan yang tidak bermanfaat sebagai kayu sisa (waste).

Singkatnya paham ini memandang alam hanya dari aspek ekonominya saja.

Filsafat utilitarian secara nyata dan konsisten menjadi fondasi manejemen kehutanan moderen pada abad ke 18, ter-utama di Eropa khususnya di Jerman.

Dalam hal ini negara memandang hutan dari kacamata kebutuhan fiskal negara belaka, oleh karenanya praktek ini oleh negara utilitarian (utilitarian state) menghasilkan “state forest manegement” atau menejemen kehutanan negara.

Prinsip dasar ini menjadi fondasi dari ilmu pengelolaan hutan (scientific forest management) modern yang telah menjadi hegemoni di dunia pada abad ke 19.

Hutan alam yang sangat beragam spesies dan macamnya ditransformasi menjadi kebun (garden) yang seragam, agar dapat menjawab kebutuhan manusia secara langsung dan keseragamannya dimaksudkan mempermudah pemerintah pusat untuk mengawasi dan menghitung pemasukan fiskal dari sektor kehutanan.

Pengelolaan Hutan

Sientifikasi pengelolaan hutan kolonial Hindia Belanda abad ke 19 malah menghasilkan kesenjangan. Sebagaimana dikatakan Peluso (1991) tentang Jawa yakni (pulau) kaya hutan (tetapi ber) rakyat miskin.

Logika negara utilitarian ini bersinergi dengan logika ekonomi mikro perusahaan swasta Eropa, di wilayah jajahan Barat di tropis.

Sinergi tersebut dalam masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengakibatkan lenyapnya kurang lebih separuh hutan pulau Jawa atau sekitar 2 juta hektar, yang dikonversikan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan perkotaan pada akhir abad 19.

Pemanfaatan alam yang bersifat satu dimensi yakni hanya dilihat dari manfaat ekonominya saja, menjadi lebih semarak dalam sinergi logika fiskal negara dan logika untung dengan cara cepat para pengusaha hutan pada jaman Orde Baru.

Pada masa itu pemerintah membagi 60 juta hektar hutan alam kepada kurang lebih 550 pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagai “pangeran balok” (lumber barron) Indo- nesia.

Sinergi kedua logika anak kandung filsafat utilitarian ini tidak hanya memperbudak alam, tetapi juga menyingkirkan akses manfaat-lahan atau hutan bagi orang kebanyakan yang tidak mempunyai kekuatan finansial maupun politik sebagaimana kaum elite swasta dan pemerintahan.

Setelah Undang-Undang Reformasi Agraria (Domein Verklarring) 1870 diundangkan, para petani tidak mempunyai akses lahan pertanian secara layak dan jatuh menjadi buruh perkebunan di kantong-kantong perkebunan kapitalis Eropa di Jawa dan Sumatra, bahkan di Suriname. Pada jaman Orde Baru, 15 juta penduduk sekitar hutan tersingkir akibat pengusahaan hutan.

Sinergi dua logika filsafat utilitarian juga berlaku diwilayah perkotaan, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dalam hal ini semua hamparan rawa-rawa (wetlands) yang secara ekologis tidak hanya berfungsi sebagai penampung limpahan air hujan tetapi juga sebagai “ginjal” alam, dipandang sebagai lahan tidak produktif.

Sistematis

Dengan cara yang sistima- tis rawa-rawa ditransformasi dari fungsi ekologi menjadi fungsi ekonomi oleh sinergi logika utilitarian negara dan elite swasta.

Sebagai usaha swasta apabila mendapat untung akan menjadi untung pribadi, tetapi beban ekologi akibat pemanfaat lahan seperti banjir akan dieksternalisasikan sebagai beban sosial yang menjadi tanggungan masyarakat (Kapp, 1950).

Perubahan rawa-rawa menjadi kawasan industri, mal, perumahan mewah serta pa-dang golf, secara ekologi merubah rawa-rawa yang dulunya berfungsi sebagai kawasan penyangga sewaktu banjir sekarang malah membebani kawasan berelevasi rendah menjadi semakin rendah.

Perubahan penggunaan dan pemanfaat lahan dalam konteks metropolitan Jakarta, tidak hanya terjadi dikawasan hilir Daerah Aliran Sungai Ciliwung tetapi juga daerah resapan hulu dimana konversi kawasan lindung dan penyangga menjadi kawasan produksi dan pemukiman rumah mewah.

Kombinasi konversi hutan di daerah hulu Sungai Ciliwung dan perubahan pemanfaatan lahan rawa-rawa tersebut, mengakibatkan kawasan yang dulunya tidak pernah banjir menjadi banjir dan kawasan yang dulunya langganan banjir semakin tambah parah.

Perubahan tersebut merupakan akibat keberpihakan para elite pemerintahaan yang memberi izin usaha dan perlindungan kepada elite swasta untuk menggunakan alam sebesar- besarnya untuk keuntungan mereka, dengan mengorbankan masyarakat awam terutama kaum miskin yang menanggung deri-ta beban sosial, ekonomi, dan ekologi.

Pandangan filsafat utilitarian yang menjadi dasar logika dasar pendapatan negara dan untung swasta, mengakibatkan hujan terlebat siklikal lima tahunan semakin lama semakin membuat yang buntung semakin buntung dan yang untung semakin untung.

Dengan demikian banjir Jakarta bukan masalah langitan semata, tetapi masalah bumi khususnya perselingkuhan kaum elite yang menghasilkan anak haram banjir dan pende- ritaan ratusan ribu penduduk Jakarta.

Penulis adalah mantan pegawai Departemen Kehutanan, saat ini menjadi staf ahli Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat (LSPM)

sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/22/Editor/edit03.htm
Last modified: 21/2/07