Penanganan Banjir Jangan Dilupakan

Jakarta, Kompas – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diingatkan untuk tidak mengendurkan usaha mengatasi banjir karena bencana itu dapat terulang tahun depan. Pemprov DKI juga diminta untuk tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan daerah lain dalam mengatasi banjir.

Dosen Perencanaan Kota Universitas Tarumanegara, Kemal Taruk, dan Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan hal itu dalam diskusi mengenai penanganan banjir di Jakarta, yang diselenggarakan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Kamis (1/3) di Jakarta.

Kedua akademisi itu mengatakan, pascabanjir besar 2002, tidak ada usaha penanganan banjir yang mendasar sehingga banjir terulang kembali. Ketiadaan usaha penanganan itu lebih disebabkan, setelah banjir, banyak pejabat lupa untuk mempersiapkan langkah mengatasi banjir dan Jakarta juga terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat.

Saat ini kecenderungan itu kembali terasa pada tiga minggu setelah banjir. Di sisi lain, janji pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bagi penanganan banjir di Jakarta juga belum terealisasi.

“Usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jakarta di kawasan hilir adalah normalisasi sungai dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap air. Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pembangunan Banjir Kanal Timur karena tidak akan menyelesaikan banjir di Jakarta,” kata Faisal.

Menurut Faisal, pemerintah perlu bersikap tegas untuk melebarkan badan sungai sesuai lebar awal. Selain itu, perlu juga dilakukan pengerukan sungai untuk menambah daya tampung air.

Usaha normalisasi sungai itu harus dilakukan dengan dana sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat agar lebih cepat dilaksanakan. (eca)

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/02/metro/3357958.htm