Butuh Rp 3,8 T Tangani Banjir
Muhammad Nur Hayid – detikcom

Jakarta – Banjir merusak berbagai sarana dan prasarana di Jakarta dan sekitarnya. Butuh dana untuk perbaikan total Rp 3,8 triliun.

“Untuk total dana porsi DKI Jakarta yang sudah dibahas staf saya dengan Pemprov DKI Jakarta total Rp 2 triliun lebih sedikit dari APBN, termasuk Rp 500 miliar bantuan pembebasan tanah,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

Hal ini disampaikan Djoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2007), dalam rapat konsultasi Komisi V DPR dengan 6 menteri yang membahas penanganan pascabanjir DKI Jakarta dan sekitaranya & luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Sementara untuk pembiayaan DKI Jakarta Rp 1,8 triliun dan diharapkan bantuan swasta,” lanjut dia.

Menurut dia, sesuai arahan Wapres Jusuf Kalla, ada 2 kebijakan untuk menangani banjir Jakarta dan sekitarnya.

Pertama, ada penghijauan di Puncak dan daerah hulu, serta penghentian pembangunan vila.

Kedua, penyelesaian banjir kanal timur (BKT), perbaikan drainase di kota, dan pembangunan kolam-kolam resapan, serta pembaruan pompa air yang sudah rusak.

“Kami minta gubernur jangan memberikan izin kalau ada pembangunan rumah yang tidak ada sumur resapannya,” ujarnya.

Rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono dihadiri Menteri Perekonomian Boediono, Menhub Hatta Rajasa, Menteri PU Djoko Kirmanto, MennegPerumahan Rakyat Yusuf Ansari, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.(aan/sss)

sumber: http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/05/time/104047/idnews/749668/idkanal/10
05/03/2007 10:40 WIB