BR PAM Usulkan Penampungan Air Bawah Tanah
Laporan Wartawan Kompas Emilius Caesar Alexey

JAKARTA, KOMPAS – Badan Regulator Pelayanan Air Minum (BR PAM) DKI Jakarta mengusulkan pembangunan penampungan air bawah tanah atau deep tunnel reservoir. Penampungan air yang terletak 100 meter di bawah tanah itu dapat menampung 30 juta meter kubik air limpasan banjir, air hujan, dan air limbah domestik dan industri.

Menurut Ketua BR PAM DKI Jakarta, Ahmad Lanti, Kamis (1/3), penampungan air bawah tanah juga dapat digunakan untuk mengendalikan banjir di Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya. Penampungan yang berbentuk terowongan air itu akan dibangun memanjang di sekitar Sungai Ciliwung.

Pada tahap pertama, kata Lanti, penampungan air itu akan dibangun mulai dari Jalan MT Haryono, Bukit Duri, Kampung Melayu, Manggarai, Pintu Air Karet, Waduk Grogol, sampai Muara Angke. Penampungan air yang berbentuk saluran itu akan memanjang sepanjang 17 kilometer dan diameter 18 meter. Sedangkan, pada tahap kedua akan dibangun di bawah Banjir Kanal Timur, mulai dari Buaran I dan Buaran II, Kawasan Industri Pulo Gadung, sampai KBN Cakung Cilincing.

Ahmad Lanti mengatakan, sistem penampungan air itu sangat ramah lingkungan karena mampu pengolah air limbah dan air hujan menjadi air baku. Selama ini, hanya dua persen limbah yang dapat dikelola menjadi air baku.

Menurut ahli Hidrologi dan Pengolahan Air Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sistem itu sangat dibutuhkan karena perubahan iklim global menyebabkan hujan sering terjadi dalam intensitas tinggi dan waktu singkat. Hujan semacam itu sering menimbulkan banjir dan kekurangan air baku dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, limpasan air banjir karena hujan perlu disimpan dalam suatu penampungan besar agar dapat digunakan dalam waktu lama. Sistem penampungan air itu mampu memisahkan air limbah dan air baku sehingga tidak ada cadangan air yang tercemar.

Firdaus mengatakan, studi kelayakan dan rancangan teknis detail akan mulai disusun pertengahan 2007 dan berlangsung 1,5 tahun. Selanjutnya, jika disetujui, pembangunan fisik dapat dilaksanakan selama dua tahun.

Menanggapi usulan itu, Wakil Gubernur Fauzi Bowo menunjukkan minatnya terhadap sistem penampungan air itu. Menurutnya, pemerintah sedang mengkaji beberapa usulan solusi terbaik untuk pengolahan air dan limbah. Usulan itu, kata Fauzi, relatif murah karena tidak memerlukan pembebasan lahan. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4,3 triliun.

Untuk pembiayaannya, Pemerintah DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Di Chicago, kata Fauzi, ada pembagian biaya 75 persen ditanggung pemerintah pusat dan 25 persen ditanggung daerah. Di Singapura, 100 persen biayanya ditanggung pemerintah pusat.

sumber: http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0703/01/124302.htm