Pelanggaran Serius dalam Pembangunan Jakarta

Ibukota Jakarta ini tidak akan terperangkap masalah kemacetan harian dan banjir tahunan jika pemerintah tunduk pada master plan yang pernah dibuat. Ratusan tahun lalu, penjajah Belanda mendesain kota Batavia ini sedemikian rupa karena menyadari kontur tanah dan kondisi faktual lain yang tidak menguntungkan.

Demikian juga sesudah kita merdeka. Namun, sejak Orde Baru berkuasa, tidak sedikit peraturan pemerintah dikeluarkan atas nama pembangunan, akan tetapi justru menjadikan Ibukota seperti saat ini: macet dan banjir. Lalu untuk apa konsep metropolitan yang belum selesai dipertanggungjawabkan itu diganti dengan konsep megapolitan, jika kondisi Jakarta tetap seperti saat ini? Untuk itu di dalam pembahasan undang-undang pemerintahan Ibukota Jakarta sebelum disahkan di DPR perlu terlebih dahulu dikaji di masyarakat atau disosialisasikan. Juga dijelaskan pengertian istilah-istilah megapolitan kepada masyarakat.

Hal itu disebabkan dahulu juga sudah ada wilayah Jabotabek dengan konsep Metropolitan, yang didukung Keppres No 79/1985, yang menetapkan daerah Puncak dan Bogor sebagai daerah resapan air. Belum lagi UU Tata Ruang No 14/1912, yang pada saat pengesahan di DPR memakan waktu lama, karena departemen-departemen berebut siapa yang mengendalikan UU itu.

Penulis berpendapat, menyelesaikan masalah Jakarta tidaklah semudah mengganti konsep pembangunan. Jakarta berubah seperti saat ini karena telah terjadi banyak pelanggaran, terutama penyimpangan dari master plan pertama yang dibuat pemerintah pada tahun 1960-an.

Meneruskan tulisan Saudara Christianto Wibisono (Suara Pembaruan, Senin, 12/2), tentang Politik Banjir Megapolitan, penulis ingin memulai wacana ini dari penyimpangan atas master plan.

Dalam hemat penulis, pelanggaran serius di antaranya terjadi di daerah Kebayoran Baru hingga Dukuh Atas, yang sudah ditetapkan Presiden Soekarno sebagai daerah terbuka, dan daerah Semanggi sebagai jalur “lintas cepat”, hanya boleh dibangun gedung yang bersifat emergensi dan monumental seperti Markas Polda Metro Jaya, RS Jakarta sebelum dipindahkan, Gedung Veteran, dan Kompleks Stadion Utama Senayan, dan tidak diperbolehkan membangun gedung yang bersifat komersial seperti sekarang ini sudah banyak terdapat di sekitar Semanggi.

Namun, fakta yang terjadi kemudian, di jalur yang disebut lintas cepat itu justru dibangun pusat-pusat berkumpulnya ribuan manusia seperti gedung perkantoran GKBI, Artha Graha, pusat perbelanjaan Plaza Semanggi, Plaza Senayan, Hotel Hilton (kini menjadi Hotel Sultan) dan lainnya.

Dalam satu titik itu saja, setiap jam terjadi arus perputaran ribuan kendaraan sehingga pasti terjadi kemacetan luar biasa setiap saat. Itu sudah tidak sesuai dengan konsep transportasi dalam kota dan melanggar tata ruang.

Khusus pembangunan Hotel Hilton, penulis masih ingat, saat itu terjadi perdebataan panjang karena juga menghalangi pemandangan bangunan monumental Istora Senayan.

Dengan berbagai alasan komersial, akhirnya hotel dibangun juga dengan posisi tidak langsung menghadap jalan raya, agak miring, sehingga Istora tetap tampak dari arah Semanggi. Izin pembangunan ini turun dengan kompensasi Pemda DKI dibangunkan Balai Sidang di tempat yang sama.

Pelanggaran lainnya terjadi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Di lokasi itu juga sekarang didirikan berbagai pusat perbelanjaan yang luar biasa besarnya dan hotel yang nantinya menyebabkan arus kendaraan hanya berputar-putar di sekitar tempat tersebut.

Hal itu juga terjadi di Cililitan, Jakarta Timur. Dulu, pemerintah memindahkan Terminal Cililitan ke Kampung Rambutan dengan maksud agar di lintasan itu potensi macetnya berkurang. Namun, setelah terminal dipindahkan, justru dibangun Pusat Grosir Cililitan (PGC) sehingga kemacetan menjadi-jadi dan melahirkan titik-titik kemacetan baru.

Kawasan Kuning

Selain pembangunan yang penulis sebutkan di atas, pemerintah juga dinilai terlalu mudah memberi izin kepada developer untuk menggunakan lahan di Jakarta. Izin pembangunan gedung-gedung komersial itu jelas tidak sinkron dengan kebijakan tata ruang kota dan terindikasi ada unsur kepentingan pribadi.

