Sudah Saatnya Dibentuk Badan Khusus Sampah

Jakarta-RoL– Persoalan sampah di Jakarta dan seluruh Indonesia sudah berada di “stadium 5” sehingga sudah saatnya pemerintah membentuk badan khusus yang menangani sampah, kata Sri Bebassari, Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan (DML).

“Dalam keadaan darurat seperti ini, harus ada badan khusus, tempat berkumpulnya orang-orang profesional dengan ilmu dan komitmen, yang bisa dibubarkan sewaktu-waktu,” kata Sri kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis (22/2).

Badan khusus itu, lanjut Sri, seharusnya tidak mudah terpengaruh karena siapapun yang jadi presiden peran fungsional terus berjalan.

Menurut dia, persoalan sampah harus ditangani secara serius, sama ketika pemerintah mencanangkan program KB lewat BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

Kalau BKKBN membutuhkan waktu 9 tahun untuk berhasil dengan program KB Mandiri, Sri memandang budaya sampah membutuhkan waktu yang lebih lama daripada itu.

Bahkan bila belajar dari Singapura yang terkenal sebagai kota terbersih se-dunia butuh 30 tahun untuk menerapkan aturan hukum soal sampah, belum mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat.

Soal badan khusus sampah ini, masih menurut Sri, merupakan bagian dari unsur penguatan aspek kelembagaan dalam sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan yang saling terkait.

Aspek lainnya adalah aspek hukum, pendanaan, sosial-budaya, dan teknologi. “Dalam hal aspek hukum, perlu secepatnya direalisasikan penerapan Undang-undang Sampah, yang saat ini masih RUU,” tandasnya.

Sebagai perbandingan, Negeri Sakura Jepang telah memiliki Undang-undang Sampah sejak 100 tahun silam sehingga sudah tentu jaminan dan kepastian hukum sudah terbentuk bagi para pelaku bisnis, investor, masyarakat, dan pemerintah.

Di aspek pendanaan, kata Sri, perlu dibuat kajian tentang kontribusi APBN, APBD, investor, dan masyarakat untuk menentukan pola pembiayaan dan operasional pengelolaan sampah.

Sementara itu aspek sosial-budaya harus dilakukan secara gabungan antara kebijakan dari pusat ke bawah dan pemberdayaan masyarakat.

“Perlu juga dipikirkan pendekatan pemberian insentif kepada masyarakat, seperti penghargaan-penghargaan kepada masyarakat yang telah melakukan upaya 3R (“reduce, reuse, recycle”),” kata dia.

Dalam hal pembangunan TPA atau instalasi pengolahan sampah, Sri menekankan pentingnya alokasi 30-40 persen total biaya produksi untuk “iklan”, semacam sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terulang apa yang terjadi di TPST Bojong beberapa waktu lalu.

Sedangkan aspek teknologi, menurut Sri, justru berada di posisi terakhir karena hanya berkontribusi 20 persen dari keseluruhan sistem pengelolaan sampah terpadu.

“Teknologi memang akan menentukan besaran biaya instalasi dan produksi TPA, tapi prinsipnya teknologi pengolahan sampah itu tidak sesulit aspek-aspek lain terutama budaya di masyarakat,” ujar dia.

Sampah adalah persoalan yang tidak mudah, sebab tak sampai 1 persen orang di dunia yang mempelajari masalah ini secara serius padahal 100 persen manusia di muka Bumi pasti menghasilkan sampah. antara

sumber: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=283740&kat_id=23
Kamis, 22 Februari 2007 18:27:00