Normalisasi merupakan Keharusan, Ciliwung “Sakit” dari Hulu ke Hilir

Dua warga menyaksikan alat berat mengeruk sampah dan lumpur di Sungai Ciliwung, Jakarta, Rabu (21/2). Pengerukan ini dilakukan karena pendangkalan sungai oleh lumpur dan sampah pascabanjir. [Pembaruan/Ruht Semiono]

Kalau diibaratkan makhluk hidup, Sungai Ciliwung sakit dari kepalanya (hulu) di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, hingga ke ekornya (hilir) di Jakarta. Ruang gerak sungai itu pun makin sempit oleh banyaknya tekanan yang dialaminya, juga terjadi dari hulu ke hilir.

Di bagian hulu, jangankan daerah aliran sungai (DAS)-nya, badan sungainya sndiri pun sudah terganggu oleh bangunan-bangunan beton yang merusak fungsi sungai itu. Air pun tersendat, tak mengalir lancar, lalu meluaplah airnya ke mana-mana, sehingga kerap dituding sebagai pembawa banjir ke bagian hilir di Jakarta.

Berdasarkan pengamatan Pembaruan di lapangan, kondisi alur Sungai Ciliwung sudah sangat memprihatinkan sejak dari hulu. Di kawasan hulu, terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai akibat maraknya bangunan vila mewah, mulai bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Lahan yang semula hijau penuh dengan pepohonan, yang berfungsi sebagai resapan air, kini tampak berubah menjadi bangunan beton. Tak sedikit bangunan yang menjorok ke sungai, tanpa mempedulikan ketentuan garis sempadan sungai (GSS).

Pemandangan itu bisa kita saksikan di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di daerah itu, banyak vila dibangun tanpa mengindahkan ketentuan GSS hingga membuat badan sungai menyempit.

Pemandangan serupa tampak hingga di daerah Gadok, Kecamatan Megamendung. Dari tepi jalan raya, sudah tampak bangunan hotel kelas melati, yang dibangun tanpa mengindahkan estetika bangunan, di tepi Sungai Ciliwung.

Kerusakan kawasan hulu Sungai Ciliwung, tampak ketika musim hujan selain airnya berwarna coklat keruh karena membawa sedimentasi tanah dan bebatuan yang terkikis air, juga banyak sampah rumah tangga yang seenaknya dibuang ke sungai ini. Kini, predikat Sungai Ciliwung bisa menjadi “tong sampah terpanjang” dari Bogor hingga Jakarta.

Terjadinya sedimentasi tanah paling ekstrim tampak di kawasan sekitar Bendung Katulampa Bogor. Dari beberapa pintu air itu, tampak di tengah bendung akibat sedimentasi tanah dan bebatuan dari kawasan Puncak, kini telah berubah menjadi daratan menyerupai pulau kecil di tengah Sungai Ciliwung hingga penuh ditanami tanaman gulma.

Dampaknya, arus air sungai menjadi terhambat dan tidak tertampung dengan baik hingga arus air langsung menggelontor ke daerah hilir di Jakarta, yang seharusnya tertampung sementara di Bendung Katulampa.

Menurunnya daya tampung badan Sungai Ciliwung yang berakibat meluapnya air Ciliwung, selema sepekan lebih pada awal bulan ini, merupakan satu dari sejumlah penyebab terendamnya Jakarta. Puluhan ribu warga yang tinggal di bagian kiri dan kanan sepanjang Sungai Ciliwung pun harus mengungsi. Bahkan, hingga saat ini ribuan warga masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, terutama di wilayah Jakata Timur.

Kegiatan pembangunan di DAS Ciliwung, yang cenderung mengarah pada penurunan daya dukung lingkungan, berupa penurunan kemampuan lahan dalam meresapkan air dan peningkatan laju erosi. Kondisi ini menyebabkan tingginya limpasan air permukaan yang berakibat timbul- nya banjir tahunan di DKI Jakarta.

Namun, upaya membebaskan bantaran sungai dari hunian liar adalah salah satu persoalan di antara berbagai masalah rumit menata Kota Jakarta. Di Jakarta Selatan, misalnya, ada 5.120 bangunan liar di bantaran sungai dengan 8.019 keluarga sebagai penghuninya. Ada lagi 5.404 bangunan dengan 7.161 keluarga di Jakarta Timur.

Bahkan, di Jakarta Pusat masih ada 557 bangunan liar di bantaran sungai bersama 910 keluarga sebagai penghuni.

Antisipasi

Diperkirakan, luas lahan kritis sampai tahun 2004 di DAS Ciliwung telah mencapai sekitar 5.400 hektare, yang tersebar di Kabupaten Bogor sekitar 4.600 hektare, Kota Bogor sekitar 70 hektare, dan Kota Depok sekitar 730 hektare.

“Lahan kritis tersebut perlu dibangun kembali dengan menaman jenis-jenis yang produktif dan disukai oleh masyarakat. Penanganan DAS Ciliwung harus terpadu yang melibatkan dua provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta,” kata Staf Pengajar Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB Dr Supriyanto, yang juga Ketua Gerakan Penghijauan Peduli Banjir Jakarta dan Sekitarnya (GPPBJS).

Sebenarnya, bencana seperti ini tidak perlu terjadi apabila diantisipasi sebelumnya. “Bencana dapat diminimalisasi secara terintegrasi bersama dan berkeseimbangan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kepedulian kita bersama,” kata Kepala Kantor Prohumasi IPB, drh RP Agus Le-lana SpMP MSi.

Oleh karenanya perlu transfer cost (kompensasi) dari daerah hilir ke hulu. Kompensasi ini, terangnya, sangat diperlukan dalam penanganan DAS Ciliwung dan Cisadane.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (IPK-PWSCC), Pitoyo Subandrio. Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan langkah penting untuk menyiasati banjir.

Normalisasi alur sungai, dengan lebar 30 meter di bagian bawah dan 50 meter di bagian atas, bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran untuk air, bukan sebagai tempat sampah. Normalisasi juga meliputi kegiatan menata bantaran sungai sehingga daerah itu bebas hunian liar.

Banyaknya pemukiman di bantaran sungai, yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau berandil besar pada meluapnya sungai Ciliwung dan Cisadane. Selain tingginya volume sampah yang mencemari sungai, bangunan di bantaran sungai yang sebagian di antaranya di beton itu, membuat laju air tertahan.

Akibatnya, air yang seharusnya bergerak ke hilir, sebagian harus mampir ke kiri-kanan sungai dan merendam pemukiman yang ada di lokasi itu. Jadi, normalisasi merupakan keharusan, kalau tidak, warga Jabodetabek siap-siaplah dengan banjir yang skalanya makin besar dibanding banjir yang terjadi awal bulan ini.[Pembaruan/Setia Lesmana dan Epi Helpian

sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/22/Jabotabe/jab07.htm
Last modified: 22/2/07