Sejumlah area yang semula merupakan tempat terbuka, daerah resapan dan tangkapan air seperti di Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk dan lainnya, kini menjadi perumahan yang tidak dilengkapi sistem drainase yang memadai. Akibatnya, air sering merendam Jakarta bahkan sebelum sungai yang selalu dikambinghitamkan itu meluap.

Inilah kondisi terakhir Jakarta yang membuat penulis teringat Ali Sadikin dan salah satu stafnya, almarhum Ir Rio Tambunan, konseptor pembangunan kota Jakarta melalui Master Plan (rencana induk tata ruang) periode 1965-1985. Ir Rio yang diangkat menjadi Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta (1971-1975) dan penulis sendiri hingga tahun 1988 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Kota, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bersama-sama pernah menyatakan kekecewaan atas sejumlah pelanggaran tata ruang yang dilegalkan oleh mereka yang menjabat setelah 1985 itu.

Sebagai catatan bersama, sejak 20 tahun terakhir pelanggaran atas rencana induk itu berlangsung terus-menerus. Sudah ribuan hektare lahan di beberapa kawasan yang sebelumnya berwarna hijau dalam Master Plan 1965-1985, berubah menjadi kawasan kuning dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1985-2005.

Lebih mengejutkan lagi, dalam Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK), site plan, atau Rencana Terinci Kota (RTK), daerah kuning ditetapkan semakin meluas dan meniadakan hektaran daerah hijau.

Dalam peta tata ruang, warna hijau berarti kawasan itu sama sekali tidak boleh dibangun karena menjadi daerah resapan air, tangkapan air, atau ruang terbuka hijau. Sedangkan warna kuning berarti kawasan yang boleh dibangun perumahan atau bangunan. Daerah kuning dan hijau saat ini tidak dapat dibandingkan lagi karena sebagian besar kawasan Jakarta sudah tertutup warna kuning.

Yang meresahkan, pelanggaran master plan itu dilakukan dengan cara legal melalui peraturan baru yang sama sekali tidak mengindahkan semua aspek penting dalam planologi. Daerah terbuka dan kawasan lintasan cepat yang dulu dirancang sebagai penyelamat Jakarta yang ringkih, saat ini disesaki bangunan komersial.

Sebagai bangsa, malu rasanya melihat Ibukota seperti itu. Kota ini sering ditertawakan orang asing atas cara pengaturan tata ruang yang sangat amburadul. Sebagai contoh, arus keluar masuknya kendaraan ke Plaza Semanggi yang pada saat Bung Karno di daerah itu hanya boleh dibangun gedung yang bersifat monumental yaitu Gedung Veteran, sekarang tidak lagi memenuhi logika paling sederhana sekalipun dalam disiplin ilmu planologi, apalagi dari segi estetika. Lebih memalukan lagi, setiap tahun Ibukota terendam, lembaga negara justru hanya berebut “proyek” penanganan musibahnya.

Tidak Dirugikan

Dalam penjajahan Belanda, atas bantuan beberapa tokoh suku Tionghoa dari Betawi, banjir bisa diantisipasi dengan membangun kanal barat dari Jalan Harmoni membelah daerah Molenvliet (kini Jalan Hayam Wuruk) ke laut.

Kenapa kita tidak bisa? Bahkan kanal itu akhirnya dijadikan sodetan Sungai Ciliwung yang melewati daerah Pejambon, Noordwijk (Jalan Juanda), dan Rijstwijk (Jalan Veteran) pada 1648.

Sementara, rencana pembangunan kanal timur yang sudah digambar Belanda sejak tahun 1933 hingga hari ini juga baru berupa niat yang tertunda karena Pemda DKI takut menguras Rp 5 triliun untuk mewujudkannya. Bandingkan, sekali banjir tempo hari menurut Kepala Bappenas Paskah Suzetta, kerugian negara tercatat Rp 4,5 triliun.

Niat baik mereka yang ingin Jakarta sehat dan kuat tentu tetap harus dihargai, tetapi yang jauh lebih penting adalah realisasinya. Kita sudah mendapat pelajaran berharga bahwa kebijakan yang menyalahi aturan alam itu kini menyulitkan kita sendiri.

Tinggal sekarang dengan kondisi fisik Jakarta sekarang ini, apakah ada kemampuan kita dapat mengatasinya dengan mengajak penduduk untuk mau berkorban. Berkorban tetapi tidak dirugikan, dengan pengertian berkorban meninggalkan lokasi tempat tinggal pindah ke lokasi baru karena di lokasi itu akan dibuat danau-danau buatan atau peresapan air hujan.

Tidak dirugikan artinya dengan memberikan ganti rugi dan lokasi baru sebagai tempat tinggal yang terjamin yang dilakukan pemerintah kepada penduduk yang dipindahkan.

Penulis adalah mantan Kasubdit Sarana dan Prasarana Kota, Ditjen Pembangunan Daerah, Depdagri(1988), dan Mantan Anggota DPR (1988-2004)
—————————
sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/02/Editor/edit02.htm
Last modified: 2/3/07