Mimpikan Jakarta Tak Lagi Jadi Empang Besar
Jakarta Masih Diguyur Hujan, Apa Kabar Pansus RUU No 34/1999

Wilayah Jakarta belum lepas dari ancaman ban­jir. Soalnya, musim hujan belum berlalu. Ber­bagai cara dilakukan untuk mencegah ban­jir, pembangunanBKT hingga pembentukan pan­sus untuk merevisi UU 34/1999 tentang DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Wacana me­mindahkan ibukota negara juga sudah mu­lai bermunculan.

JIKA Herman Van Breen masih hidup, pastilah ia bangga. Soalnya, ide profesor yang pernah di­­tugasi menyusun konsep terpadu pe­nang­gulangan banjir di seluruh wilayah Batavia yang luasnya 2.500 hektar dan kini menjadi 65.000 hektar dikembangkan banyak pihak.

Di antaranya adalah BKT dan pembentukan Pansus Rancangan Undang-Undang Nomor 34/1999 soal Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota.

Meski demikian, harus diakui, mewujukan mimpi Jakarta bebas banjir

‘ala’Van Breen rupanya tidak mudah. Proyek BKT masih mendapatkan ‘gangguan’di sana-sini. Lantas bagaimana nasib Pansus DPR? “Saat ini masih jalan,” kata Ketua Pansus RUU Pemerintahan Daerah Khusus Effendi MS Simbolon.

Musibah banjir yang terjadi pertengahan awal hingga pertengahan Februari lalu, telah mem­buka mata masyarakat terhadap kebutuhan se­buah undang-undang yang mengatur secara detail segala aspek menyangkut Jakarta. Mulai dari pemerintahan, tata ruang, sampai soal pembangunan di masa yang akan datang.

Sudah menjadi rahasia umum, tata ruang Ja­karta sebagai ibukota negara tidak terlalu baik. Su­dah berapa banyak lahan hijau disulap men­jadi mal-mal dan gedung-gedung pencakar la­ngit. Hasilnya sudah dapat kita rasakan: se­ba­gaian wilayah Jakarta sempat terendam banjir.

Dengan adanya revisi UU 34/1999 diha­rap­ka­n mimpi Jakarta bebas bisa terwujud. Apa­lagi hal ini sejalan dengan pernyataan Effendi, bah­wa pansus bekerja berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Ibukota Negara yang su­dah tidak mampu lagi menampung seluruh per­masalahan yang kompleks di ibukota ne­gara, termasuk masalah banjir dan masalah-ma­salah lainnya.

“Yang terpenting saat ini menata ulang Ja­karta yang dengan keterbatasannya, tapi dia me­nampung beban dari fungsinya,” jelasnya.

Bahkan, undang-undang seperti ini pun men­da­pat sambutan, terutama dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka mengajukan enam usulan dalam revisi UU 34/1999, yakni pem­bentukan deputi gubernur, kea­ma­nan, tax sharing, kawasan khusus, dan tata ruang atau lebih dikenal dengan is­tilah megapolitan.

Rupanya wacana ini pun mendapat sam­butan dari masyarakat. “Beban Ja­karta yang sudah berat, harus dapat di­bagi, makanya perlu pembentukan pem­bantu-pembantu khusus Gubernur DKI masa akan dating,” kata seorang pemerhati masalah perkotaan.

Diharapkan, dengan cara seperti ini, mim­pi Jakarta bebas banjir dapat ter­wujud. Tidak sampai di situ saja, se­ba­gai ibukota negara, Jakarta juga layak disandingkan dengan kota-kota dunia yang sudah bebas dari ancaman banjir. RM

sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=33604
Minggu, 04 Maret 2007, 03:49:37